Refly Harun Evaluasi Pemerintahan seusai 75 Tahun Merdeka: Apakah Politik Sudah Dilandasi Sila ke-4?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta kepada semua pihak untuk mengawal penuh keberlangsungan pemerintahan Indonesia, termasuk juga memberikan evaluasi.

Dengan usia kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 75 tahun, Refly Harun berharap sistem pemerintahan menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Senin (17/8/2020), dirinya mempertanyakan apakah kinerja pemerintahan selama ini, khususnya dalam periode terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengarah untuk mewujudkan janji kemerdekaan.

• Soroti Jokowi Tak Terlibat di Internasional, Rocky Gerung Bandingkan dengan SBY: Dulu Ditakuti

"Kita harus mengevaluasi kinerja pemerintahan apakah sudah benar-benar mewujudkan janji kemerdekaannya atau tidak," ujar Refly Harun.

Untuk membuktikannya, Refly Harun mengambil contoh dalam bidang politik.

Menurutnya, politik yang baik adalah jika berlandaskan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'.

Dan kemudian implementasinya harus selaras dengan yang tertuang dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

"Pertama kita harus lihat dalam bidang politik. Apakah politik kita sudah mencerminkan sebuah politik yang dilandasi sila keempat Pancasila misalnya," ungkapnya.

"Yang implementasinya ada di dalam pasal-pasal konstitusi Undang-undang Dasar 1945," imbuhnya.

Dirinya menambahkan pemerintah dapat dikatakan gagal jika belum sepenuhnya menerapkan demokrasi yang utuh.

Dikatakan Refly Harun, pemerintahan saat ini diharapkan menjadi periode koreksi untuk pemerintahan pada era orde baru yang penuh dengan keotoriteran.

Bukan malam sebaliknya, mengulang kekejaman pada zaman tersebut.

• Acungi Dua Jempol Pidato Kenegaraan Jokowi, Mardani Ali Sera: Tetapi Beda dengan Aksi di Lapangan

"Kalau kita masih menjadi negara separuh bebas, berarti pemerintah sekarang gagal," jelas Refly Harun.

"Karena pemerintahan sekarang dihasilkan dalam alam reformasi. Alam reformasi itu adalah alam koreksi, periode koreksi terhadap kekuasaan otoritarian orde baru," ungkapnya.

"Jadi dia tidak boleh muncul menjadi otoriter kembali, karena dia harus menjadi korektor."