Soal Subsidi 600 Ribu, Ekonom INDEF Minta Pemerintah Jangan Hanya Bagi-bagi Uang, Ingatkan Utang

TRIBUNWOW.COM - Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah berupa subsidi gaji Rp 600 ribu kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta.

Dilansir TribunWow.com, Didik J Rachbini menyampaikan aresiasinya terhadap kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut.

Meski begitu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan yang bentuknya bagi-bagi uang semacam itu.

Hal ini disampaikan dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (12/8/2020).

• Cek Lewat BPJAMSOSTEK, Begini Cara Memastikan Karyawan Swasta Dapat BLT Rp 600 Ribu dari Pemerintah

Didik menuntut kepada pemerintah supaya bisa lebih kreatif dalam menyikapi krisis di tengah panemi Covid-19 dan termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Dan ini saya kira bagus, tapi yang saya sarankan nanti setelah ini, di luar yang bagi-bagi uang harus ada kreatifitas, desain mengatasi kritis, tidak hanya ini saja," ujar Didik.

Menurutnya, kebijakan bagi-bagi uang sifatnya hanya sementara dan tidak sepenuhnya bisa menjadi solusi yang tepat.

Dirinya lantas mengingatkan soal besaran hutang yang dimiliki oleh Indonesia.

Bahkan menjadi yang tertinggi selama ini, yakni sebesar 400 miliar dolar atau setara dengan 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).

"Ini berapa lama, habis semua nanti dana APBN dan utang sekarang sudah 400 miliar dolar AS (Per Mei)," kata Didik.

"Itu tertinggi sekarang," tegasnya.

Dirinya menambahkan bahwa persoalan hutang tersebut menjadi problematik yang sangat besar bagi sebuah negara.

Didik tidak ingin problematik tersebut nantinya terus berlanjut pada presiden-presiden selanjutnya.

• Alasan Mengapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Mendapat Bantuan Rp 600 Ribu dari Pemerintah

"Dan ini nanti kalau berkepanjangan dampaknya besar, kepada presiden yang akan datang, itu problematik besar," ungkapnya.

Sementara itu kembali soal subsidi Rp 600 ribu, Didik sekali lagi mengatakan tidak meragukannya.

Menurutnya, persoalan yang akan dihadapi selanjutnya adalah tentu berkaitan dengan penyalurannya.

Ia tidak ingin besaran anggaran yang sudah disiapkan yakni sebesar Rp31,2 triliun salah sasaran.

"Ini bagus, tidak meragukan dan boleh Presiden marah lagi enggak apa-apa," katanya.

"Kalau tidak tepat sasaran begitu ya," imbuh Najwa Shihab.

Simak videonya mulai menit ke- 6.54

Berkaca pada Kartu Pra Kerja, Ketua KASBI Sebut Subsidi Rp 600 Ribu Jadi Polemik Baru

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos memberikan tanggapan terkait program baru dari pemerintah berupa subsidi kepada para pekerja.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp31,2 triliun untuk membantu para pekerja dengan penghasilan kurang dari Rp 5 juta, yakni senilai Rp 600 ribu per bulan.

Program tersebut memang menyasar para pekerja dengan harapan untuk menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

• Di Luar BUMN dan PNS, Ini Kata Erick Thohir soal Subsidi Rp 600 Ribu bagi Pekerja: Dibayar 2 Kali

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Jumat (7/8/2020), meski menanggapi positif program tersebut, menurut Nining mengaku merasa tetap ada yang ditakutkan atau dikhawatirkan.

Dikatakannya, hal itu berkaitan dengan objek sasaran dari program tersebut.

"Semua betul itu perlu ada perhatian dari pemerintah," ujar Nining.

Nining mengatakan tidak ingin program yang sebenarnya cukup positif justru nantinya memberikan problem baru di masyarakat, yakni munculnya sebuah diskriminasi.

Dirinya menyadari pastinya dalam penyaluran uang yang dikatakan senilai Rp 600 ribu per bulan itu benar-benar bisa terdistribusikan dengan baik dan diterima oleh pihak-pihak yang memang berhak.

"Tapi ketika perhatiannya tidak tepat melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang rentan, itu akan menjadi problem," jelasnya.

Dirinya kemudian berkaca pada program serupa yakni dengan bentuk Kartu Pra Kerja.

Bedanya adalah Kartu Pra Kerja dikhususkan untuk para pekerja yang di-PHK atau yang memang tidak memiliki penghasilan.

• Ini Kriteria Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 Juta yang Dapat Subsidi, Erick Thohir: Rp600 Ribu/Bulan

Menurutnya, peluncuran Kartu Pra Kerja saat itu juga tidak lepas dari banyak sorotan, mulai dari tidak tepat sasaran hingga munculnya stigma buruk dari masuarakat yakni adanya peluang korupsi.

Oleh karenanya, dirinya menilai tidak jauh berbeda dengan program subsidi bagi pekerja yang rencananya akan dimulai pada bulan September 2020 mendatang.

"Apalagi misalkan Kartu Pra Kerja kemarin. Mayoritas hampir 99 di anggota saya tidak menerima," terangnya.

"Kita tidak menginginkan uang itu akhirnya menjadi peluang untuk ada indikasi di korupsi, salah sasaran, tidak mengena tepat yang seharusnya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.14

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)