Sentil Kemendikbud soal Kurikulum Darurat, Pengamat: Membangun SDM Berbeda dengan Membangun Aplikasi

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji memberikan sortan kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Sorotan tersebut ditujukkan untuk kurikulum darurat yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, kurikulum tersebut memiliki tujuan yakni meringankan pembelajaran di tengah pandemi, khususnya untuk sekolah yang melakukan pembelajan jarak jauh (PJJ) atau online.

• Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Jawa Timur Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Khofifah: Mulai 18 Agustus

• Nadiem Makarim Kembalikan ke Orangtua Siswa soal Sekolah Tatap Muka: Boleh Tidak Perkenankan Anaknya

Oleh karenanya dalam kurikulum darurat tersebut berisikan adanya penyederhanaan pada kompetisi dasar (KD).

Namun menurut Indra, kebijakan baru dari Kemendikbud berupa kurikulum darurat itu tidak sepenuhnya benar.

Dirinya lantas membandingkan bahwa cara membangun sumber daya manusia (SDM) tidak semudah membangun sebuah aplikasi.

"Sepertinya yang bertugas untuk ngurus pembangunan SDM ini tidak memahami bagaimana cara membangun SDM," ujar Indra, dikutip dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Minggu (9/8/2020).

"Membangun SDM itu sangat berbeda dengan membangun aplikasi," katanya.

Indra menjelaskan bahwa dalam membangun SDM tidak hanya dibutuhkan dengan sebuah perintah seperti halnya pada apikasi.

Namun menurutnya, diperlukan pula yang namanya bimbingan.

Maka dari itu, bentuk bimbingannya pun akan berbeda, antara pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung dengan pembalajaran jarak jauh (PJJ) atau online.

• Khawatir Muncul Klaster Baru Corona, FSGI Keberatan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Dibuka

"Kalau mau bangun aplikasi cukup dikasih algoritma atau kasih perintah, itu bisa berjalan," terang Indra.

"Tapi membangun manusia tidak seperti itu, justru para guru kita ini harus dibimbing, bagaimana sih menjalankan proses PJJ, karena pedagogiknya sangat berbeda," sambungnya.

"Pedagogik konvensional hanya mengenal sinkronik, sedangkan PJJ itu harus gabungan antara sinkronis dan ansinkronis," jelasnya Indra.

Sementara itu terkait kurikulum darurat, dirinya mengatakan bahwa tidak ada proses pembelajaran yang dilakukan secara instan, termasuk dengan melakukan penyederhana pada kompetensi dasar.

"Kurikulum yang kemarin yang sudah 7 tahun dilatih saja, pelajarnya masih belum beres kok, terus ini mau berharap tiba-tiba kurikulumnya disederhanakan, terus langsung menjadi obat instan kalau pendidikan kita akan dibenahi, enggak bisa seperti itu," terangnya.

Indra lantas mempertanyakan peran dari guru itu sendiri dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh.

Dirinya menyarankan sebaiknya yang ditekankan adalah pada gurunya, bukan malah pada alatnya.

"Untuk itu sekarang yang harus disiapkan adalah manusianya, gurunya bagaimana, orang tuanya bagaimana, ini yang dari bulan Maret sampai hari ini belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah," pungkasnya.

• Tanggapan Para Orangtua di Banjar soal Sekolah Tatap Muka: Anak-anak Kayaknya Lebih Nurut sama Guru

Simak videonya mulai menit ke- 5.05

Pengamat Dilema dengan Kondisi Pendidikan di Indonesia

Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah memberikan tanggapannya terkait rencana dari pemerintah yang akan membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah.

Dilansir TribunWow.com, Andreas Tambah mengaku cukup dilema melihat kondisi pendidikan di Indonesia di tengah kondisi pandemi Virus Corona.

Hal ini disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Sabtu (8/8/2020).

Menurutnya, rasa dilema itu muncul lantaran di satu sisi menginginkan semua anak tetap mendapatkan haknya dalam pendidikan secara maksimal.

Dengan catatan hak pendidikan itu didapat dengan tidak menganggu urusan kesehatannya, dalam artian tidak terpapar Covid-19.

Oleh karena dilakukanlah pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online.

Namun di sisi lain, dikatakan Andreas Tambah bahwa tidak didukungnya fasilitas menunjang pembelajaran online tersebut.

"Memang sebuah dilema, sekolah menghadapi situasi yang dilema," ujar Andreas Tambah.

"Sementara dorongan orangtua untuk tatap muka oleh karena tanda kutip alasan tertentu, fasilitas pembelajaran, daringnya juga belum lengkap, kuotanya juga mungkin menjadi beban," jelasnya.

• KPAI Tak Setuju dengan Kebijakan Kemendikbud yang Izinkan Sekolah Tatap Muka: Siapa yang Menjamin?

Kondisi tersebut tentunya mendorong orangtua/wali siswa berpikiran supaya pembelajaran lebih baik dilakukan secara tatap muka di sekolah, meski sebenarnya tetap ada rasa kekhawatiran.

"Sehingga dalam situasi seperti ini, sekolah mengalami sebuah pemikiran yang satu sisi dari pemerintah membolehkan, sementara tengah-tengah lain, masyarakat mengalami sebuah kekhawatiran," terangnya.

"Sementara yang lain juga mengalami sebuah kesulitan di rumah."

Oleh karenanya, jika memang harus dilakukan pembelajaran tatap muka, maka yang menjadi tugas dari pemerintah adalah bagaimana menjamin protokol kesehatan di sekolah.

Dengan begitu, para orangtua tidak akan lagi merasa khawatir.

Selain itu mereka pastinya akan merasa lega lantaran anaknya sudah mendapatkan hak pendidikan dengan baik.

"Saya sependapat bahwa dalam situasi seperti ini memang harus bekerja sama dengan orangtua, supaya orangtua ini betul-betul pada saat anaknya masuk ke sekolah, dia itu tidak terlampau khawatir," katanya.

"Misalkan bahwa ada komite sekolah, dari komite sekolah bagaimana dibuat kesepakatan, sehingga aturan-aturan yang dibuat sekolah bisa dipahami oleh masyarakat," jelas Andreas Tambah.

"Sehingga tahu betul anaknya akan aman di sekolah, itu yang terpenting," tutupnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.52

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)