Ini Kriteria Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 Juta yang Dapat Subsidi, Erick Thohir: Rp600 Ribu/Bulan

TRIBUNWOW.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan wacana bantuan untuk karyawan swasta di masa pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (5/8/2020).

Sebelumnya Erick Thohir yang ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Komite Penangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional mengumumkan ada program stimulus dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

• Cecar Erick Thohir soal Banyak Orang Titipan di BUMN, Najwa Shihab: Sekarang Udah Mulai Berubah?

Ia menyinggung program itu adalah bentuk lain dari Kartu Prakerja yang menyasar masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

"Saya bicara yang sudah, prakerja juga dijalankan kemarin, untuk yang kemarin habis tidak bekerja," kata Erick Thohir.

"Sekarang ada dua program yang sedang kita usahakan bulan ini juga terlaksana," ungkapnya.

Ia lalu menjelaskan ada sejumlah kriteria penerima bantuan bagi karyawan tersebut.

"Yaitu program bagaimana subsidi untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong 50 persen, sudah ada yang dirumahkan," paparnya.

Yang dimaksud dengan karyawan dirumahkan adalah yang masih terikat kerja.

Erick menyebutkan jumlah karyawan yang memenuhi kriteria tersebut sebesar 13,8 juta orang.

Selain itu, ada kriteria gaji maksimal yang harus dipenuhi, yakni di bawah Rp 5 juta.

"Yang gajinya di bawah Rp 5 juta kita kasih program baru," jelas Erick.

Masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapat bantuan kurang lebih sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan.

Bantuan itu nantinya akan dicairkan sebanyak dua kali sebulan.

• Di Mata Najwa, Dahlan Iskan Sebut Kekayaan Erick Thohir Jadi Modal Wibawa, Menteri BUMN: Speechless

"Nanti kita bantu 15 persen dari gajinya, kurang lebih Rp 600 ribu sebulan di mana akan berlangsung untuk empat bulan ke depan," kata Menteri BUMN.

"Ini kita akan bayarkan dua kali. Walaupun empat bulan kita bayarkan dua kali karena kita mau memastikan daya beli tetap terjaga," lanjutnya.

Erick menjelaskan total bantuan tunai yang disiapkan pemerintah mencapai puluhan triliun rupiah.

"Nilainya sangat signifikan, 13,8 juta itu kurang lebih hampir Rp 33,1 triliun yang akan kita gelontorkan," terangnya.

Ia berharap bantuan ini tidak menjadi isu baru seperti program Kartu Prakerja.

Erick menjelaskan sasaran kedua program bantuan tunai berbeda.

"Tapi ini jangan jadi kontroversi. Kadang-kadang kita lakukan ini, 'Yang kerja dikasih, yang enggak kerja enggak'," kata Erick Thohir.

"Padahal yang enggak kerja sudah dikasih," tambahnya.

• Soroti Bansos Covid-19, Jokowi Minta Tak Hanya Kerja Lumayan: Jangan Mati Dulu Baru Kita Bantu

Lihat videonya mulai menit 4:00:

Jokowi Soroti Bansos Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19.

Ia meminta pembagian bansos segera dipercepat agar masyarakat tidak menunggu.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 membuat aktivitas ekonomi tersendat.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan," kata Joko Widodo, dalam tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, diunggah Minggu (28/6/2020).

Diketahui pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos selama pandemi Covid-19 sebesar Rp 110 triliun.

Bansos tersebut rencananya akan diberikan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT), dan lain-lain.

Terkait pembagian bansos, Jokowi meminta jajarannya turun langsung ke lapangan.

"Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan," kata Jokowi.

Meskipun saat ini sudah cukup baik, ia meminta jajarannya tidak hanya bekerja seperti biasa.

Jokowi menuntut agar bawahannya dapat bekerja maksimal.

"Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti stimulus ekonomi untuk usaha kecil.

• Debat dengan Dosen Ekonomi UI, Luhut Ucapkan Pujian: Analisisnya Cukup Hebat tentang Utang Indonesia

Sebelumnya pemerintah berencana mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Keuangan, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 34,15 triliun.

Jokowi meminta subsidi untuk UMKM segera diluncurkan.

Menurut dia, masyarakat tengah menunggu-nunggu bantuan.

"Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro," tegas Jokowi.

"Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya," lanjut mantan Wali Kota Solo ini.

Ia meminta jajarannya menganggap situasi saat ini adalah krisis.

"Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa, berbahaya sekali," ungkap Jokowi.

Jokowi meminta perhatian lebih diberikan kepada UMKM dan pelaku ekonomi lainnya.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi saat pandemi.

"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semua yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya," katanya.

"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK," tambah Jokowi.

(Tribunwow.com/Brigitta Winasis)