Dimakzulkan, Bupati Jember Jawab Dugaan Adanya Upaya Politik dan Sebut akan Maju sebagai Independen

TRIBUNWOW.COM - Bupati Jember Faida menjawab dugaan ada upaya politik terkait pemakzulan dirinya oleh DPRD setempat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam tayangan Kompas Petang, Kamis (23/7/2020).

Sebelumnya DPRD Jember menggelar sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (22/7/2020).

• Rekam Jejak Bupati Jember Faida, Pernah Masuk Bursa Menteri hingga Viral Dituding Tarik Bantuan

Seluruh fraksi DPRD Jember kemudian sepakat memakzulkan Bupati Faida dengan alasan selalu mengabaikan hak interpelasi dan hak angket DPRD.

Setelah pemakzulan, muncul isu ada permainan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Memang banyak orang yang mengatakan bahwa ini karena adanya upaya penjegalan dalam proses pilkada selanjutnya," jelas Faida.

Meskipun begitu, Faida memilih mengabaikan isu tersebut.

"Tapi karena saya bukan pengamat politik, jadi saya fokus kepada pekerjaan saya sehari-hari melayani masyarakat," papar dia.

Faida mengakui suasana politik di Jember sedang panas menjelang pilkada mendatang.

Ia menyebutkan akan mengajukan diri kembali sebagai calon independen, meskipun kurang lazim petahana kembali maju dari jalur mandiri.

"Bahwa memang benar situasinya suhunya sedang meningkat, saya menyadari insyaallah akan maju lagi dalam pilkada depan sebagai calon independen," kata Faida.

"Memang tidak biasa incumbent maju dalam status independen," lanjutnya.

Meskipun berniat maju dari jalur independen, Faida tidak menampik dukungan partai.

• Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD secara Politis, akan Dimohonkan ke MA untuk Diuji

Diketahui sebelumnya Bupati Jember tersebut diusung PDIP, Nasdem, dan PAN.

Ia menggandeng KH A Muqit Arief dalam Pilkada 2016 tersebut.

Faida menegaskan akan tetap maju dalam pilkada mendatang.

"Kami ini bukan antipartai, namun tidak alasan saya menolak dukungan masyarakat," papar Faida.

"Ketika belum ada partai yang merekomendasikan saya, saya mengimani takdir bahwa ini adalah jalan yang dipilihkan Allah," tegasnya.

Ia menambahkan, telah mendapat dukungan suara sesuai persyaratan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Faida menggaet Dwi Arya Nugraha Oktavianto sebagai calon Wakil Bupati.

"Apalagi bahwa KPU sudah menetapkan bahwa dukungan masyarakat yang minimal untuk Jember minimal 120 ribu telah tercapai, bahkan lebih dari dipersyaratkan yaitu mencapai 246 ribu," ungkapnya.

"KPU menetapkan resmi untuk sah secara independen," tambah Faida.

• Anak Aniaya Ayahnya hingga Tewas lalu Nangis dan Peluk Jenazahnya, Warga Tak Berani Mendekat

Lihat videonya mulai menit ke-2.40:

Faida Viral Dituding Tarik Bantuan Banjir

Pada bulan Februari 2020 lalu, Bupati Jember Faida juga sempat menjadi viral di media sosial lantaran dituding menarik kembali bantuan yang diberikan kepada korban banjir.

Bantuan itu ditujukan kepada para santri di Pesantren Ma'had Baitul Ilmi di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur.

Diberitakan saat itu bantuan selimut dan kasur yang diberikan jumlahnya tidak sesuai.

Dari total 18 selimut dan kasur yang dijanjikan, hanya diberi 2 buah saja.

Total 18 bantuan itu baru datang ketika insiden tersebut menjadi viral.

Dikutip dari Kompas.com (17/2/2020), menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono mengatakan bahwa bantuan tidak sampai karena 18 santri tidak terdata di kecamatan dan kelurahan.

"Sehingga hanya ada lima bantuan yang diserahkan secara simbolis,” tutur dia.

Gatot menegaskan permasalahan terjadi karena adanya miskomunikasi saat mendistribusikan bantuan.

“Tidak ada niat dari bupati untuk untuk menarik bantuan tersebut,” tegas Gatot.

Dikutip dari SURYA.co.id, Rabu (22/7/2020), DPRD Jember menilai Bupati Faida melanggar sumpah jabatannya dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah.

"Keputusan dari rapat paripurna DPRD Jember dalam pemakaian Hak Menyatakan Pendapat terdiri atas penyataan pendapat, saran penyelesaian, dan peringatan," kata Halim ketika membacakan keputusan HMP anggota DPRD Jember.

"Pernyataan pendapat sesuai diktum pertama adalah memberhentikan Bupati Jember dr Hj Faida MMR dari jabatan bupati Jember karena dinilai melanggar sumpah janji jabatan, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah seperti dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," sambungnya.

• Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD secara Politis, akan Dimohonkan ke MA untuk Diuji

Setelah keputusan itu diambil, secara politis Faida telah diberhentikan dari jabatannya.

Proses selanjutnya adalah keputusan itu harus lebih dulu melewati mekanisme di Mahkamah Agung.

"Secara politis, DPRD Jember memberhentikan bupati Jember dari jabatan. Selanjutnya proses administrasi akan kami lakukan, yakni membawa pendapat ini ke Mahkamah Agung."

"MA yang akan mengujinya. Untuk berapa lama prosesnya di MA, itu tergantung MA. Tetapi berdasarkan aturan MA memiliki waktu 30 hari berkas masuk dan teregister," kata Halim.

Hingga saat ini, Bupati Faida masih bertugas sebagai Bupati Jember.

Posisinya tidak akan digantikan selama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan surat keputusan (SK). (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Anung)