Terkini Nasional

ICW Sayangkan Sikap Kompolnas Persoalkan Pihak yang Bocorkan Kasus Djoko Tjandra: Perlu Dilindungi

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S. Langkun menyayangkan sikap dari Komisioner Kompolnas, Andrea H. Poeloengan.

Youtube/Najwa Shihab
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S. Langkun menyayangkan sikap dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan. 

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun menyayangkan sikap dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan.

Dilansir TribunWow.com, Tama Langkun menyayangkan sikap Andrea Poeloengan yang justru mempersoalkan pihak yang membocorkan dokumen rahasia di kepolisian terkait kasus buronan Djoko Tjandra ke publik.

Meski berstatus sebagai buron, Djoko Tjandra bisa mendapatkan surat jalan yang dikeluarkan langsung oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Kolase foto terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra.
Kolase foto terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra. (KOMPAS/Danu Kusworo/Ign Haryanto)

Kasus Djoko Tjandra Ada Kaitan dengan Suksesi Kapolri? Andrea H Poeloengan: Feeling Saya seperti Itu

Dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (22/7/2020), Tama Langkun mengatakan bahwa tidak seharusnya Kompolnas mempersoalkan siapa yang membocorkan dokumen rahasia milik kepolisian.

Menurutnya, Kompolnas harusnya justru mendukung orang tersebut jika memang demi kebaikan, yakni dalam kasus ini adalah mengungkap kasus Djoko Tjandra.

Dirinya lantas berpandangan ketika hal semacam itu dipersoalkan, maka tidak akan ada orang yang melapor karena justru akan merasa takut.

"Saya justru menyayangkan kalau kemudian Kompolnas malah keluar dari persoalannya," ujar Tama Langkun.

"Kalau kemudian mengejar siapa yang membocorkan segala macam, kalau gitu caranya tidak akan ada orang berani melapor," jelasnya.

Tidak hanya itu, dirinya menegaskan bahwa pelapor ataupun orang yang mempunyai barang bukti tersebut juga harus dan memang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

"Ini yang menurut saya perlu dilindungi, artinya kan satu sisi memang ada kepentingan yang mendesak upaya pemberantasan korupsi yang harus didukung," kata Tama Langkun.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved