Refly Harun Blak-blakan di Depan Mahfud MD Sebut BPIP Tak Perlu, Menkopolhukam: Saya Kira Biasa Saja

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan di depan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD soal BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Refly Harun mengatakan dirinya merasa bahwa lembaga BPIP sebenarnya tidak diperlukann.

Hal itu diungkapkan Refly Harun saat hadir di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (16/7/2020).

• Komentari Ucapan Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Mahfud MD: Pancasila Memberi Proteksi Agama

"Saya termasuk orang yang mengatakan dari 2017, Prof Mahfud saya kira mencatat, bahwa BPIP pun tidak perlu," ujar Refly.

Refly menilai badan itu bisa membuat pengertian Pancasila bersifat terbatas.

Lalu ia mengungkit soal Pancasila di era Presiden Soekarno dengan ide Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

"Kenapa begitu? Karena saya mengatakan bahwa dalam sejarah Republik kita ketika Pancasila itu diambil oleh negara maka kita menyaksikan fenomena orde lama, Bung Karno dengan Nasakomnya," ujar Refly

Lalu, ia juga mengungkit Pancasila di era Presiden Soeharto.

Refly menyebut bahwa Pancasila kala itu digunakan untuk menyerang seseorang yang tidak sependapat.

"Jaman Orde Baru komnya kan dihilangkan sampai akar-akarnya, tapi pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menggebuk orang yang tidak setuju juga, Petisi 50 dan lain sebagainya," kata dia.

Sedangkan menurutnya Pancasila itu bukan soal negara saja, melainkan menyangkut soal kemasyarakatan pula.

Menurutnya jika Pancasila diformalisasi maka pengertiannya menjadi lebih sempit.

"Maka saya katakan Pancasila itu ada dua level, dua level state dan society, dan di societynya itu sebenarnya orang hidup dengan nilai-nilai Pancasila itu akan di nilai agamanya, sopan santun, kesusilaan."

"Ketika dia diformalisme oleh negara, maka dia menjadi alat gebuk untuk membedakan," katanya.

• Maria Pauline Berhasil Ditangkap, Mahfud MD Terima Kasi ke Yasonna: Memang Harus secara Hati-hati

Mahfud MD yang terhubung melaui video call menegaskan bahwa BPIP bukan lembaga yang membuat pengertian Pancasila terbatas.

BPIP adalah tempat untuk menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat sesuai dengan perubahan waktu.

"Begini yang BPIP ini tidak membuat pedoman yang sifatnya mengunci pengertian-pengertian."

"BPIP ini adalah organisasi yang menyosialisikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan perubahan-perubahan waktu," ujar Mahfud.

Apalagi pemimpin BPIP itu bisa siapa saja.

"Sekarang enggak ada tafsir yang ditetapkan oleh negara, siapa saja bergantian duduk di BPIP," imbuhnya.

• Bayangkan Raffi Ahmad Terjun Politik, Refly Harun Singgung Pendapatan Miliaran: Apa Sih Motivasinya?

Menurutnya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda terkait BPIP itu biasa.

"Saya mau mengatakan ada yang setuju dan tidak setuju itu saya kira biasa aja lah, ada Pak Refly enggak setuju, ada rektor UNS yang ahli Pancasila setuju, kemudian yang buat BPIP dulu Yudie Latif setuju tapi enggak suka birokrasinya berbelit-belit."

"Soal setuju enggak setuju itu biasa," ujar Mahfud

Lihat videonya mulai menit ke-27:10:

Kontroversi soal RUU HIP diganti RUU BPIP

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif memberikan tanggapan perihal rencana atau usulan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Seperti yang diketahui, RUU HIP mendapatkan banyak penolakan dari banyak pihak lantaran isinya yang dianggap kontroversi.

Lantaran mendapatkan penolakan, kini terbaru ada rencana atau usulan untuk mengganti menjadi RUU BPIP.

• Minta RUU HIP Dicabut, Wasekjen MUI Yakini Paham Komunis Masih Ada: Yang Mati Itu Partainya

Dilansir TribunWow.com, Slamet Maarif mengatakan dan sekaligus menegaskan bahwa RUU HIP sudah bermasalah.

Dirinya berujar yang diminta adalah mencabut RUU HIP, bukan malah mengganti nama dengan yang lain.

Ia lantas mengibaratkan seperti maling yang tertangkap basah kemudian ingin berganti baju.

"Jadi bagi kami persoalannya RUU ini bermasalah sudah terbukti membuat resah masyarakat, membuat gaduh di mana-mana," ujar Slamet Maarif.

"Oleh karenanya cabut dulu, jangan kemudian ini ibarat maling ketangkap basah kemudian mau ganti baju, oh enggak bisa," tambahnya.

Untuk saat ini Slamet Maarif mengaku hanya meminta supaya RUU HIP benar-benar dicabut dan belum memikirkan RUU yang lain.

Sedangkan untuk adanya RUU BPIP akan dibicarakan kembali jika memang isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah paten.

Namun jika hanya berganti nama dari RUU HIP menjadi RUU BPIP maka tetap saja akan menolak.

• Jawaban Korlap soal Aksi Demo Tolak RUU HIP Bergeser Bubarkan PDIP serta Pembakaran Bendera Partai

"Cabut dulu RUU ini, urusan nanti ada inisiator lain, ada RUU yang lain urusan belakangan," tegasnya.

"Yang penting RUU HIP ini bermasalah, isinya sangat bermasalah membahayakan negara, cabut," sambung Slamet Maarif.

Lebih lanjut, Slamet Maarif menyinggung peran Partai Golkar.

Dirinya tidak ingin Partai Golkar berkhianat terhadap janjinya yang sudah berjanji setuju untuk mencabut RUU HIP.

Namun jika justru mendukung untuk mengganti nama, Slamet Maarif menyebut Partai Golkar berkhianat.

"Dan Golkar jangan berkhianat, jangan ingkar janji," kata Slamet Maarif.

"Ketika kemarin kami bertemu dengan Wakil DPP dari Golkar, Pak Azis Syamsuddin. Dia sudah berjanji di depan kami, dia mengatakan mencabut," jelasnya.

"Jadi kalau kemudian akan merubah nama, ya jangan berkhianat, enggak boleh."

Selain itu, Slamet Maarif meminta supaya inisiator dari RUU HIP ini harus diusut lantaran sudah membuat kegaduhan masyarakat dengan mengusik Pancasila.

"Ini persoalannya ada indikasi makar ingin mengganti Pancasila, oleh karenanya inisiatornya harus diusut," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.20

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Elfan Fajar)