Kabar Ibukota
Bandingkan Anies dengan Jokowi sampai Ahok, Ruhut Sitompul Bahas Reklamasi Ancol: Dari Orde Lama
Pengacara Ruhut Sitompul membandingkan era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan reklamasi.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengacara Ruhut Sitompul membandingkan era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan reklamasi.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Selasa (14/7/2020).
Sebelumnya rencana perluasan kawasan Ancol, Jakarta Utara menuai sorotan publik.
• Ray Rangkuti Soroti Sikap Anies Belum Konsultasi dengan DPRD soal Reklamasi Ancol: Enggak Bener Dong
Pasalnya Gubernur Anies Baswedan beralasan perluasan tersebut tidak sama seperti reklamasi yang menjadi janji kampanyenya.
Menanggapi hal itu, Ruhut menilai Anies Baswedan hanya memutarbalikkan kata-kata dan membandingkan dengan reklamasi 17 pulau yang sudah dihentikan.
Diketahui sebelumnya Ruhut Sitompul juga sempat mengunggah video yang mengkritik penjelasan Anies Baswedan tentang perluasan Ancol.
"Kalau dia mempermainkan kata-kata, kita sudah tahu. Tadi dia bilang, 'Ini beda yang Ancol, beda dengan yang 17 pulau'," komentar Ruhut Sitompul.
Menurut Ruhut, alasan itu hanya digunakan Anies Baswedan untuk agar dapat menarik perhatian investor.
Selain itu, alasan tersebut dilontarkan agar dapat melanjutkan pembangunan lahan di kawasan Ancol.
"Tapi nyatanya dia keluarkan izin. Itu baru pintu masuk, nanti kalau semua sudah dibangun lagi alasannya, 'Kan sudah dibangun jadi gimana saya harus keluarkan izinnya lagi'," kata Ruhut.
Ruhut kemudian menyinggung para investor yang hendak membangun di kawasan Ancol.
Menurut pengacara tersebut, para investor menjadi khawatir jika hendak menggelontorkan uang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Anggap Anies Baswedan Hanya Berdalih soal Reklamasi, Ray Rangkuti: Makanya Saya Gugat Beliau
"Contohnya waktu saya datang ke situ, itu investor yang sudah beli curhat sama saya, 'Kami sudah bayar ini tapi ketidakjelasan'," ungkap Ruhut.
"Mereka takut dasar hukum kepemilikan mereka gimana. Padahal semua sudah bagus," lanjut mantan Ketua DPP Partai Demokrat ini.
Ruhut mengungkit proyek reklamasi selalu menjadi lahan politik dari era kepemimpinan sebelumnya.
