Kabar Ibu Kota
Pertanyakan Administrasi Reklamasi Ancol, Ray Rangkuti Singgung Belum Adanya Izin dari DPRD
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan administrasi dari proyek reklamasi Ancol.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan administrasi dari proyek reklamasi Ancol.
Dilansir TribunWow.com, Ray Rangkuti menyinggung soal belum adanya izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DKI Jakarta.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan belum adanya izin pembangunan museum yang diwacanakan akan menjadi yang terbesar setelah yang ada di Arab Saudi.
Hal ini disampaikan dalam acara Kompas Petang, Minggu (12/7/2020).
• Tanggapi Reklamasi atau Perluasan Ancol, Ray Rangkuti: Gubernur DKI Jakarta Memang Suka Main Istilah
"Secara prosedur saya juga belum tahu ini, pertama karena izin dari pembangunan ini kan belum ada dari DPRD DKI Jakarta," ujar Ray Rangkuti.
"Termasuk izin untuk membangun musium ini, kan kita belum tahu administrasinya nih, izinnya seperti apa," imbuhnya.
Berbicara soal administrasi, Ray Rangkuti lantas menyinggung soal anggaran yang digunakan, baik mulai dari reklamasi hingga pembangunan musem di kawasan Ancol dan Dufan.
"Anggarannya dari mana, apakah anggaran pihak swasta atau Pemprov DKI Jakarta," tanya Ray Rankuti.
"Kalau Pemprov DKI Jakarta, anggarannya dari mana kira-kira," samgbungnya.
Menanggapi pertanyaan dari Ray Rangkuti, Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarief Hidayatullah memastikan bahwa hal-hal semacam itu sudah tersebut dipikirkan.
Menurutnya untuk persoalan izin dikatakannya sudah mendapatkan izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sementara itu terkait permasalahan dengan DPRD, Syarief memastikan akan segera diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Meski diakui ada kemungkinan untuk ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.
• Bantah Anies Baswedan, WALHI Sebut Reklamasi Ancol Tak Ada Kaitannya soal Banjir: Pendekatan Bisnis
"Jelas tentu saja sudah dipikirkan semuanya, masalah anggaran, masalah izin, yang sekarang sudah dikeluarkan oleh BPN," kata Syarief Hidayatullah.
"Itu nantikan Pak Gubernur akan ke DPRD dong, tentu saja semuanya akan masalah anggaran persetujuan," jelasnya.
