Terkini Nasional
DPR Dapat Nilai Merah untuk Kinerja 9 Bulan, Ini Tanggapan Mardani Ali Sera dan Komarudin Watubun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), mendapatkan nilai merah dari masyarakat setelah masa kerja selama 9 bulan.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), mendapatkan nilai merah dari masyarakat setelah masa kerja selama 9 bulan.
Dilansir TribunWow.com, banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja wakilnya di parlemen.
Seperti misalnya penilaian diberikan oleh Direktur Pusako Unand, Feri Amsari dan Peneliti Formappi, Lucius Karus seperti yang disampaikan dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (8/7/2020).

• Najwa Shihab Sebut DPR Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU Prolegnas, Supratman Andi: Bukan Begitu
Feri Amsari memberikan nilai empat untuk kinerja DPR sejauh ini.
Dikatakannya bahwa pertimbangannya adalah bahwa DPR rasional, namun tidak idealis, artinya mudah terpengaruh oleh pemerintah.
"Saya empat dari skala 10, dengan beberapa pertimbangan, jadi Pak Komar tadi bilang bahwa rasional dan idealis bagi saya DPR itu rasional tetapi tidak idealis," ujar Feri Amsari.
Sedangkan Lucius mengaku sedikit berbaik hati dengan memberikan nilai lima untuk kinerja DPR selama ini.
"Saya agak murah hati sedikit, naikin satu menjadi lima," kata Lucius.
"Pertimbangan ini tahun pertama."
"Di lima tahun lalu, periode 2014-2019 dalam setahun itu hanya tiga RUU prioritas yang berhasil disahkan, kali ini sudah ada satu, kita tinggal menunggu dua," jelasnya.
Menanggapi penilaian yang diberikan keduanya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengaku tidak keberatan dengan penilaian tersebut.
Dirinya juga mengakui bahwa DPR tentunya mempunyai kelemahan.
• Direktur Pusako Unand kepada DPR: Jadi Ribut HIP, Omnibus Law dan KUHP Bergerak, PKS Tak Dikerjakan
Meski begitu, menurutnya, DPR juga mempunyai fungsi yang penting untuk keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat.
"Saya komentar pendek saja, kami punya kelemahan, tapi suka atau tidak suka DPR dibutuhkan, karena itu negara membutuhkan, rakyat membutuhkan itu," ujar Komarudin.
"Kalau tidak ada aktivitas DPR kegiatan formal negara tidak jalan," katanya.