Terkini Nasional

Sebut Ahok Selamanya Tak akan Bisa Jadi Menteri, Refly Harun: Terasa Tidak Adil Memang Ini

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan bahwa Ahok tak akan bisa menjadi menteri.

YouTube Kompas TV / Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan bahwa Ahok tak akan bisa menjadi menteri. Hal itu dijelaskan Refly Harun melalui channel YouTubenya pada Minggu (5/7/2020). 

Menurutnya, jika diangkat menjadi menteri, dikhawatirkan malah menjadi beban.

"Pak Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapat beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban masyarakat," kata Andre.

Selain itu, Andre juga menilai prestasi Ahok sebagai pejabat di BUMN belum terlihat.

"Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi Komisaris kinerja Beliau biasa-biasa saja tidak ada prestasi," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu Golkar, Maman Abdurrahman yang turut memberikan tanggapannya, merasa penggantian menteri di BUMN kurang efektif.

Pasalnya, di BUMN bukanlah sosok menterinya yang menjadi masalah.

"Reshuffle menjadi hak penuh presiden, jadi kita serahkan ke beliau. Terkait BUMN, mau 10 kali ganti menteri BUMN tidak akan membuat perusahaan BUMN kita semakin bagus, karena solusinya bukan dengan ganti menteri," kata Maman.

 Jokowi Ancam Reshuffle, selain Ahok Nama AHY juga Diisukan Masuk Kabinet, Begini Reaksi Demokrat

Serupa dengan Andre Rosiade, Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga menilai prestasi Ahok belum terlihat dalam menjalankan tugas sebagai Komut PT Pertamina.

Meski demikian, Achmad menegaskan urusan menteri itu merupakan wewenang Jokowi.

"Terkait sosok Ahok, itu hak presiden. Namun kalau kita lihat kinerjanya sebagai Komisaris Pertamina belum terasa manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengatakan bahwa urusan menteri itu wewenang Jokowi.

Meski demikian ia ragu Ahok bisa menjadi menteri lantaran statusnya sebagai narapidana.

"Bagus saja selama Presiden Jokowi memberi amanah, tapi secara UU apa masih memungkinkan, bukannya pernah dihukum dengan tuntutan lebih dari 5 tahun tidak boleh duduk jabatan menteri," ujar Daniel Johan.

 Ahok Diisukan Jadi Menteri Baru Presiden, Pihak PKS Mardani Ali: Mestinya Pak Jokowi Lebih Bijak

Lihat videonya berikut:

 

Tanggapan PKS dan Pengamat Politik

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera  dengan tegas menolak Ahok jadi menteri lantaran dianggap sosok yang kontroversial.

Ia khawatir kehadiran Ahok justru berdampak buruk bagi Jokowi.

"Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok."

"Akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa, mestinya Pak Jokowi lebih bijak," kata Mardani.

Setali tiga uang dengan Mardani, Pengamat Politik, M Qodari juga tidak setuju Ahok masuk kabinet.

Pasalnya, Ahok dinilai buruk dalam komunikasi publik.

Ia mengakui kerja Ahok memang bagus namun komunikasi bagi pejabat publik juga penting.

 Ahok Bandingkan Gaji saat Jadi Gubernur hingga Kini sebagai Komut Pertamina: Gedean Komisarislah

 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera dalam acara Kompas Petang, Senin (29/6/2020). Dirinya memberikan tanggapan terkait kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian kabinet.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera dalam acara Kompas Petang, Senin (29/6/2020). Dirinya memberikan tanggapan terkait kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian kabinet. (Youtube/KompasTV)

"Saya tidak setuju diangkat menjadi menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang, karena Pak Ahok ini lemah dalam urusan komunikasi publik."

"Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah, kerja bagus itu sangat penting, wajib, tapi komunikasi publik juga sangat strategis," katanya.

Qodari khawatir akan terjadi masalah lagi seperti kasus penodaan agama pada 2017.

"Pekerjaan baik, tapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus maka kemudian menimbulkan ketegangan atau dinamika sosial dan saya kira itu yang sudah terjadi pada tahun 2017," ungkap Qodari.

Sementara itu Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman. mengatakan bahwa pengangkatan menteri merupakan hak presiden.

Ia tidak mendukung maupun tidak menolak soal kabar tersebut.

"Meskipun kami pernah berseberangan dengan Ahok, tapi soal dia masuk bursa menteri kami enggak bisa ikut campur," ujar Habiburokhman.

 Dana Lebih Gede, Ahok Mengaku Pilih Jadi Gubernur DKI timbang Komut BUMN: Kita Bisa Bantu Apa Saja

Lihat videonya mulai menit ke-00.35:

 

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Ikuti kami di
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved