Nadiem Makaraim akan Ambil Langkah Atasi Polemik PPDB Jakarta: Saya Berempati pada Orangtua Murid

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim buka suara terkait adanya polemik dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, PPDB DKI Jakarta mendapatkan banyak penolakan dari orang tua atau wali murid.

Mereka menolak adanya syarat usia dalam PPDB sistem zonasi.

Menurutnya persyaratan itu justru merugikan siswa dan terkesan menjadikan adanya diskriminasi.

• Siswa Berpretasi dengan Ratusan Penghargaan Tak Lolos PPDB Jakarta, Wali Siswa: Jangan Gunakan Umur

Dikutip dalam acara Kompas Siang, Jumat (4/7/2020), Nadiem Makarim mengatakan akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia mengaku akan membahasnya langsung bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dinilai paham dengan kondisi pendidikan di Ibu Kota.

"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait di bawah yaitu Mendagri maupun juga dengan Kepala Dinas di Jakarta untuk berdiskusi mengenai isu ini," ujar Nadiem.

Nadiem Makarim mengaku menyadari bahwa aksi protes yang dilancarkan oleh para orangtua/wali murid karena merupakan buntut dari kekecewaan.

Mereka kecewa setelah anaknya tidak bisa masuk di sekolah negeri yang diimpikan karena alasan usia.

Kondisi tersebut membuat mereka terpaksa harus mencari sekolah di swasta dengan catatan biaya pendidikan yang jauh lebih mahal.

• Sebut Anies Baswedan Lepas Tangan soal PPDB, Ombudsman: Melakukan Kekerasan Terbuka pada Anak

Hal itulah yang menjadi poin keluhan dari orangtua/siswa murid.

Terlebih untuk saat ini, semua masyarakat sedang terdampak pandemi Virus Corona, tak terkecuali di bidang ekonomi yang sangat terpukul.

"Saya mengerti ini merupakan suatu isu yang sangat bisa mengecewakan untuk berbagai macam orangtua murid saat ini yang sedang terjadi di DKI," kata Nadiem.

"Saya mengerti sekali dan berempati, dan bersimpati kepada semua orangtua murid yang lagi kesulitan dan kebingungan," sambungnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.45

Ketua KPA Pertanyakan Peran Anies Baswedan

Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait buka suara terkait kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, Arist Sirait justru mempertanyakan peran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dirinya mengaku sangat menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tidak kunjung terlihat dan seakan lepas tangan dalam masalah tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Rabu (1/7/2020).

Arist Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk benar-benar mempertimbangkan banyak aspek dari seleksi PPDB yang belakangan menjadi kontroversi.

Termasuk bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada siswa itu sendiri.

"Nah ini kan dampak-dampak sosial harus dipertimbangkan, di samping banyak anak-anak tahun ini akan kehilangan hak atas pendidikannya," ujar Arist Sirait.

"Oleh karena itu menurut saya harus mempertimbangkan prespektif anaknya sendiri," sambungnya.

• Protes Syarat Usia pada Sistem PPDB DKI, Para Orangtua Murid Demo sambil Kenakan Seragam Sekolah

Arist Sirait kemudian mempertanyakan peran dari seorang Gubernur Anies Baswedan yang tidak kunjung terlihat untuk menyikapi permasalahan tersebut.

Padahal menurutnya, Anies Baswedan seharusnya sangat paham dengan dunia pendidikan bahkan juga pernah menjabat seorang seorang menteri pendidikan.

"Yang sangat kecewa Kompas Perlindungan Anak karena memberikan perhatian kepada anak khususnya anak atas pendidikan, Pak Gubernur juga enggak nongol, enggak ngomong apapun sedikitpun tentang ini gitu lho," ujar Arist Sirait.

"Saya kira Beliau itu sangat paham tentang dunia pendidikan, karena sebelumnya Beliau kan orang pendidikan, bahkan penggagas 'Ayo Mengajar' dan sebagainya," ungkapnya.

Maka dari itu, Arist Sirait mengaku sangat menyayangkan dengan sikap dari Anies Baswedan melihat kontroversi PPDB di DKI Jakarta yang tak kunjung terselesaikan.

Ia menyarankan kepada Anies bisa memberikan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, jika perlu dengan membatalkan atau diulang PPDB tahun ini.

Karena menurutnya, masalah ini sudah menyangkut hak pendidikan dari anak.

"Paham betul ketika ini tejadi diskriminasi, maka sebenarnya Gubernur DKI Jakarta bisa mengambil kesimpulan, batalkan itu, lakukan ulang, lalu kemudian berikan solusi-solusi yang terbaik supaya anak tidak mengalami kehilangan pendidikan," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)