Terkini Nasional
Bahas Reshuffle Jokowi, Effendi Gazali Pertanyakan Peran Ali Ngabalin: Lebih Banyak Jadi Juru Bicara
Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mempertanyakan peran dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mempertanyakan peran dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Hal itu terjadi ketika Effendi Gazali dan Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya resuffle atau perombakan menteri oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).
Dilansir TribunWow.com, Effendi Gazali kemudian mengatakan bahwa penampilan dari Ali Ngabalin justru lebih banyak sebagai juru bicara dari presiden.

• Pakar Komunikasi Effendi Gazali Tebak-tebakan Menteri yang akan Direshuffle Jokowi, Singgung Menkes
Menurutnya, Ali Ngabalin lah yang lebih banyak berbicara untuk menjelaskan ke publik terkait suatu permasalahan yang sedang ramai dibincangkan.
"Sebelumnya saya ingin mengatakan Pak Ali Ngabalin ini kan Tenaga Ahli Utama tapi penampilannya lebih banyak sebagai juru bicara," ujar Effendi.
Selain itu, Effendi langsung menanyakan hal inti kepada Ali Ngabalin.
Yakni berkaitan dengan gambaran menteri atau lembaga yang masuk dalam rencana pencopotan dari Jokowi.
Hal itu supaya tidak ada lagi tebak-tebakan ataupun dugaan-dugaan dari masyarakat.
"Saya mau balik dengan mengatakan jangan kami pengamat yang diminta menebak-nebak," katanya.
"Doktor Ali Mochtar Ngabalin sebagai orang dalam istana, apa tahu lembaga mana sih yang sebetulnya kurang lebih ada kemungkinan akan dibubarkan itu," tanya Effendi.
Menanggapi pertanyaan dari Effendi, Ali Ngabalin pun menjelaskan bahwa statusnya di KSP juga untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan, baik dari presiden sendiri maupun dari istana.
Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
• Effendi Gazali Ibaratkan Jokowi seperti Liverpool saat Tangani Virus Corona: Youll Never Walk Alone
"Saya mau kasih tahu saja bahwa perintah Kepala Staf Jendral Moeldoko kepada saya itu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan istana negara mengkomunikasikan ini kepada publik," terang Ali Ngabalin.
"Jadi itu sebabnya kenapa kami-kami itu disebut sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden," tegasnya.
Sementara itu menanggapi terkait rencana reshuffle, Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.
Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.
"Kita musti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Ali Ngabalin.
"Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 1.30
Effendi Gazali Tebak-tebakan Menteri yang akan Direshuffle
Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali buka suara terkait kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengancam untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Dilansir TribunWow.com, Effendi Gazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi kepada menterinya itu merupakan satu tindakan yang memang harus diambil oleh seorang pemimpin.
Dikatakannya bahwa Jokowi menilai kinerja dari para pembantunya itu tidak produktif, khususnya dalam menangani krisis dan pendemi Virus Corona.
• Dengar Argumen Jubir PKS soal Pidato Jokowi, Ali Ngabalin Terkekeh: Kumpulin Saja Pernyataan Itu
Meski begitu, menurut Effendi, Jokowi memang tidak mengatakan dengan lantang terkait kementerian atau lembaga yang akan dicopot atau dibubarkan.
Namun Effendi mengatakan bahwa kementerian yang paling menjadi sorotan pada saat itu adalah Menteri Kesehatan.
Kinerja dari Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi.
Seperti misalnya, dikatakan oleh Jokowi bahwa Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari anggaran total mencapai Rp 75 juta untuk penanganan Covid-19.
"Saya melihat bahwa ini ada bagian yang dalam komunikasi politik kita sebut tidak produktif, karena tidak jelas mengarah kepada siapa," ujar Effendi.
"Mungkin kita harus tanya ke Ali Mochtar Ngabalin, soal lembaga yang kapan perlu dibubarkan."
"Selain itu sepertinya dari teks yang saya baca dan video yang saya tonton beberapa kali, lebih banyak memang mengarah kepada Kementerian Kesehatan mungkin," jelasnya.
"Dengan menyebutkan angka Rp 75 triliuin kemudian baru 1,53 persen yang dikeluarkan," sambungnya.
Sementara itu terkait kementerian lain, menurut Effendi tidak ada yang disinggung terlalu jauh.
• Jokowi Kembali Tegur Menkes Terawan, Soroti Insentif untuk Tenaga Medis: Terlalu Berbelit-belit
Dikatakannya bahwa saat itu Jokowi hanya menyinggung soal anggaran, baik untuk jaminan sosial maupun insentif tenaga medis maupun korban Covid-19.
Namun menurutnya, jika berbicara tentang jaminan sosial maupun insentif maka mengarah kepada Menteri Sosial dan Kementerian Ekonomi ke bawah.
Effendi hanya menyakini bahwa memang seharusnya akan ada resuffle setelah melihat kondisi yang terjadi saat ini.
Terlebih juga sudah disinggung dan diperingatkan oleh Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.
"Selebihnya saya tidak melihat secara langsung menunjuk kepada menteri apa," kata Effendi.
"Jadi kalau ini misalnya diarahkan kepada reshuffle, saya mau mengatakan bunyi pidatonya memang harusnya diikuti secara logis dengan reshuffle," terangnya.
"Tetapi apakah ini tertuju kepada satu kementerian saja, kita tidak melihat maksudnya tidak produktifnya itu tidak terlihat kepada kementerian apa selain itu," ungkap Effendi.
"Ini menarik kita jadi tebak-tebakan. Tapi kita tahu persis yang dituju siapa."
"Walaupun kita semua bisa menebak-nebak ya, anda mau maksudkan siapa, Kementerian Sosial? atau kementerian apa lagi gitu," pungkasnya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)