Soroti Bansos Covid-19, Jokowi Minta Tak Hanya Kerja 'Lumayan': Jangan Mati Dulu Baru Kita Bantu

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19.

Ia meminta pembagian bansos segera dipercepat agar masyarakat tidak menunggu.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 membuat aktivitas ekonomi tersendat.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan," kata Joko Widodo, dalam tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, diunggah Minggu (28/6/2020).

Diketahui pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos selama pandemi Covid-19 sebesar Rp 110 triliun.

Bansos tersebut rencananya akan diberikan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT), dan lain-lain.

Terkait pembagian bansos, Jokowi meminta jajarannya turun langsung ke lapangan.

"Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan," kata Jokowi.

Meskipun saat ini sudah cukup baik, ia meminta jajarannya tidak hanya bekerja seperti biasa.

Jokowi menuntut agar bawahannya dapat bekerja maksimal.

"Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti stimulus ekonomi untuk usaha kecil.

• Debat dengan Dosen Ekonomi UI, Luhut Ucapkan Pujian: Analisisnya Cukup Hebat tentang Utang Indonesia

Sebelumnya pemerintah berencana mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Keuangan, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 34,15 triliun.

Jokowi meminta subsidi untuk UMKM segera diluncurkan.

Menurut dia, masyarakat tengah menunggu-nunggu bantuan.

"Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro," tegas Jokowi.

"Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya," lanjut mantan Wali Kota Solo ini.

Ia meminta jajarannya menganggap situasi saat ini adalah krisis.

"Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa, berbahaya sekali," ungkap Jokowi.

Jokowi meminta perhatian lebih diberikan kepada UMKM dan pelaku ekonomi lainnya.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi saat pandemi.

"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semua yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya," katanya.

"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK," tambah Jokowi.

• Bahas Nasib Warga Miskin akibat Virus Corona, JK Kritik Penyaluran Bansos: Jangan Berbelit-belit

Lihat videonya mulai menit 6:00

Jusuf Kalla Kritik Pembagian Bansos Berbelit-belit

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, JK menyebut penyaluran bansos begitu berbelit-belit.

Bahkan, menurutnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) lebih efektif ketimbang memberikan bansos sembako pada warga.

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Official iNews, Rabu (20/5/2020).

• Bantah Isu Pelonggaran PSBB, Ali Ngabalin Soroti Pelanggaran di Daerah: Tak Bisa Puaskan Semua

Pada kesempatan itu, JK mulanya menyinggung soal pembukaan mal di sejumlah daerah.

Menurut JK, hal tersebut justru akan semakin meningkatkan peluang penularan Virus Corona.

"Tentu pilihannya itu, jangan lupa perekonomian itu akibat dari krisis kesehatan," jelas JK.

"Jadi untuk menyelesaikan ekonomi, krisis kesehatannya harus diselesaikan dulu bukan sebaliknya."

"Karena jadi sebab akibat, ya sebabnya Coronavirus ini, ini diselesaikan dulu dengan fokus. Baru otomatis saja kalau ini selesai ekonomi akan jalan lagi," sambungnya.

JK lantas menyebut, akan berakhir percuma jika penanganan kesehatan dan ekonomi dilakukan secara bersamaan.

Menurut JK, pembukaan mal justru hanya akan meningkatkan kerugian.

"Tidak mungkin diatur bersamaan, tidak ada yang bisa jalan seperti itu dengan cepat," ucap JK.

"Boleh saja tapi lambat jalannya, lebih banyak kerugiannya malah."

• Pasar Ramai Lagi, Achmad Yurianto Bantah Ada Relaksasi PSBB: Kami Sedang Buat Skenario-skenario

Lebih lanjut, JK menyinggung soal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

JK menyebut, tak ada perbedaan antara lockdown dan PSBB.

"Jadi kalau kita ikuti PSBB dengan prinsip-prinsip pokoknya yang disetujui itu, selama itu enggak dijalankan ya jangan harap kita bisa selesai cepat," ujar JK.

"Iya lockdown atau PSBB sama saja, PSBB itu kan punya aturan juga yang jelas, enggak jauh beda sama PSBB."

"PSBB jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu saja diikuti," imbuhnya.

Lantas, JK menyoroti nasib warga miskin akibat Virus Corona.

Ia menyebut, pemberian bansos kepada warga merupakan hal yang wajib dilakukan pemerintah.

"Ya memang akibat mereka tidak bekerja banyak golongan masyarakat yang tidak punya tabungan, tidak mampu, maka sesuai aturan diberikan bantuan sosial, BLT kepada masyarakat."

"Dan itu sudah dilaksanakan dari awal, tapi jangan berbelit-belit."

"Lebih baik BLT langsung kasih pada masyarakat agar ekonomi kita berjalan pada tempatnya," tukasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Jayanti