PLN Sebut Pemerintah Belum Bayar Utang Rp 48 Triliun, Termasuk Biaya Kompensasi Tarif Listrik

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah memiliki utang ke PLN sebesar Rp 48 triliun.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Kamis (25/6/2020).

Menurut dia, utang tersebut berasal dari biaya kompensasi tarif listrik di tahun 2018 dan 2019.

“Yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga,” ujar Zulkifli saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis.

• Minta PLN Tak Ambil Kesempatan dalam Kesempitan, Fadli Zon: Jangan Jadikan Covid Kambing Hitam

• Penjelasan PLN soal Tagihan Listrik Pelanggan Naik sampai 10 Kali Lipat: Bisa Dicicil

Zulkifli merinci, biaya kompensasi tarif listrik di 2018 sebesar Rp 23,17 triliun.

Sedangkan untuk 2019, biaya kompensasi listrik yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 22,25 triliun.

“Kompensasi (tarif listrik) 2018 telah terdapat alokasi pembayaran Rp7 triliun. Namun belum terbayar,” kata Zulkifli.

Adapun sisa Rp 3 triliun yang belum dibayarkan pemerintah ke PLN merupakan subsidi diskon 100 persen tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA bersubsidi.

“Alur proses diskon tarif alokasi subsidi dapat kami jelaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan memberikan penugasan kepada PLN untuk berikan keringanan dalam rangka pandemi Covid-19,” ucap dia.

(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Belum Bayar Utang Rp 48 Triliun ke PLN"