Virus Corona

Doni Monardo Minta KPK Menyadap Ponselnya: Handphone-nya Kepala Gugus Tugas Nomornya cuma Satu

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap ponselnya.

DOKUMENTASI BNPB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap ponselnya. 

TRIBUNWOW.COM  - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap ponselnya.

Doni Monardo memastikan penggunaan anggaran penanganan Virus Corona yang mencapai triliunan rupiah dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap telepon pejabat Gugus Tugas Covid-19, termasuk dirinya.

Masinton Sebut Tarik Jokowi ke Kasus Novel Lebay, Najwa Langsung Putarkan Penjelasan Mahfud MD

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

"Kami juga meminta KPK silakan mau disadap telepon, handphone-nya Kepala Gugus Tugas nomornya cuma satu, dan semua pejabat yang berhubungan dengan pengadaan barang," kata Doni.

Doni menyatakan sejak awal Gugus Tugas telah melibatkan berbagai unsur lembaga untuk mengawasi pengelolaan dan pengunaan anggaran.

Di antaranya Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Bahkan, kami mengundang Bareskrim dan KPK untuk masuk di Gugus Tugas," ungkapnya.

Doni pun mempersilakan jika penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Polri menemukan indikasi penyelewengan anggaran Covid-19.

Gadis yang Diperkosa 8 Orang Meninggal Dunia, Polisi Tetapkan Satu Tersangka Baru

"Jadi kalau seandainya ditemukan ada indikasi, langsung berikan peringatan. Dikasih peringatan nggak bisa, ya hukum ditegakkan. Ini langkah-langkah kami dalam upaya untuk bisa menghemat dan mengamankan keuangan negara," tandasnya.

Pemerintah menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 menjadi Rp695,2 triliun dari sebelumnya Rp677,2 triliun.

Penambahan anggaran terjadi untuk pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga sebesar Rp106,11 triliun.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved