Jelaskan Hubungan Erat Islam dengan Pancasila, Irmanputra Sidin: Saya Lahir Dibisiki Pancasila

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengungkapkan hubungan erat antara Islam dengan lambang negara Pancasila.

Dilansir TribuWow.com, Irmanputra mengatakan ketika lahir sudah mendapatkan bisikan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (16/6/2020).

• Sarankan Pemerintah Tak Lagi Bahas RUU HIP, PBNU: Itu Bara Panas, kalau Dipegang Terus akan Terbakar

Menurutnya, bisikan nilai-nilai Pancasila tersebut terwakilkan dalam lantunan ayat-ayat azan.

Meski tidak lantang menyuarakan bunyi Pancasila, menurutnya semua kandungan nilai di dalamnya sudah tersirat dalam ayat azan.

"Dengan segala awam saya terhadap Islam, Ketika saya ditanya 'Pacasila itu di mana dalam kehidupan saya', maka saya akan mengatakan bahwa 'ketika saya lahir orang tua saya itu membisikan Pancasila di telinga saya'," ujar Irmanputra.

"Cuman bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-undang Dasar itu," imbuhnya.

 Dirinya lantas menerjemahkan dan sekaligus menghubungkan dengan nilai Pancasila.

"Dia membahasakan Allaahu Akbar, Allaahu Akbar," kata Irmanputra.

"Asyhadu allaa illaaha illallaah."

"Asyhadu anna Muhammadar rasuulullah."

Menurutnya dalam penggalan bunyi azan tersebut tercermin butir pengamalan pancasila untuk sila pertama, yakni ketuganan yang maha Esa.

"Apa yang saya dengar di situ, ketuhanan yang maha Esa," jelasnya.

• Kontroversi RUU HIP, Ali Ngabalin: Tak Sepatutnya ketika Masalah Muncul Saling Tuduh dan Mencederai

Dirinya kemudian melanjutkan lantunan azannya pada ayat ke empat yang berisikan tentang perintah untuk melaksanakan salat.

Ia mengatakan dalam ayat tersebut juga terbesit pengamalan Pancasila baris kedua yakni keadilan yang adil dan beradab.

"Hayya 'alashshalaah."

"Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama, karena kita akan mendirikan salat," terangnya.

"Dan Al-Ankabut mengatakan, salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar."

"Ada kemanusiaan yang adil dan beradab di situ," katanya.

Belum berhenti, Irmanputra kembali melanjutkan lafal azannya.

"Hayya 'alalfalaah. Mari sama-sama menuju kemenangan."

Dikatakannya, kemenangan tersebut juga berhubungan dengan Pancasila sila keempat dan kelima.

"Kemenangan yang bagaimana yang kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ungkapnya.

"Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung Irmanputra.

"Itulah kemenangan yang kita tuju," pungkasnya.

• Di ILC, Fadli Zon Tolak RUU HIP yang Kini Jadi Kontroversi: Abaikan Tap MPRS Nomor 25 soal Komunisme

Simak videonya mulai menit ke-12.35:

Pimpinan MPR Sebut Bangsa Indonesia seperti Amnesia Terhadap Pancasila

Wakil Ketua MPR, Achmad Basarah menyampaikan bahasan terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

Dilansir TribunWow.com, Achmad Basarah menilai bahwa bangsa Indonesia saat ini seperti mengalami amnesia terhadap Dasar Negara, yakni Pancasila.

Hal ini disampaikan Achmad Basarah dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (16/6/2020).

Dirinya mulanya mengatakan bahwa RUU HIP penekanannya adalah pada kata pembinaan.

Menurutnya, pembinaan kepada masyarakat Indonesia terhadap Pancasila masih sangat diperlukan.

Oleh karenanya dikatakannya memerlukan sebuah badan yang mampu memberikan payung hukum yang jelas untuk membumikan kembali Pancasila di hati bangsa Indonesia.

"Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Penekanananya pada kata pembinaan," ujar Achmad Basarah.

"Dua lembaga parlemen republik Indonesia ini memberikan dukungan pada hadirnya payung hukum yang bersifat teknis untuk mengatur koridor, menginternalisasi, membumikan pancasila," jelasnya.

• Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Tunda RUU HIP karena Mau Beri DPR Kesempatan Dengarkan Rakyat

Menurutnya, dalam prakteknya di lapangan, ada dua hal yang menjadi penyebab lunturnya jiwa Pancasila.

Ia kemudian menyinggung soal rezim awal reformasi yang banyak melakukan tudingan negatif kepada pemerintahan sebelumnya pada masa Orde Baru, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Achmad Basarah tidak membenarkan dengan tudingan tersebut yang lantas menjadi pemahaman banyak pihak dengan memandang buruk masa Orde Baru.

Menurutnya, dalam sebuah pemerintahan atau kepemimpinan sudah barang tentu mempunyai suatu kebijakan atau produk yang baik maupun buruk.

"Setidaknya ada dua alasan, alasan pertama adalah alasan sosiologi, saat ini masih terjadi semacam amnesia bangsa Indonesia terhadap falsafah bangsanya sendiri," ungkapnya.

"Dalam catatan politik saya dimulai ketika rezim awal reformasi ini melakukan satu diagnosa politik dan kemudian mengambil satu kesimpulan yang menurut saya agak kurang proporsional ketika memberikan justifikasi bahwa segala sesuatu yang dilakukan pada masa presiden Soeharto keliru semua," jelasnya.

"Dalam tensi saya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang semua prodak pemerintahan benar semua dan sebaliknya tidak ada pemerintahan yang produknya salah semua,"

Lebih lanjut, dirinya menyoroti perevisian terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam revisiannya ikut berdampak pada pelajaran Pancasila yang tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah.

Ia menilai keputusan tersebut sangat melenceng dari tujuan untuk pembinaan terhadap ideologi bangsa.

"Beberapa tahun kemudian ketika Undang-Undang Sisdiknas direvisi maka pelajaran Pancasila dihapuskan dari pelajaran wajib," jelasnya.

"Jadi sejak saat itulah negara tidak lagi adil, negara abai melaksanakan tugas membina mental ideologi bangsanya," sambungnya.

• Klarifikasi Ali Ngabalin soal Polemik RUU HIP: Inisiatif dari DPR dan Bantah Tudingan Ide Jokowi

Maka dari itu, menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat atas inisiatif dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yakni melalui pembentukan Badan Ideologi Pancasila yang bertujuan untuk menanamkan mental ideologi bangsa untuk menghadapi kehidupan.

"Akhirnya sejak tahun 98 sampai tahun 2018 atau sekitar 20 tahun, ketika Presiden Jokowi Widodo mengambil inisiatif untuk menghadirkan tanggung jawab pemerintah," terang Achmad Basarah.

"Mensosialisasikan mental ideologi bangsanya dengan mendirikan Badan Ideologi Pancasila," lanjutnya.

"Tetapi pada kurun waktu 20 tahun itu sebagai akibat tidak hadirnya negara dalam mensosialisasikan mental ideologi bangsanya, muncullah ideologi-ideologi transnasional ke Indonesia," pungkasnya.

Simak videonya: 9.29

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)