Terkini Nasional
Jelaskan Hubungan Erat Islam dengan Pancasila, Irmanputra Sidin: Saya Lahir Dibisiki Pancasila
Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengungkapkan hubungan erat antara Islam dengan lambang negara Pancasila.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
Dirinya mulanya mengatakan bahwa RUU HIP penekanannya adalah pada kata pembinaan.
Menurutnya, pembinaan kepada masyarakat Indonesia terhadap Pancasila masih sangat diperlukan.
Oleh karenanya dikatakannya memerlukan sebuah badan yang mampu memberikan payung hukum yang jelas untuk membumikan kembali Pancasila di hati bangsa Indonesia.
"Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Penekanananya pada kata pembinaan," ujar Achmad Basarah.
"Dua lembaga parlemen republik Indonesia ini memberikan dukungan pada hadirnya payung hukum yang bersifat teknis untuk mengatur koridor, menginternalisasi, membumikan pancasila," jelasnya.
• Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Tunda RUU HIP karena Mau Beri DPR Kesempatan Dengarkan Rakyat
Menurutnya, dalam prakteknya di lapangan, ada dua hal yang menjadi penyebab lunturnya jiwa Pancasila.
Ia kemudian menyinggung soal rezim awal reformasi yang banyak melakukan tudingan negatif kepada pemerintahan sebelumnya pada masa Orde Baru, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Achmad Basarah tidak membenarkan dengan tudingan tersebut yang lantas menjadi pemahaman banyak pihak dengan memandang buruk masa Orde Baru.
Menurutnya, dalam sebuah pemerintahan atau kepemimpinan sudah barang tentu mempunyai suatu kebijakan atau produk yang baik maupun buruk.
"Setidaknya ada dua alasan, alasan pertama adalah alasan sosiologi, saat ini masih terjadi semacam amnesia bangsa Indonesia terhadap falsafah bangsanya sendiri," ungkapnya.
"Dalam catatan politik saya dimulai ketika rezim awal reformasi ini melakukan satu diagnosa politik dan kemudian mengambil satu kesimpulan yang menurut saya agak kurang proporsional ketika memberikan justifikasi bahwa segala sesuatu yang dilakukan pada masa presiden Soeharto keliru semua," jelasnya.
"Dalam tensi saya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang semua prodak pemerintahan benar semua dan sebaliknya tidak ada pemerintahan yang produknya salah semua,"
Lebih lanjut, dirinya menyoroti perevisian terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Dalam revisiannya ikut berdampak pada pelajaran Pancasila yang tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah.
Ia menilai keputusan tersebut sangat melenceng dari tujuan untuk pembinaan terhadap ideologi bangsa.