Polemik Kritikan Adian pada BUMN, Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Jangan Diganggu dengan 'Titipan'

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin turut menyoroti kritikan Anggota DPR Adian Napitupulu terkait BUMN.

Hal itu diungkapkan Mukhtarudin melalui Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Senin (15//6/2020).

Dalam kesempatan itu Mukhtarudin meminta agar jangan sampai Menteri BUMN, Erick Thohir diganggu.

• Mengapa Kritikan Adian sampai Jadi Perhatian Jokowi? Pihak Istana: Selama Ini Dekat dan Peduli

Mulanya, Mukhtarudin menjelaskan pentingnya BUMN bagi pembangunan nasional.

"BUMN adalah sebagai salah satu bahkan utama dari motor penggerak perekonomian nasional kita."

"Dia mempunya konstribusi yang positif terhadap pembangunan nasional nah oleh karena itu BUMN ini harus diselematkan," jelas Mukhtarudin.

Sebagai anggota dari Komisi VI DPR, Mukhtar menyampaikan pihaknya akan terus memberikan masukan terkait perbaikan pada BUMN.

"Dan terkait penyelamatan ini selama ini kami tentu dari Komisi VI DPR baik dalam forum raker maupun forum-forum lain sempat memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif terhadap pembenahan dan perbaikan BUMN hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun."

"Saya kira ini menjadi PR kita dan merupakan konsen kita semua bahwa BUMN ini harus diperbaiiki," ujarnya.

Ia mengakui bahwa saat ini BUMN mengalami pelemahan.

"Fakta menunjukkan bahwa banyak BUMN kita banyak yang juga mengalami pelemahan."

"Ini yang terus kami evaluasi di Komisi VI," imbuhnya.

• Mengapa Kritikan Adian sampai Jadi Perhatian Jokowi? Pihak Istana: Selama Ini Dekat dan Peduli

Mukhtar menjelaskan bahwa BUMN harus diperbaiki terutama dalam pengendalian dan manajemen yang dalam hal ini dipimpin oleh Erick Thohir.

"Saya kira momentumnya bukan hanya sekarang dari dulu kami Komisi VI terus mengkritisi dan memberikan masukan terkonstruktif BUMN di forum-forum."

"Fakta BUMN harus diperbaiki itu iya, karena memang banyak BUMN kita yang bermasalah, tentu ini terkait dengan masalah bagaimana pengendalian dan manajemen BUMN, ini tentu kewenangan dan kewajiban Menteri BUMN untuk membenahi," katanya.