Minta Erick Thohir Jangan Diganggu, Mukhtarudin: Bukan Rahasia Umum BUMN Tempat Menitipkan Orang

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin meminta agar Menteri BUMN, Erick Thohir jangan sampai diganggu.

Ungkapan Mukhtarudin itu menyusul polemik kritikan Anggota DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu terhadap BUMN.

Hal itu diungkapkan Mukhtarudin melalui Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Senin (15//6/2020).

• Polemik Kritikan Adian pada BUMN, Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Jangan Diganggu dengan Titipan

BUMN mengakui bahwa saat ini BUMN mengalami pelemahan hingga butuh perbaikan.

"Fakta BUMN harus diperbaiki itu iya, karena memang banyak BUMN kita yang bermasalah, tentu ini terkait dengan masalah bagaimana pengendalian dan manajemen BUMN, ini kewenangan dan kewajiban Menteri BUMN untuk membenahi," kata Mukhtarudin.

Ia mengaku akan mendukung kebijakan dari Erick Thohir jika itu memang sudah benar.

"Kami DPR akan mendukung penuh terhadap kebijakan-kebijakan Pak Erick Thohir sebagai BUMN sejauh itu untuk perbaikan dan memperbaiki kinerja BUMN," ucap dia.

Sehingga ia meminta agar semua pihak jangan menganggu Erick Thohir terkait jabatan-jabatan 'titipan' di dalam perusahaan-perusahaan BUMN.

Biarkan Erick Thohir menentukan jajaran Direksi dan Komisaris seusai dengan apa yang menurutnya benar.

"Jadi tolong juga Pak Erick jangan terlalu direcokin dengan hal-hal tititipan-titipan itu, ini membuat Pak Erick tidak bisa bekerja secara profesional untuk memperbaiki daripada BUMN."

"Karena salah satu yang paling penting adalah bagaimana menentukan direksi,menentukan komisaris, dan segala itu harus betul-betul mencari orang yang the right man the right place," saran Mukhtar.

• Ungkit Erick Thohir Terlalu Banyak Direcoki, Komisi VI: Dari Dulu BUMN Jadi Tempat Titipkan Orang

Saat disinggung soal titipan jabatan di BUMN, Mukhtar menilai bahwa hal itu sudah bukan rahasia umum lagi, misalnya titipan orang yang sudah tidak produktif lagi di pemerintahan.

"Saya kira bukan rahasia umum lagi ya masalah BUMN ini dari dulu menjadi tempat menitipkan orang-orang yang sudah tidak produktif di pemerintahan itu fakta lah," ungkapnya.

Meski demikian, Muckhtar meminta agar fokus ke depan untuk memperbaiki hal tersebut.

Jangan salah lagi menempatkan orang-orang di jajaran Direksi atau Komisaris.