Virus Corona
Banyak Protes Ganjil Genap Motor, Anies Baswedan Jelaskan Masih Opsi: Kutipannya Itu Enggak Lengkap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kebijakan ganjil-genap pada pengendara sepeda motor masih merupakan opsi.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyoroti sistem ganjil-genap yang diterapkan pada kendaraan sepeda motor.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan untuk menanggapi pemaparan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (7/6/2020).
Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil-genap untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah.
• Blak-blakan Sampaikan Pernyataan Keras soal PSBB Transisi, Wagub DKI: Ini Masa Sangat Berbahaya
Hal itu ditetapkan dalam rangka perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penambahan kasus baru pasien Virus Corona (Covid-19).
Azas Tigor menilai kebijakan ganjil-genap tersebut dapat menimbulkan dampak lain bagi transportasi publik.
"Saya khawatirkan terjadi lonjakan ke fasilitas transportasi publik," ungkap Azas Tigor Nainggolan.
"Ini yang harus kita antisipasi," tambahnya.
Menurut Tigor, jika kebijakan itu diterapkan maka banyak orang akan beralih menggunakan kendaraan umum.
Akibatnya pengguna kendaraan umum akan melonjak dan menimbulkan kerumunan baru yang seharusnya dihindari dalam masa pandemi Virus Corona.
"Ini 'kan seperti logika balon. Di sisi kiri dipencet dengan ganjil genap, itu akan melendung ke kanan ke penggunaan fasilitas angkutan umum massal," jelasnya.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Riza Patria tentang kebijakan ganjil-genap yang bertujuan mengurai kemacetan.
"Tadi ada pernyataan Pak Wakil Gubernur, bagaimana memecahkan penumpukan di traffic light, di persimpangan misalnya," papar Tigor.
"Itu bisa dibuat kotak kuning. Jadi kotak kuning dibuat untuk sepeda motor dan itu dikontrol betul supaya tidak terjadi peluang atau kesempatan penyebaran Covid-19," lanjutnya.
Azas Tigor menegaskan hal yang lebih penting adalah mengawasi bagaimana PSBB dijalankan.
Seperti diketahui, PSBB kali ini ditetapkan sebagai masa transisi sebelum beranjak ke tahap new normal.
"Yang perlu dilakukan pengendalian atau kontrol adalah bagaimana saat ini PSBB masa transisi, di mana perkantoran dibuka terbatas," kata Tigor. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)
