Banyak Protes Ganjil Genap Motor, Anies Baswedan Jelaskan Masih Opsi: Kutipannya Itu Enggak Lengkap

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kebijakan ganjil-genap pada pengendara sepeda motor masih merupakan opsi.

Hal itu ia terangkan setelah wacana tersebut menuai sorotan dan protes dari banyak pihak, terutama pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek online (ojol).

Seperti diketahui, wacana itu muncul saat dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang awalnya bertujuan mencegah penularan Virus Corona (Covid-19).

• Sebut Lonjakan Corona di Jakarta karena Efek Ramadan, Pandu Riono: Tak Bisa Dihubungkan Pelonggaran

Dilansir TribunWow.com, Anies menjelaskan kebijakan tersebut dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (10/6/2020).

Awalnya, presenter Najwa Shihab membacakan beberapa pertanyaan dari warganet tentang kebijakan tersebut.

"Tolong dibahas juga motor kena ganjil genap. Kalau kerjanya kurir terus motornya cuma satu, gimana solusinya?" tanya Najwa Shihab.

"Ini konkrit, Pak Gubernur," komentar Najwa seusai membaca pertanyaan itu.

Anies lalu memaparkan berbagai kemungkinan yang mengikuti setelah dilonggarkannya PSBB.

"Jadi ketika kita melakukan masa transisi, kita memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya terjadi lonjakan jumlah orang bepergian," papar Anies Baswedan.

"Kita 'kan belum tahu perilaku seperti apa," tambahnya.

Ia menyebutkan bahkan ada kemungkinan lonjakan kasus baru terjadi dan tidak terkendali.

Apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, Anies menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kebijakan darurat.

"Karena itu ada dua instrumen pengendalian. Satu, emergency break policy. Kalau sampai kembali parah kita hentikan, kembalikan ke masa pratransisi," terangnya.

Ia lalu menyinggung tujuan kebijakan ganjil genap pada pengendara motor.

• Tanggapi Wagub Riza Patria, Azas Tigor Soroti Polemik Ganjil Genap Motor: Ini Seperti Logika Balon

"Yang kedua adalah kebijakan ganjil genap. Jadi ganjil genap ini bukan pengendalian lalu lintas seperti dulu," jelas Anies.

"Kalau dulu 'kan rute-rutenya. Ganjil genap itu tujuannya menjaga agar separo penduduk enggak pergi," lanjutnya.

"Tapi itu bukan otomatis dilaksanakan," tegas Anies.

Menurut Anies, kebijakan itu hanya akan dilakukan jika kondisi kembali tidak terkendali.

"Policy itu salah satu opsi," ungkap Anies Baswedan.

Di luar polemik kebijakan itu, Anies menekankan hal yang lebih penting adalah tetap berada di rumah.

"Kita ini mencari boleh tidak, boleh tidak. Prinsipnya, di rumah. Jadi di rumah dulu sekarang, ini belum selesai," imbaunya.

Najwa Shihab memperjelas pemaparan Anies sebelumnya.

"Khusus yang ganjil genap belum ada rencana dalam waktu dekat untuk diterapkan?" tanya Najwa.

"Belum ada," tegas Anies.

Ia menambahkan banyak yang salah tafsir dengan munculnya wacana ganjil genap ini.

"Jadi begini, bahwa kutipannya itu enggak lengkap. 'Gubernur memiliki kewenangan untuk menerapkan ganjil genap melalui keputusan Gubernur'," kata Anies Baswedan.

"Kalimat 'melalui keputusan gubernur' itu enggak muncul. Jadi seakan-akan kita pasti menerapkan," jelasnya.

• Disinggung Karni Ilyas Jakarta Ramai Lagi saat PSBB Transisi, Anies: Belum Masuk Fase yang Dicapai

Lihat videonya mulai menit 6:00

Tanggapan Azas Tigor

Pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyoroti sistem ganjil-genap yang diterapkan pada kendaraan sepeda motor.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan untuk menanggapi pemaparan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (7/6/2020).

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil-genap untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah.

• Blak-blakan Sampaikan Pernyataan Keras soal PSBB Transisi, Wagub DKI: Ini Masa Sangat Berbahaya

Hal itu ditetapkan dalam rangka perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penambahan kasus baru pasien Virus Corona (Covid-19).

Azas Tigor menilai kebijakan ganjil-genap tersebut dapat menimbulkan dampak lain bagi transportasi publik.

"Saya khawatirkan terjadi lonjakan ke fasilitas transportasi publik," ungkap Azas Tigor Nainggolan.

"Ini yang harus kita antisipasi," tambahnya.

Menurut Tigor, jika kebijakan itu diterapkan maka banyak orang akan beralih menggunakan kendaraan umum.

Akibatnya pengguna kendaraan umum akan melonjak dan menimbulkan kerumunan baru yang seharusnya dihindari dalam masa pandemi Virus Corona.

"Ini 'kan seperti logika balon. Di sisi kiri dipencet dengan ganjil genap, itu akan melendung ke kanan ke penggunaan fasilitas angkutan umum massal," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Riza Patria tentang kebijakan ganjil-genap yang bertujuan mengurai kemacetan.

"Tadi ada pernyataan Pak Wakil Gubernur, bagaimana memecahkan penumpukan di traffic light, di persimpangan misalnya," papar Tigor.

"Itu bisa dibuat kotak kuning. Jadi kotak kuning dibuat untuk sepeda motor dan itu dikontrol betul supaya tidak terjadi peluang atau kesempatan penyebaran Covid-19," lanjutnya.

Azas Tigor menegaskan hal yang lebih penting adalah mengawasi bagaimana PSBB dijalankan.

Seperti diketahui, PSBB kali ini ditetapkan sebagai masa transisi sebelum beranjak ke tahap new normal.

"Yang perlu dilakukan pengendalian atau kontrol adalah bagaimana saat ini PSBB masa transisi, di mana perkantoran dibuka terbatas," kata Tigor. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)