Breaking News:

Virus Corona

Sering Dapat Arahan Tak Jelas soal Covid-19, Pakar Epidemiologi Akui Bingung: Saya Harus Bagaimana?

Pakar Epidemiologi dr Bonny W Lestari menyebutkan pemerintah pusat sering menyampaikan kebijakan yang tidak sinkron terkait penanganan Covid-19.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Dok Sekretariat Kabinet
Preside Joko Widodo saat meninjau Mall Summarecon Bekasi didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy, Kapolri Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Selasa (26/5/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad) dr Bonny W Lestari menyebutkan pemerintah pusat sering menyampaikan kebijakan yang tidak sinkron terkait penanganan Covid-19.

Sebagai tenaga medis, ia mengaku sering mendapat surat edaran yang bertentangan satu sama lain.

Dokter Bonny menilai seharusnya ada komunikasi yang lebih baik sebelum kebijakan tersebut diedarkan ke daerah-daerah.

Pakar Epidemiologi dr Bonny W Lestari menyebutkan kebijakan pemerintah pusat tentang Covid-19 sering membingungkan, dalam acara Dua Arah, Senin (8/6/2020).
Pakar Epidemiologi dr Bonny W Lestari menyebutkan kebijakan pemerintah pusat tentang Covid-19 sering membingungkan, dalam acara Dua Arah, Senin (8/6/2020). (Capture YouTube Kompas TV)

Kritik New Normal Terlalu Cepat, Pengamat Trubus Sebut PSBB Jadi Rancu: Tidak Bisa Ujug-ujug

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (8/6/2020).

Awalnya, ia menyebutkan koordinasi beberapa lembaga di pemerintah pusat tampak tidak sinkron.

"Sebetulnya sudah disiapkan rambu-rambunya oleh Gugus Tugas. Hanya saya lihat koordinasi di pusat sendiri tidak sinergi," ungkap dr Bonny W Lestari.

Ia menyebutkan sering mendapat surat edaran yang isinya berbeda-beda.

Sebagai contoh tentang pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kami di daerah sering dapat edaran-edaran. Jadi penentuan pelonggaran itu berbeda," ungkap dr Bonny.

"Gugus Tugas mengeluarkan, Bappenas mengeluarkan, Kemendagri sempat mengeluarkan tapi kemudian ditarik lagi," paparnya.

Ia mengakui kebijakan yang berbeda-beda itu menimbulkan kebingungan.

Pasalnya dari pemerintah provinsi edaran akan kembali diteruskan ke pemerintah daerah.

"Ini membingungkan sebetulnya. Kami 'kan harus komunikasi juga dengan kabupaten kota," jelas dr Bonny.

"Jadi kalau dari pusatnya belum fiks terus disebarluaskan, provinsi 'kan memahaminya berbeda, kabupaten kota berbeda," lanjutnya.

dr Bonny menyebutkan hal itu menimbulkan misinformasi dari pemerintah pusat.

Survei Kepuasan Jokowi Turun, Burhanuddin Muhtadi Singgung Blunder Menteri: Santai Saja soal Virus

Halaman
1234
Sumber: Kompas TV
Tags:
Virus CoronaEpidemiologCovid-19
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved