Virus Corona
Curigai Oknum di Balik Maraknya Pengambilan Paksa Jenazah PDP Corona, Polisi Perketat Pengawasan
Penolakan terhadap petugas penyelenggara rapid test dan pengambilan paksa jenazah pasien terkait Covid-19 berulangkali terjadi di Makassar, Sulawesi.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Penolakan terhadap petugas penyelenggara rapid test dan pengambilan paksa jenazah pasien terkait Covid-19 berulangkali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pihak kepolisian menduga adanya keterkaitan antara kejadian tersebut dengan oknum tertentu yang sengaja menebarkan kebohongan pada publik.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian telah mengerahkan jajarannya untuk mengusut pelaku dan akan memproses secara hukum.
• 150 Orang Nekat Terobos Barikade TNI dan Polri Jemput Jenazah PDP Covid-19, Polsekta: Kami Kewalahan
Dilansir Kompas.com, Senin (8/6/2020), Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang ditemui di kantor IDI, Sulawesi Selatan menyatakan kecurigaannya.
Ia menduga penolakan rapid test dan pengambilan paksa jenazah PDP tersebut lantaran adanya hoaks yang menyebar di masyarakat.
Guntur menyebutkan kabar tidak benar tersebut berkaitan dengan penanganan Covid-19 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Karena termakan isu tersebut, sejumlah warga beramai-ramai memblokir jalan dan menghadang petugas saat akan melakukan rapid test di wilayahnya.
"Padahal sebenarnya rapid test itukan menolong masyarakat untuk mengetahui kondisinya sejauh mana saat ini," ujar Guntur, Senin (8/6/2020).
Selain itu, hoaks yang beredar tersebut membuat keluarga dan masyarakat nekat mendatangi rumah sakit dan menjemput paksa jenazah pasien dalam pengawasan.
Mereka juga tidak melakukan pemulasaraan jenazah dengan aturan kesehatan karena tidak menyadair bahaya akibat perbuatannya.
Padahal, risiko penularan dari jenazah tersebut sangat besar, karena berpotensi menyebarkan Covid-19 bila ternyata dinyatakan positif.
Untuk itu, Guntur telah mengerahkan tim intelejen dan penyidik reserse untuk menemukan pelaku penyebar hoaks tersebut.
Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kembali penjemputan paksa jenazah di rumah sakit, pihak kepolisian akan menambah jumlah aparat yang berjaga.
• Viral Keluarga Jenazah PDP Diminta Biaya Rp 4,9 Juta, Gugus Tugas Klarifikasi: Ditanggung Pemerintah
"Kita tambah personel di lapangan. Jadi yang biasanya di rumah sakit-rumah sakit itu beberapa saja, sekarang sudah kita perketat. Kita intensifkan lagi," terang Guntur.
Pada kesempatan tersebut, Guntur juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai isu yang beredar.
