Ungkap Potensi Penularan Corona saat PSBB Transisi, Wagub DKI Siapkan Sanksi: Bukan Masa Bebas Ya

TRIBUNWOW.COM - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkap potensi penularan Virus Corona selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Dilansir TribunWow.com, Riza Patria bahkan menyebut PSBB transisi sebagai masa yang sangat berbahaya. 

Karena itu, ia mengklaim telah menyiapkan sanksi tegas bagi warga yang nekat melanggar imbauan pemerintah. 

• Tips Aman Naik Transportasi Umum dan Ojek Online saat PSBB Transisi di DKI Jakarta

• Tanggapi PSBB Transisi di DKI Jakarta, Sandiaga Uno Tak Setuju Pembukaan Mal: Usaha Kecil Menengah

Hal itu disampaikan melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (7/6/2020).

"Jadi yang pertama, sebagaimana sering kami sampaikan di masa transisi bukan masa bebas ya," ujar Riza.

"Justru di masa transisi adalah masa yang lebih sulit, masa yang sangat dimungkinkan terjadinya penularan."

Lantas, Riza mengungkap istilah keras hingga menyebut masa transisi adalah saat paling bahaya.

Ia pun menyinggung tindakan warga yang justru keluar rumah selama masa transisi.

"Bahkan saya ada bahasa yang mungkin terlalu keras ya, saya bilang ini masa yang sangat berbahaya," ungkap Riza.

"Kenapa begitu? Karena kan kami melakukan pelonggaran, itu artinya potensi orang bertemu bertambah, jumlah orang keluar bertambah."

"Semuanya bertambah, itu artinya potensi penimbulan penyebarannya bertambah," sambungnya.

Karena itu, Riza menilai penting dilakukan sosialiasi untuk mengedukasi warga.

• Prediksi Puncak Corona pada Juni Ini, Hermawan Dukung Perpanjangan PSBB DKI: Pak Gubernur Bijak Ya

Ia pun mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah.

"Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita terus melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan," jelas Riza.

"Kedua, kami minta tadi disampaikan apapun sebaik mungkin tempat yang paling baik adalah berada di rumah."

Meskipun begitu, Riza tak seutuhnya melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah.

Asalkan, warga tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Boleh keluar? Boleh, dengan protokol Covid yang ketat, masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak di kerumunan dan lain sebagainya," tuturnya.

"Kemudian yang ketiga kami terus melakukan sosialisasi."

Tak hanya itu, Riza juga menyebut akan memberikan sanksi tegas bagi warga yang melanggar PSBB.

Menurut Riza, hal tersebut harus dilakukan demi memaksa warga menaayi aturan selama masa transisi.

"Keempat kami terus menyiapkan, menghadirkan sebanyak mungkin petugas," ucap Riza.

"Yang kelima, kami akan meningkatkan penegekan disiplin, sanksi-sanksi akan kami tingkatkan dari yang sebelumnya."

"Sebelumnya sudah banyak sekali yang kami tegakkan, yang kami beri sanksi," tandasnya.

• Apresiasi Kinerja Pemerintah DKI soal Corona, Yurianto Bantah Anggapan Tidak Inline dengan Pusat

Simak video berikut ini menit ke-2.12:

Tanggapan Sandiaga Uno soal PSBB Transisi DKI

Di sisi lain, sebelumnya  Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberikan tanggapan terkait penerapan PSBB masa transisi di Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Sandiaga Uno mengatakan harus benar-benar waspada dalam masa transisi tersebut.

Sandiaga Uno percaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat sudah mempunyai pertimbangan yang matang.

Hal ini disampaikan Sandiaga Uno dalam acara Hot Indonesia yang tayang di kanal Youtube Talk Show tvOne, Sabtu (6/6/2020).

• Mahfud MD Akui Penerapan New Normal Timbulkan Kontroversi: Tapi Kalau Menunggu Tak Ada Habisnya

"Saya rasa kita harus lebih gunakan strategi yang tepat dalam hal ini, kapan dan bagaimana dari kehidupan keseharian bisa kembali normal," ujar Sandiaga.

Sedangkan untuk pembukaan kembali aktivitas masyarakat dan tempat-tempat umum tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan.

Menurutnya, pembukaan aktivitas masyarakat harus dilakukan dengan melihat dua pertimbangan penting.

Yakni mempunyai tingkat risiko kesehatan publik yang rendah dan tentunya memberikan dampak besar bagi perekonomian atau masyarakat.

"Pastinya bagian yang tingkat risiko kesehatan publik terendah yang memberikan dampak terbesar untuk perekonomian," jelasnya.

Menurut Sandiaga Uno aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), yakni pasar tradisional.

Dirinya mengaku kurang setuju jika yang dibuka adalah mal.

• Seluruh Mal di Jakarta Boleh Beroperasi saat PSBB Transisi Mulai 15 Juni Mendatang

"Yang artinya usaha kecil menengah, pasar tradisional dan bukan mal, tetapi pasar tradisional," kata Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia sebagian besar adalah berasal dari UMKM.

Dan dari UMKM tersebutlah menjadi sumber ekonomi negara, yakni mencapai 60 persen.

"Karena SMI menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi sebesar 60 persen," jelasnya.

Meski begitu, kunci utamanya adalah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Karena penyebaran Virus Corona masih berlangsung dan kemungkinan untuk terpapar tetap ada.

"Selain itu juga kita harus memastikan, bahwa kita harus tetap displin sepanjang masa sulit," pungkasnya. (TribunWow.com)