Virus Corona
Soroti Fase Transisi PSBB DKI Jakarta, Pakar Epidemiologi UI: Harus Ditentukan Jumlah Minimal
Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyuono menyoroti transisi PSBB DKI Jakarta.
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyuono menyoroti perkembangan Provinsi DKI Jakarta yang akan memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait Covid-19.
Hal itu dipaparkan melalui tayangan di kanal YouTube tvonenews, menyusul berakhirnya PSBB tahap ketiga berakhir pada Kamis (4/6/2020).
Dalam masa transisi sebelum memasuki normal baru, Tri sebenarnya khawatir angka penularan Virus Corona di DKI Jakarta kembali meningkat.
• Tanggapi Perubahan pasca Corona, Guru Besar UI Minta Kurangi Kesombongan: Masih Untung Ada Teknologi
Hal itu akibat aktivitas sosial yang mulai dilonggarkan sedikit demi sedikit yang membuat interaksi orang ke orang juga meningkat.
Padahal sifat penularan Covid-19 ini ialah dari manusia ke manusia.
"Jadi pada wabah yang sifat menularnya dari orang ke orang, begitu ada kerumunan atau interaksi orang ke orang maka ada kemungkinan akan meningkat," tutur Tri dikutip TribunWow.com.
Selain itu Tri juga menyoroti kontrol aparat terhadap kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.
Pasalnya, pihaknya menganggap masyarakat tingkat menengah ke bawah sampai saat ini saja masih sulut untuk tertib.
"Apalagi kalau kepatuhan pakai masker, jaga jarak tidak dipastikan. Saya dapat memastikan di Mall yang highclass bisa diatur, tapi yang midle atau bawah itu sulit diatur," kata Tri.
"Masyarakat tingkat rendah tidak peduli kena Covid atau enggak yang penting kita bisa makan, itu yang mesti diperhatikan masyarakat yang seperti itu," lanjutnya.
• Tanggapi Perubahan pasca Corona, Guru Besar UI Minta Kurangi Kesombongan: Masih Untung Ada Teknologi
• Fakta Baru Kasus George Floyd, Dinyatakan Positif Virus Corona sejak April
Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi adalah kontrol terhadap angka penularan harian dan mingguan.
Menurutnya, DKI Jakarta mesti mentukan jumlah minimal kasus yang aman untuk senantiasa dikendalikan dan terus ditekan.
Sebab, bila kasus penularan per minggu masih mencapai angka puluhan, itu pun masih bisa mengakibatkan letupan kasus baik PDP maupun ODP masih sangat banyak.
"Sebenarnya perlu ditentukan berapa kasus yang dianggap terkontrol, jadi kalau 60-80 kasus berarti dalam seminggu itu ada 400-600 kasus dan menurut saya masih banyak," ujar Tri.
"Jadi harus ditentukan jumlah minimal yang dapat diamankan oleh DKI Jakarta, misal apakah puluhan kasus? Karena puluhan kasus saja dalam semingu akan mengakibatkan banyak PDP atau ODP, dan itu bukan pekerjaan tidak gampang," tuntasnya.
