Virus Corona
Minta Jangan Asal Tunjuk Wilayah untuk New Normal, Pandu Riono Tanyakan Bukti Assesment Kasus Corona
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah tidak asal tunjuk suatu wilayah untuk bisa diterapkan New Normal.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah tidak asal tunjuk suatu wilayah untuk bisa diterapkan New Normal.
Dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui 102 daerah untuk melakukan New Normal.
Sebanyak 102 daerah tersebut berstatus zona hijau yang tersebar di beberapa provinsi.
Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono lantas mempertanyakan bukti penilaian (assesment) yang digunakan untuk menentukan status daerah tersebut.

• Mardani Minta Pemerintah Tak Jalan Sendiri soal New Normal, Singgung Ganjar hingga Anies Baswedan
Dirinya berharap pemerintah benar-benar melakukan penilaian yang tepat dan bisa terbuka kepada publik.
Hal ini disampaikan Pandu Riono dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (2/6/2020).
"Kita sekarang semua harus jujur, apakah betul-betul sudah dilakukan assesment di semua wilayah itu," ujar Pandu Riono.
"Jangan menunjuk wilayah tanpa assesment yang komprehensif dan menyeluruh," sambungnya.
"Semua bicara, semua menilai. Terbuka," pinta Pandu Riono.
Ketika hal itu sudah dilakukan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan kepada setiap kepala daerah tersebut.
Karena mereka lah yang tentunya lebih paham dengan kondisi yang terjadi di daerahnya.
Selain itu juga harus diperkuat dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan New Normal tersebut.
"Kemudian kita tanyakan kepada pemerintah daerah, kita tanya kepada masyarakat. Siap tidak?," kata Pandu Riono.
"Ini tahapan-tahapannya, ini yang akan dilakukan, sudah sesuai protokolnya," paparnya.
"Sosialisasikan dengan baik, komunikasikan dengan baik," lanjut Pandu.
• Nilai New Normal Corona Belum Siap Diterapkan, Mardani: Saya Tidak Ingin Jadi Oposisi Pemerintah