Terkini Nasional
Khawatir Negara Tak Lagi Demokrasi, Guru Besar Undip Prof Suteki: Atau Sudah Terjatuh ke Okhlokrasi
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Professor Suteki mengaku khawatir Indonesia sudah tidak lagi menganut sistem demokrasi.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
"Seperti saya udah mengalami ini kan ada intimidasi dalam tanda kutip dalam arti 'lho nek koe ngono terus ya ini nanti begini'," jelasnya.
"Bahkan sampai mengatakan ini kalau enggak nganu ya bagaimana ini ada pemecatan," sambungnya.
"Bukan hanya dari pencopotan jabatan, tetapi pemecatan sebagai ASN."
"Lho kok sampai di situ bagaimana."
• Mengacu Pasal 7A soal Pemecatan Presiden, Refly Harun: Kalau Tak Boleh, Buang Ayat konstitusi itu
Suteki lalu menegaskan bahwa dirinya menjabat sebagai ASN itu tujuannya untuk negara bukan untuk pemerintah.
Dirinya juga menegaskan bahwa tugas dan tanggungjawabnya adalah kepada negara bukan kepada pemerintah.
"Ini aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah," tegasnya.
"Artinya saya itu tanggung jawab saya kepada negara, bagaimana membuat negara ini menjadi lebih baik-baik," sambungnya.
Di sela-sela itu, Refly Harun sedikit menambahkan dan membenarkan pernyataan dari Suteki.
Ia mengatakan bahwa negara bukan hanya terdiri dari pemerintah semata, melainkan ada wilayah dan rakyat yang terpenting.
"Negara itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyat, wilayah," kata Refly Harun.
Suteki kembali menambahkan, bahwa pengabdiannya ke negara bisa dikatakan kekal sampai dirinya pensiun sebagai ASN.
Sedangkan untuk pemerintahan paling lama hanya dua periode atau 10 tahun.
• Refly Harun Sebut Tak Mudah Jatuhkan Jokowi dengan Alasan Corona, Singgung Era Soekarno dan Gus Dur
"Kalau pemerintah kan setiap lima tahun ganti-ganti, lha kalau negara kan tidak," jelas Suteki.
"ASN itu sampai 70 tahun, sampai berapa presiden," imbuhnya.
