Anggap Tak Ada Makar, Ngabalin Turut Komentari Teror terhadap Dosen UII: Pak Presiden Punya Komitmen

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin turut angkat bicara soal teror yang dialami dosen Universitas Islam Indonesia (UII).

Dilansir TribunWow.com, teror tersebut berkaitan dengan seminar mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang membahas soal pemecatan presiden seiring dengan kegagalan menangani Virus Corona.

Meskipun akhirnya batal diselenggarakan, seminar itu kini menjadi sorotan banyak pihak.

Terkait hal itu, Ali Ngabalin bahkan turut mengecam aksi teror yang dilayangkan oleh oknum tak dikenal itu.

• Seminar Pemecatan Presiden Dibatalkan, Zainal Arifin Ungkap Kecurigaan: Bisa Jadi Ada yang Tunggangi

• Curhat pada Nagita Slavina soal Sikap Baim Wong, Paula Verhoeven: Tapi Kita Jadi Enggak Percaya Diri

Pria yang kerap disapa Ngabalin tersebut juga membantah bahwa pihaknya yang menyebut aktivitas kampus itu sebagai tindakan makar.

"Yang pasti bahwa ungkapan makar itu tidak datang dari siapa-siapa," ucap Ngabalin dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (30/5/2020).

"Tapi tentu kita tahu bahwa pelaksanaan kegiatan baik di kampus sendiri punya dua paham yang berbeda ya."

Ngabalin mengatakan, kampus memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Karena itu, ia menyebut tak ada satupun pihak yang berhak menghalangi kampus melaksanakan seminar, sekalipun membahas soal pemecatan presiden.

"Jadi saya tidak mau masuk dalam wilayah itu, yang pasti dalam hal kegiatan di kampus itu kita harus memberikan penghormatan," kata Ngabalin.

"Materinya yang dibahas itu pun adalah mimbar kampus, kegiatan kampus tidak boleh seorangpun bisa menghalangi."

Melanjutkan penjelasannya, ia lantas menyinggung periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Jokowi Minta Penerapan New Normal di Sekolah Tak Grasa-grusu, Muhadjir: Resikonya Terlalu Besar

Menurut Ngabalin, sejak periode pertama pemerintahan, Jokowi memiliki komitmen untuk tak menghalangi kegiatan akademis di kampus.

"Sejak awal saya ingat periode pertama Bapak Presiden punya komitmen itu," ujar Ngabalin.

"Dan waktu Kapolrinya Pak Tito pernyataan itu pernah keluar, bahwa kita sudah punya satu pegangan yang sama dalam hal kegiatan kampus itu adalah wilayah di mana orang mengkaji masalah-masalah pendidikan, intelektual, knowledge."

"Dengan menyerahkan sepenuhnya pada kampus sebagai tempat di mana orang bisa mengekspresi ilmu pengetahuan dengan materi apapun," sambungnya.

Meskipun begitu, ia mengimbau semua kampus untuk melaksanakan kegiatan akademis seusai dengan kaidah.

Ngabalin menegaskan, ancaman dan teror yang diterima dosen UII itu bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Karena itulah maka semua kegiatan akademik di kampus harus sesuai kaidah akademik juga."

"Itu sebabnya kenapa kami juga ingin mengatakan bahwa semua bentuk ancaman, intimidasi di kampus dan kepada dosen itu adalah satu perlakuan yang harus kita sama-sama menolak," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-1.45:

Kritik Refly Harun

Di sisi lain, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar angkat bicara soal kabar batalnya seminar bertajuk pemakzulan presiden di masa pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Zainal Arifin Mochtar menanggap pembatalan seminar tersebut menjadi wujud tak diizinkannya warga berbeda pendapat dengan pemerintah.

Ia bahkan menyinggung soal pihak yang sengaja menghalangi publik mengkritik pemerintah.

Hal itu disampaikan Zainal Arifin dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020).

• Kecewa soal Rangkap Jabatan Wamen, Refly Harun Puji Susi-Erick Thohir: Mereka Rela Hilang Kesempatan

Pada kesempatan itu, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pendapat Zainal soal kebebasan berpendapat di era sekarang.

Menurut Refly, pembicaraan soal kebebasan seharusnya bahkan sudah selesai diperdebatkan sejak era reformasi.

Karena itu, Refly menganggap situasi yang kini terjadi begitu horor.

"Di republik ini Bung merasa enggak sesungguhnya kok sepertinya kita masih berkutat soal-soal yang sifatnya harusnya kita sudah selesai sejak reformasi," kata Refly.

"Yaitu kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Bung merasa enggak sepertinya kok ada suasana horor dalam hal itu saat ini?"

Menanggapi pertanyaan Refly, Zainal lantas menyoroti kebijakan yang seolah melarang publik berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Zainal, kebebasan berpendapat seharusnya menjadi hak penuh publik.

"Saya mengatakan begini, jadi berbeda pendapat ini seakan-akan menjadi bid'ah, lalu kemudian orang penganjur bid'ah ini harus masuk neraka," ujar Zainal.

"Padahal menurut saya seharusnya kebabasan itu bagian penting sepanjang kemudian tidak ada pemaksaan dan lain sebagainya."

• Refly Harun Sindir Rangkap Jabatan 3 Wamen: Gaji Pembantu Menteri Tak Ada Apa-apanya dari Dirut BUMN

Lantas, Zainal menyinggung adanya pihak yang sengaja mencegah publik untuk berpendapat.

"Memang yang harus diperbincangkan ini siapa sih sebenarnya yang sangat anti-demokrasi?." ucap Zainal.

"Karena kan kalau kita kemudian merujuk ini pasti negara, ini pasti aparat, kan belum tentu juga."

Terkait hal itu, Zainal pun menyoroti Farid Gaban yang mengkritik Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

Menurut Zainal, terdapat kejanggalan dalam kasus tersebut karena ada pihak yang melaporkan Farid Gaban ke kepolisian.

"Karena saya melihat ada gerakan yang tidak pas, seringkali misalnya Mas Farid Gaban mengkritik Teten," ucap Zainal.

"Yang itupun Teten enggak ada masalah, lalu ada orang yang melaporkan."

Menanggapi hal itu, Zainal mencurigai adanya pihak yang sengaja membuat citra negara buruk dengan melakukan sejumlah pengancaman.

"Jadi kita belum tentu mengatakan ini wajah negara, bisa jadi ada orang yang memang bertindak itu."

"Bisa jadi ada yang menunggangi itu, bahkan misalnya saya bilang bisa jadi loh ada yang mau menjelekkan negara dengan melakukan pengancaman," tandasnya. (TribunWow.com)