Pastikan New Normal Dipertimbangkan Matang, Ali Ngabalin: Presiden Itu Tak Mau Rakyatnya Kelaparan

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Ngabalin memastikan terkait penerapan tatanan kehidupan normal baru atau New Normal merupakan hasil pertimbangan yang matang.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin mengatakan tidak mungkin pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan dengan asal-asalan.

Menurut Ali Ngabalin, dalam perencanaan New Normal ini, pemerintah telah membicarakan dengan para pakar dan para ahli yang kompeten terkait kasus Covid-19/

Hal ini disampaikan Ali Ngabalin dalam acara Dua Sisi yang tayang di kanal Youtube Talk Show tvOne, Kamis (28/5/2020).

• Pembukaan Sekolah saat New Normal Jadi Sorotan, Pihak Istana: Jokowi Menomorsatukan Keselamatan

"Saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tanpa ada pertimbangan, baik dari pertimbangan penelitian, para ahli, dan lain-lain," ujar Ali Ngabalin.

Menurut Ali Ngabalin, pemerintah juga akan mempertimbangkan beberapa indikator penting sebelum benar-benar melangsungkan New Normal.

Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit, hingga meningkatkan jumlah pengetesan masif dan pelacakan kasus.

"Termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit," katanya.

"Kemudian tadi adalah survaillance-nya, kekuatan seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam melakukan tes spesimen," sambungnya.

Ali Ngabalin kemudian menyinggung soal vaksin Virus Corona yang belum akan ditemukan dalam waktu dekat.

Oleh karenanya, ketika vaksin belum ditemukan maka virus tersebut juga belum akan bisa diatasi penuh.

Itu artinya mau tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan Corona.

• Komunikasi soal Corona Semrawut, Ade Armando Sindir Jubir Presiden: Massa Berharap Jokowi Jelaskan

"Kemudian juga ada hal yang paling terpenting itu, kita kan mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia terhadap vaksin dan obat yang kemungkinan itu tidak dalam satu dua minggu atau tidak dalam satu dua bulan ditemukan," jelasnya.

"Tapi dua tahun sampai dua tahun delapan bulan begitu informasinya."

"Artinya apa dalam keseharian kita ini bergelut dengan virus, ya kan?" kata Ali Ngabalin menegaskan.

Maka dari itu, melihat kondisi seperti itu, menurut Ali Ngabalin, Presiden harus bisa mengambil kebijakan nyata untuk menyikapi penyebaran Covid-19.

Dikatakannya, Jokowi tentunya tidak ingin masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dalam waktu lama.

Sehingga angka kemiskinan jauh meningkat dan berdampak pada krisis.

Namun disatu sisi, Jokowi juga tidak ingin masyarakat terpapar Virus Corona.

"Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden mengatakan harus produktif dan aman," terangnya.

"Presiden itu juga tak mau rakyatnya terpapar Corona juga tak mau lapar ini, rakyatnya tidak boleh lapar," tegas Ngabalin.

• Ditanya Seandainya Jokowi Buat Skripsi Komunikasi saat Corona, Guru Besar UI Terkekeh: Nilainya C

Simak videonya mulai menit ke- 2.20:

Dosen UI: Barangkali Pak Jokowi Sudah Kerja Keras

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando mengungkapkan kelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Ade Armando menganggap bahwa kelemahan pemerintahan Jokowi adalah dari segi komunikasi.

Hal ini disampaikan Ade Armando dalam acara Rosi yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Kamis (28/5/2020).

• Hasil Survey Penanganan Corona, 53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi, Berikut Poin Ketidakpuasannya

Ade Armando menilai pemerintah tidak mempunyai strategi untuk mengembangkan komunikasi yang baik kepada publik.

Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman atau simpang siur informasi di kalangan masyarakat.

"Saya enggak bisa menilai karena kayaknya enggak ada strategi komunikasinya," ujar Ade Armando.

"Dan itu yang akan saya katakan sebagai itulah kelemahan pemerintahan Jokowi saat ini," jelasnya.

Ketika benar kelamahan pemerintah Jokowi ada pada faktor komunikasi, maka yang terjadi justru sebaliknya.

Karena bisa saja Jokowi sebenarnya sudah benar-benar bekerja keras untuk bisa mengatasi atau menekan penyebaran Virus Corona, termasuk juga dari para pejabatnya.

Namun hal itu justru terlihat buruk ketika tidak ditunjang dengan komunikasinya yang baik.

"Barangkali Pak Jokowi sudah kerja keras, semua anggota kabinet sudah kerja keras," kata Ade Armando.

"Barangkali sebetulnya salah pendapat publik yang seperti yang diungkapkan oleh Indo Barometer," sambungnya.

• Dibandingkan dengan Jubir Jokowi, Mantan Jubir SBY Andi Mallarangeng Tertawa: Ada Bedanya Sedikit

Menurutnya, penilaian buruk kepada pemerintahan Jokowi justru bukan karena kebijakannya, melainkan lebih kepada ketidakkonsistennya kebijakan tersebut.

Maka dari itu, ia menyimpulkan bahwa pemerintahan saat ini kekurangan pihak yang mampu menerangkan dengan jelas semua informasi tentang kebijakan yang dikeluarkan.

Termasuk bisa meluruskan andai ada kesalahpahaman atau ada simpang siur mengenai kebijakan tersebut.

"Tetapi kalau itu ada di kepala orang itu bukan soal salah benar tetapi orang menganggap bahwa kebijakan Pak Jokowi ini tidak konsisten."

"Itu yang harusnya diemban tanggung jawabnya untuk menjelaskan kepada publik secara benar oleh ada orang atau kalau saya menyebutnya kantor komunikasi," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)