Terkini Nasional
Kecewa soal Rangkap Jabatan Wamen, Refly Harun Puji Susi-Erick Thohir: Mereka Rela Hilang Kesempatan
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyayangkan soal rangkap jabatan para Wakil Menteri.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Menjadi Direksi dan Komisaris di sana tentu miliaran juga per bulan, tentu ini gaji honorarium apapun namanya ditambah tantiem itu adalah yang bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan ini," katanya.
Refly lantas mencontohkan Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti yang rela melepas jabatannya di perusahaan demi mengemban tugas sebagai pembantu presiden.
"Karena itu tidak heran kompensasinya harus mendapatkan jabatan, tetapi kan tidak hanya mereka yang harus rela kehilangan opportunity, kan banyak juga seperti Susi Pudjiastuti misalnya."
"Ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan kan hilang juga opportunity juga untuk mengurusi perusahaan," ujar Refly.
Selain Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN, Erick Thohir juga disebut melepas urusan perusahaan demi tugasnya membantu Jokowi.
• Saat Refly Harun Dukung Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil Maju Jadi Capres 2024: Kita Lihat Nanti
"Mungkin juga Menteri BUMN hilang opportunity (kesempatan) juga mengurusi perusahaan," sambungnya.
Menurutnya hal itu yang harus dijaga dalam menjalankan pemerintahan.
"Banyak orang hilang opportunity tapi yang harus dijaga adalah prinsip clean governance dan good governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik."
"Saya terus terang tidak masuk akal rasanya bagaimana mungkin seorang Wakil Menteri yang mengurusi ratusan BUMN," katanya.
Lalu, ia Refly menyebut bahwa rangkap jabatan bisa menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Karena antara Wakil Menteri pertama dan Wakil Menteri Kedua kan dibelah ada seratus BUMN lalu mereka dibelah 50:50."
"Lalu mereka di salah satu BUMN, saya enggak masuk akal akan terjadi conflict of interest misalnya dalam pengambilan keputusan di BUMN tersebut," katanya.
Menurut Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini, prinsip pemerintahan yang baik dan bersih kini banyak tidak ditegakkan.
"Atau misalnya bagaimana keputusan untuk menaikkan atau menurunkan gaji atau tantiem saya merasa bahwa kadang-kadang prinsip-prinsip good governance dan clean governance tidak kita tegakkan," ujarnya.
• Pilih Kebebasan, Refly Harun Blak-blakan Beberkan Gaji saat Jadi Pejabat Istana: Tidak Merasa Cocok
Lihat videonya mulai menit ke-8:00:
Sindir Ali Ngabalin
