Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Komunikasi Politik M Qodari mengkritisi peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Hal itu diungkapkan M Qodari saat menjadi narasumber di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).

Menurut M Qodari hal yang dilakukan Jokowi itu bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.

• Kata Pengamat Intelijen soal Panglima Serdadu Eks Trimatra Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur

Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.

"Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten."

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," ujar Qodari.

Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.

"Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini."

"Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana," ujarnya.

Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.

"Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mall, atau membuka mall, atau mall ini memang akan dibuka," katanya.

• Jokowi Sampaikan Kabar Baik untuk Petani dan Nelayan di Tengah Pandemi, Siapkan 4 Skema Bantuan Ini

Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.

Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.

"Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan," ujar Qodari.

Lalu Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Malaranggeng yang turut hadir lantas menimpali.

Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diumumkan atau dilakukan terlebih dahulu oleh sang Jubir Jokowi.

Sehingga, jika ada tanggapan negatif dari masyarakat, Presiden bisa mengoreksi kemudian.

"Kalau presiden sudah ada langsung di situ ga ada lagi behind correction kalau pesannya muncul."

"Lalu kenapa ada Jubir karena kalau Jubir salah masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi," ujar Andi.

Andi berkata, jika presiden saja salah maka siapa yang akan memperbaiki.

"Tapi kalau presiden salah siapa yang mau koreksi, dia kan paling tinggi," imbuhnya.

• Bahas Wacana Pembukaan Sektor Pariwisata New Normal, Jokowi: Risikonya Besar, Harus Dikalkulasi

Lihat videonya mulai menit ke-3:00:

 Sandiaga Uno Sambut Positif New Normal

ndonesia kini tengah bersiap untuk menerapkan tatanan baru New Normal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan bahwa New Normal ada kaitannya dengan ekonomi Indonesia yang sudah terpuruk karena Virus Corona.

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Official iNews pada Kamis (28/5/2020), Sandiaga Uno mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai memasuki tahap akhir atau puncak Virus Corona.

• Sebut Mal Buka 5 Juni Hanya Imajinasi, Anies Baswedan: PSBB Bisa Diperpanjang, Tergantung Kita

Pemerintah juga sudah melakukan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai Covid-19, misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau kita melihat Covid-19 ini sudah memasuki tahap-tahap akhir atau tahap-tahap puncak dari kurva yang dua tiga bulan terakhir yang coba kita atasi melalui beberapa intervensi."

"Kebijakan publik seperti PSBB, dengan kegiata-kegiatan bagaimana kita memutus mata rantai Covid-19," jelas Sandiaga.

Sandiaga mengungkapkan, ekonomi di Indonesia kini sangat terpuruk, khususnya di bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Apalagi 70 persen lapangan pekerjaan di Indonesia berasal dari UMKM.

"Ekonomi sendiri sangat memprihatinkan dan khususnya di bidang UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kita,"

"60 persen lebih UMKM berkontribusi terhadap ekonomi kita dan 70 persen lapangan pekerjaan ini dari UMKM," terang Sandi.

Menurut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, krisis ekonomi karena Virus Corona berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

• Reaksi Dokter soal New Normal: Sekarang Saja Sudah Overload, Rasanya akan Lebih Membeludak Lagi

"Jadi memang berbeda pada krisis-krisis sebelumnya."

"Pada krisis 2020 ini lapangan kerja yang banyak terhantam sehingga masyarakat sangat prihatin. Bahwa sumber penghasilan, mata pencaharian mereka hilang," ucap dia.

Sandi berharap pemerintah bisa menerapkan New Normal namun harus dilandasi dengan data-data sains.

Data sains yang pasti bisa dilakukan di tengah pandemi Covid-19 agar ekonomi juga kembali bangkit.

"Dan ini kita berharap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah berdasarkan data-data terakhir oleh tim medis data-data sains."

"Yang akhirnya memberikan satu keyakinan bahwa kita sudah bisa mulai membuka perekonomian kita tentu akan disambut baik oleh sektor usaha," ungkap pria 50 tahun ini.

• Ini 3 Indikator bagi Daerah untuk Terapkan New Normal, soal Jumlah Kasus hingga Layanan Kesehatan

Sandi menegaskan lagi, sebelum New Normal diterapkan harus ada langkah-langkah persiapan yang jelas.

"Tentunya perlu langkah-langkah persiapan juga nanti kita bisa bahas bagaimana langkah-langkah persiapan itu agar ekonomi kita bisa pulih kembali," kata dia.

Lihat videonya mulai menit-4:20:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)