Ibaratkan Jokowi Masuk Lapangan Ranjau saat Cek Mal, M Qodari: Bomnya Meledak Pasti Presiden Kena

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari memberikan tanggapan soal simpang siurnya tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau mal menjelang New Normal.

Dilansir TribunWow.com, M Qodari menilai tidak seharusnya atau belum waktunya Jokowi turun langsung ke mal jika tujuannya masih sekadar pengecekkan.

Menurut M Qodari, ketika dilakukan Jokowi maka justru akan menimbulkan banyak tafsir.

Yang seharusnya melakukan pengecekkan adalah prajuritnya atau bawahannya.

• Hasil Survey Penanganan Corona, 53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi, Berikut Poin Ketidakpuasannya

M Qodari kemudian mengibaratkan Jokowi seperti masuk ke lapangan ranjau.

"Ini masih uji coba, ini masih konsep, kalau mau ditanyakan 'Apa mau buka? Belum, kita masih ngecek'," ujar M Qodari.

"Yang ngecek itu jangan presiden, ya beginilah kalau mau ini ada lapangan ranjau itu bukan komandan," katanya.

"Prajurit dulu ke depan, kenapa suruh panglima langsung ke paling intinya."

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, maka Presidenlah yang justru akan terkena ranjaunya.

Seperti yang terjadi saat ini, banyak sorotan yang lantas ditujukan kepada Jokowi terkait sikapnya mendatangi mal menyusul kabar akan diberlakukannya New Normal.

"Kayak tadi, begitu bomnya meledak pasti presidennya kena," jelas dia.

Seperti yang diketahui, kebijakan New Normal saat ini masih dalam tahap pematangan.

Selain itu di satu sisi kebijakan New Normal juga masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat.

Peran Jokowi untuk terjun ke lapangan harusnya dilakukan nanti ketika New Normal sudah benar-benar siap untuk diterapkan.

• New Normal Bukan Berarti Herd Immunity, Pakar Kesehatan: Pandemi Ini Sepanjang Tahun akan Ada

"Menurut saya agak kejam juga nyuruh presiden langsung terjun pada proses pembuatan seperti itu."

"Ini kan barang belum selesai, barang ini selesaikan dulu, konsepnya sudah matang, pemahamannya sudah sama ceklah lewat survei atau apa," jelas Qodari.

"Oh masyarakat yang paham sudah 90 persen, pemahamannnya sudah 90 persen sama baru presiden tampil," imbuhnya.

"Ini sama dengan suruh terjun ke dalam lapangan ranjau kok," pungkasnya.

Simak videonya di menit ke-05.30:

53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi

Sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait penanganan Virus Corona.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indo Barometer.

Dilansir TribunWow.com dari acara Rosi KompasTV, Kamis (28/5/2020), tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani Virus Corona mencapai 53,8 persen.

Sedangkan yang puas hanya 44 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

M Qodari mengungkapkan ada beberapa poin kategori ketidakpuasan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Poin pertama yang banyak dikeluhkan adalah ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Seperti yang diketahui, kebijakan yang dianggap tidak konsisten yang paling menjadi sorotan adalah dibukanya kembali moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan.

Setelah itu keterlambatan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan menjadi poin kedua yang membuat masyarakat merasa tidak puas.

Termasuk juga data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Kemudian masih di lima poin teratas ada penanganan secara umum yang lambat dan kebijakan yang berbeda antara pemerintah dengan pembantunya.

M Qodari kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang banyak dipermasalahkan adalah berkaitan dengan bantuan sosial.

Karena dari survey yang dilakukan terdapat dua poin ketidakpuasan terhadap penyaluran bansos.

• Blak-blakan soal Gelombang Dua Corona, Pakar Kesehatan Akui Tak Siap: Tenaga Medis juga Jadi Korban

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos," kata M Qodari.

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelasnya.

Berikut poin ketidakpuasan publik terhadap penanganan Virus Corona:

- Kebijakan Jokowi tidak konsisten: 17,3 persen

- Lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial: 10,7 persen

- Penanganan secara umum lambat: 10,1 persen

- Kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda: 8,9 persen

-Lain-lain: 43,1 persen

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)