Breaking News:

Terkini Nasional

Sebut Pemudik Berkurang hingga 80 Persen Dibanding Tahun Lalu, Kombes Sambodo: Penyekatan Berhasil

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan bahwa penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian telah berhasil secara signifikan

Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Claudia Noventa
YouTube KompasTV
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat menjadi narasumber di Sapa Indonesia Malam KompasTV, Senin (25/5/2020). Kombes Sambodo menyatakan bahwa jumlah pemudik pada tahun 2020 berkurang sebanyak 80 persen dibanding tahun lalu. 

TRIBUNWOW.COM - Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan bahwa penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian telah berhasil secara signifikan.

Kombes Sambodo menyebutkan bahwa pembatasan yang dilakukan untuk menegakkan larangan mudik tersebut telah berhasil mengurangi jumlah pemudik hingga 80 persen.

Presentase tersebut sangat jauh berkurang bila dibandingkan dengan jumlah pemudik pada tahun-tahun sebelumnya.

Ilustrasi larangan mudik. Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, terjadi penurunan arus lalu lintas atau traffick jalan tol di tiga wilayah jalan tol, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten, berkisar 42 persen sampai dengan 60 persen, sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi larangan mudik. Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, terjadi penurunan arus lalu lintas atau traffick jalan tol di tiga wilayah jalan tol, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten, berkisar 42 persen sampai dengan 60 persen, sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Singgung Masa Akhir PSBB Bersamaan Arus Mudik dan Arus Balik, Anies: Situasi yang Cukup Unik

Adapun penyekatan tersebut dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat untuk melakukan mobilitas ke luar daerah.

Hal ini juga sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dicanangkan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk mengurangi potensi penularan Virus Corona di tengah pandemi.

Dilansir KompasTV, Senin (25/5/2020), Kombes Sambodo menerangkan mengenai mekanisme penyekatan yang dilakukan polisi untuk menghalau masyarakat yang akan mudik.

Menurutnya, pihak kepolisian hanya akan meminta masyarakat untuk memutarbalikkan kendaraannya bila kedapatan hendak melintas di ruas-ruas jalan perbatasan.

"Memang kalau di tol atau di arteri kita (minta) putar balik. Mereka mungkin bisa cari-cari jalan tikus kembali ke tol," ujar Kombes Sambodo.

Meskipun ada kesempatan bagi masyarakat untuk mencari celah agar bisa mudik,  langkah ini terbukti efektif.

Pasalnya, menurut data yang dihimpun oleh pihak jasa marga, pemudik yang akan meninggalkan Kota Jakarta sudah berkurang hingga 80 persen.

Persentase tersebut didapat dari perhitungan jumlah kendaraan yang keluar dari pintu-pintu tol utama yang menuju ke luar daerah.

"Tetapi paling tidak, data dari jasa marga berdasarkan kendaraan yang keluar dari dua pintu tol utama, yaitu pintu tol Cikampek utama yang ke arah Cirebon dan Jawa Tengah, termasuk pintu tol Kaliurip utama yang ke arah Sadang, Purwakarta dan Bandung," tutur Kombes Sambodo.

"Itu menunjukkan terjadi penurunan sebanyak 80 persen, jumlah volume pada hari lebaran ini, dibandingkan dengan H-7 sampai dengan hari H di lebaran tahun 2019," sambungnya.

Anies Minta Pemudik di Tengah Pandemik Covid-19 Tak Kembali ke Jakarta: Transisi Menuju Normal Baru

Oleh karenanya, Kombes Sambodo mengklaim bahwa penyekatan yang dilakukan jajarannya telah terbukti efektif untuk mengurangi jumlah pemudik.

"Jadi turunnya 80 persen. Jadi saya pikir ini salah satu bukti bahwa penyekatan yang dilakukan oleh kepolisian sebetulnya cukup berhasil juga, untuk meredam animo masyarakat yang ingin mudik," ujarnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-06.30:

Larangan Mudik

Pemerintah resmi melarang seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan tradisi mudik ke kampung halaman.

Tradisi mudik tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat menjelang libur hari raya Idul Fitri sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga.

Namun tahun ini, tradisi tersebut terpaksa ditiadakan demi mencegah penularan Virus Corona agar tidak semakin menyebar ke daerah-daerah.

Tak Mudik dan Rayakan Lebaran di RS, Perawat Corona Minta Maaf ke Suami: 1 Bulan Tidak Bertemu

Dilansir akun Sekretariat Presiden, Selasa (21/4/2020), pelarangan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat terbatas yang di gelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mengevaluasi kondisi penyebaran Virus Corona di lapangan.

Menurut hasil studi yang dilakukan, hasil data yang didapat menyebutkan bahwa masih ada 24 persen masyarakat yang berkeras akan pulang ke kampung halaman.

Warga yang Terlanjur Mudik akan Sulit Kembali ke Jakarta, Kombes Benyamin: KTP DKI Tetap Putar Balik

Sementara masyarakat yang tidak akan mudik sebesar 68 persen, dan masyarakat yang sudah mudik mencapai 7 persen.

Karena tingkat pemudik yang masih dinilai besar tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah tegas untuk mencegah potensi penularan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi.

Keputusan tersebut diambil karena pemerintah tidak melihat adanya urgensi bagi para pemudik tersebut untuk tetap melaksanakan niatnya.

Pasalnya, pemerintah sudah melakukan program antisipatif untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup di wilayahnya masing-masing.

Jokowi menyebutkan bahwa pembagian sembako bagi masyarakat terdampak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), sudah mulai dilaksanakan.

Sementara itu, Kartu Pra Kerja yang merupakan stimulus keuangan dari pemerintah bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga sudah berjalan.

Adapun bantuan sosial secara tunai juga sudah didistribusikan mulai minggu ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh sebab itu, Jokowi secara resmi menyatakan bahwa ia melarang seluruh masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya.

Ia kemudian meminta jajaran kabinetnya untuk mulai melakukan persiapan terkait implementasi pelarangan mudik tersebut.

Berikut isi secara lengkap pernyataan presiden tersebut terkait pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan kementerian perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos, bansos sudah mulai di laksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Pra Kerja sudah berjalan. Minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan."

Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:

(TribunWow.com)

Tags:
MudikPolda Metro Jayapembatasan sosial berskala besar (PSBB)Jokowi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved