Virus Corona
Mal Dibuka saat Corona, JK Layangkan Kritikan hingga Bandingkan dengan China: Jangan Kayak Amerika
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan pemerintah yang mulai membuka mal di sejumlah daerah saat Virus Corona masih mewabah.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Atri Wahyu Mukti
Lantas, menurut JK pembukaan mal dengan alasan memperbaiki ekonomi bukanlah hal yang tepat.
Ia menilai, ekonomi baru bisa diperbaiki jika penyebaran Virus Corona berhasil ditangani.
"Tentu pilihannya itu, jangan lupa perekonomian itu akibat dari krisis kesehatan," jelas JK.
"Jadi untuk menyelesaikan ekonomi, krisis kesehatannya harus diselesaikan dulu, bukan sebaliknya."
"Karena jadi sebab akibat, ya sebabnya Coronavirus ini, ini diselesaikan dulu dengan fokus. Baru otomatis saja kalau ini selesai maka ekonomi akan jalan lagi."
"Tidak mungkin diatur bersamaan, tidak ada yang bisa berjalan seperti itu dengan cepat. Boleh saja tapi lambat jalannya, lebih banyak kerugiannya malah, " tandasnya.
• Di ILC, Ridwan Kamil Beri Kabar Menggembirakan Sebut Kasus Baru, Pasien, hingga Laju Corona Menurun
Simak video berikut ini menit ke-10.30:
Tak Ada Sanksi yang Jelas
Pada kesempatan itu, sebelumnya JK buka suara soal penangan Virus Corona di Indonesia.
Dilansir TribunWow.com, JK menyatakan pemerintah perlu menyiapkan sanksi tegas bagi warga yang nekat melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ia bahkan membandingkan penanganan Virus Corona di Indonesia dengan China hingga Taiwan.
"Pertama, ini kan dibutuhkan tiga hal, hal yang pertama kesadaran masyarakat," ujar JK.
• Soal Upaya Pemeritah Berdamai dengan Corona, Jusuf Kalla Soroti Tiga Hal: Kesehatan Itu Terakhir
Meskipun masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, tanpa adanya sanksi yang tegas menurutnya semua upaya penanganan Virus Corona akan berakhir sia-sia.
Karena itu, ia mengimbau pemerintah membuat sanksi tegas bagi warga yang melanggar aturan.
"Tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan sanksi dari pemerintah, tanpa sanksi juga kesadaran itu akan tidak ditaati, tidak dijalankan oleh masyarakat," ungkap JK.
"Sehingga kesadaran perlu ada sanksi yang jelas."