PSBB Punya Konsekuensi Ekonomi, Pakar Kesehatan Sebut Tujuan Mencegah: Tapi Mati karena Kelaparan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menyampaikan pendapatnya tentang dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkana PSBB untuk menekan pertumbuhan kasus positif Virus Corona.

Meskipun begitu, sebagai dampaknya kegiatan ekonomi di berbagai sektor tidak dapat berjalan.

• Blak-blakan Duga Kompromi di Balik Pelonggaran PSBB, Pakar: Sakit Biarin, Asal Jangan Sampai Mati

Dikutip TribunWow.com, awalnya Hasbullah membahas wacana pelonggaran PSBB dengan mengizinkan kelompok usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali.

"Kalau saya sebagai orang Kesehatan Masyarakat, inginnya dari awal protokol dijalanin, ditegaskan," kata Hasbullah Thabrany, dalam tayangan Fakta di TvOne, Senin (18/5/2020).

Ia mengakui ada konsekuensi ekonomi dari kebijakan PSBB tersebut.

"Bahwa ada 'korban', ada ongkos yang kita bayar dalam bentuk sebagian orang tidak mempunyai income, mungkin kesulitan makan," jelasnya.

Hasbullah menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Di situlah di Undang-undang Karantina, kita memberikan tunjangan itu," paparnya.

"Tapi walaupun tidak karantina, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan harus tetap menjadi tanggung jawab negara, menjamin supaya dia tetap makan," lanjut Hasbullah.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya orang yang kehilangan penghasilan akibat pandemi.

• Pemerintah Lakukan Kajian Relaksasi PSBB, Menteri Bappenas: Bukan Pelonggaran, tapi Pengurangan

"Kalau enggak, kita mencegah orang mati karena Virus Corona, tapi mati karena kelaparan," kata Hasbullah.

Ia membenarkan pemerintah memang tidak dapat memastikan seluruh masyarakat kurang mampu mendapat bantuan.

Hasbullah menekankan di situlah pentingnya distribusi peran ke pemerintah daerah.

"Tapi itu sudah merupakan bagian dari seluruh kebijakan. Mengekspansi bantuan sosial, meminta pemda menambah yang kurang," jelas Hasbullah.

"Walaupun di lapangan pasti banyak masalah," tambahnya.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia, Hasbullah menyebutkan PSBB adalah kebijakan yang paling tepat.

"Dengan kondisi Indonesia, apa boleh buat," ungkapnya.

Mengenai wacana pelonggaran PSBB, Hasbullah menyebutkan saat ini belum waktu yang tepat.

Hasbullah menilai pelonggaran PSBB dapat menjadi gelombang kedua penularan.

"Pelonggaran ini bisa menjadi 'penularan' baru," katanya.

Sementara ini transportasi umum sudah kembali dibuka oleh Kementerian Perhubungan.

"Transportasi dibuka, nanti sektor lain bilang, 'Industri ini juga perlu'. Ini yang saya khawatirkan," papar Hasbullah.

• Pasar Jatibaru Ramai saat Kondisi PSBB, Satpol PP Bubar, Pedagang Langsung Dirikan Lapak di Trotoar

Lihat videonya mulai menit 4:30

Jabar Tak Lanjutkan PSBB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan keberhasilan dari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Provinsi Jabar.

Dilansir TribunWow.com, Ridwan Kamil mengatakan pelaksanaan PSBB Jawa Barat berjalan baik dan hasilnya cukup positif.

Menurut Ridwan Kamil, keberhasilan PSBB Jawa Barat dibuktikan dengan data kasus Virus Corona di lapangan yang mengalami penurunan.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil dalam acara Kabar Petang tvOne, Sabtu (16/5/2020).

• Dengan Nada Tinggi, Jokowi Ingatkan Jajarannya: Saya Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

"Jadi hasil evaluasi sudah kami laporkan dan diskusikan kepada 27 kepala daerah tadi dan yang pertama trennya adalah menggembirakan," Ujar Ridwan Kamil.

Kabar gembiranya menurut Ridwan Kamil adalah angka penambahan kasus baru mengalami penurunan.

Dan sebaliknya jumlah pasien sembuh mengalami kenaikan.

Kondisi tersebut membuat kasus aktif Covid-19 di Jawa Barat semakin berkurang.

"Pasien-pasien juga stabil di angka 300-an sudah turun dari April pasien sekitar 400-an," ungkanya.

"Mengindikasikan di Jawa Barat ini yang di rumah sakit turun," imbuhnya.

PSBB Tak Lagi Berskala Provinsi

Sementara itu menundaklanjuti evaluasi positif tersebut, Ridwan Kamil memutuskan untuk tidak melanjutkan PSBB berskala provinsi.

Namun Ridwan Kamil menyerahkan keputusannya kepada setiap kepala daerah masing-masing.

Dirinya mengungkapkan bahwa sejauh ini masih ada 50 persen wilayah di Jawa Barat yang masuk zona merah.

Kemudian 30 persen sudah membaik dan berubah statusnya menjadi zona kuning.

Dan bahkan ada 4 daerah yang sudah menjadi zona biru.

• PSBB di Jabar Menggembirakan, Ridwan Kamil Peringatkan Ancaman OTG: Pemudik Sudah Bocor 300 Ribu

"Karena sudah 14 hari dan evaluasinya menghasilkan ada sekitar 50 persen masih zona merah 30 persen sudah membaik menjadi zona kuning, ada sekitar 4 daerah sudah menjadi zona biru," terang Ridwan Kamil.

"Ini akan diputuskan bahwa PSBB skala provinsi akan dilanjutkan dengan skala proporsional yaitu tidak 27-nya melaksanakan PSBB tapi akan diserahkan kepada kepala daerah mana yang melanjutkan," jelasnya.

Menurut Ridwan Kamil untuk daerah yang masih berstatus zona merah kemungkinan akan tetap melanjutkan menerapkan PSBB.

Sedangkan untuk yang masuk zona kuning dan biru tidak akan melakukan PSBB secara penuh.

"Apakah zona merah yang 50 persen ini akan melanjutkan," bebernya.

"Kemungkinan yang zona kuning dan zona biru kemungkinan tidak akan melanjukan PSBB dalam skala penuh."

"Jadi kemungkinannya Jawa Barat akan melanjutkan PSBB secara parsial, proporsional sesuai dengan situasi di daerah masing-masing" pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)