Virus Corona
PSBB Punya Konsekuensi Ekonomi, Pakar Kesehatan Sebut Tujuan Mencegah: Tapi Mati karena Kelaparan
Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menyampaikan pendapatnya tentang dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menyampaikan pendapatnya tentang dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkana PSBB untuk menekan pertumbuhan kasus positif Virus Corona.
Meskipun begitu, sebagai dampaknya kegiatan ekonomi di berbagai sektor tidak dapat berjalan.
• Blak-blakan Duga Kompromi di Balik Pelonggaran PSBB, Pakar: Sakit Biarin, Asal Jangan Sampai Mati
Dikutip TribunWow.com, awalnya Hasbullah membahas wacana pelonggaran PSBB dengan mengizinkan kelompok usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali.
"Kalau saya sebagai orang Kesehatan Masyarakat, inginnya dari awal protokol dijalanin, ditegaskan," kata Hasbullah Thabrany, dalam tayangan Fakta di TvOne, Senin (18/5/2020).
Ia mengakui ada konsekuensi ekonomi dari kebijakan PSBB tersebut.
"Bahwa ada 'korban', ada ongkos yang kita bayar dalam bentuk sebagian orang tidak mempunyai income, mungkin kesulitan makan," jelasnya.
Hasbullah menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
"Di situlah di Undang-undang Karantina, kita memberikan tunjangan itu," paparnya.
"Tapi walaupun tidak karantina, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan harus tetap menjadi tanggung jawab negara, menjamin supaya dia tetap makan," lanjut Hasbullah.
Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya orang yang kehilangan penghasilan akibat pandemi.
• Pemerintah Lakukan Kajian Relaksasi PSBB, Menteri Bappenas: Bukan Pelonggaran, tapi Pengurangan
"Kalau enggak, kita mencegah orang mati karena Virus Corona, tapi mati karena kelaparan," kata Hasbullah.
Ia membenarkan pemerintah memang tidak dapat memastikan seluruh masyarakat kurang mampu mendapat bantuan.
Hasbullah menekankan di situlah pentingnya distribusi peran ke pemerintah daerah.
"Tapi itu sudah merupakan bagian dari seluruh kebijakan. Mengekspansi bantuan sosial, meminta pemda menambah yang kurang," jelas Hasbullah.
