Dengan Nada Tinggi, Jokowi Ingatkan Jajarannya: Saya Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini.

Dengan nada tinggi, ia mengingatkan bahwa pelonggaran PSBB tersebut masih berupa wacana.

Oleh karenanya, Jokowi memperingatkan seluruh jajarannya agar berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai muncul anggapan di masyarakat bahwa PSBB sudah mulai dilonggarkan.

• Ingin Masyarakat Produktif Kembali, Jokowi: Kita Harus Berdampingan Hidup dengan Covid-19

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020), Jokowi saat itu membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka membahas percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dengan nada bicara yang agak tinggi, Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perintah pelonggaran PSBB.

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.

Ia mengingatkan pada segenap jajarannya yang mengikuti ratas tersebut agar jangan sampai ada pemahaman di tengah masyarakat yang menganggap sudah adanya pelonggaran PSBB.

"Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap ,bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," imbuhnya.

Jokowi menyebutkan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih baru dalam tahap mempersiapkan.

Pemerintah masih perlu mengkaji lebih jauh untuk menerapkan skenario yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat," jelas Jokowi.

"Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas."

"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," tandasnya.

Ia kemudian menerangkan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah masih akan fokus menangani arus balik dan tetap melarang masyarakat untuk mudik.

"Dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Jokowi.

Untuk menegakkan implementasi larangan mudik tersebut, Jokowi meminta bantuan kepada Kapolri bekerjasama dengan TNI untuk mengawal jalannya larangan tersebut di lapangan.

"Oleh sebab itu saya minta pada Pak Kapolri dan juga dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan."

Jokowi juga mengingatkan bahwa yang dilarang oleh pemerintah adalah kegiatan mudik ke kampung halaman tersebut bukan alat transportasinya.

Jokowi menerangkan bahwa transportasi masih perlu dijalankan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

"Dan perlu diingat juga yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya, karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusna ekonomi esensial itu bisa tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," jelas Jokowi.

Simak tayangan selengkapnya dari menit pertama:

Indikator Pelonggaran PSBB

Sebelumnya, pakar Epidemiologi, Pandu Riono berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020), Pandu Riono meminta pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek atau indikator.

Menurut Pandu Riono ada 3 indikator yang harus dipenuhi jika ingin adanya kelonggaran PSBB.

Indikator pertama adalah epidemiologi.

Pandu Riono menjelaskan indikator epidemiologi yaitu berhubungan dengan data penyebaran Virus Corona.

Mulai dari data konfirmasi positif, angka kematian dan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP).

Tiga hal itu tentunya harus mengalami penurunan dalam rentang waktu kurang lebih dua minggu.

"Kita sudah mengusulkan ada indikator kesehatan, satu adalah indikator epidemiologi," ujar Pandu Riono.

"Indikator epidemiologiitu, satu penurunan kasus yang terkonfirmasi konsisten menurun selama dua minggu, penurunan kematian karena Covid selama dua minggu, penurunan PDD selama dua minggu terus menurun," jelasnya.

• Pengakuan Pengrajin Patung Didi Kempot yang Ingin Buat Karya karena Belum Sempat Takziah

Selain indikator epidemiologi, pemerintah juga wajib memperhatikan indikator kesehatan masyarakat atau public health.

Indikator public health yakni meliputi peningkatan pengetesan.

Kemudian juga dibarengi dengan peningkatan kontak tracing.

Menurut Pandu Riono, jika pemerintah masih kesulitan untuk melakukan testing ataupun kontak tracing maka belum saatnya untuk melonggarkan PSBB.

"Kemudian indikator public health-nya adalah testing meningkat tidak boleh menurun," kata Pandu Riono.

"Kontak tracing meningkat, tidak boleh karena tracing menurun kasus menurun."

"Selama testing tidak bisa diatasi jangan mimpi untuk kelonggaran," tegasnya.

Selain itu, ditambah lagi dengan tingkat kesadaran dari masyarakat.

Masyarakat harus lebih sadar untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti menggunakan masker dan rajin cuci tangan.

Dengan begitu risiko penularan tetap terkontrol.

"Kemudian tadi betul perilaku penduduk untuk menggunakan masker meningkat perilaku cuci tangan meningkat," terangnya.

Kemudian untuk indikator ketiga menurut Pandu Riono adalah layanan kesehatan.

Layanan kesehatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan pengendalian Virus Corona.

Ketika layanan kesehatannya baik, maka secara otomatis tingkat kesembuhannya akan meningkat.

Dan sebaliknya angka kematian bisa ditekan.

Maka dari itu, Pandu Riono meminta layanan kesehatan untuk lebih ditingkatkan lagi sebelum dilakukannya pelonggaran PSBB.

Mulai dari penyediaan alat pelindung diri (APD) yang lengkap, peralatan medis yang memadai dan juga tenaga kesehatan yang handal.

"Indikator ketiga yang perlu diperhatikan adalah layanan kesehatan kita kuat enggak," ungkap Pandu Riono.

"Artinya semua puskesmas, semua rumah sakit itu APDnya lengkap, ICU-nya berfungsi, nakesnya siap," imbuhnya.

Ketika pemerintah sudah bisa memenuhi tiga indikator tersebut maka masyarakat tidak akan merasa khawatir karena memang persiapannya sudah matang.

Dan tentunya tetap harus dilakukan evaluasi selama dua minggu atau sebulan sekali.

"Dengan demikian kita mempersiapkan pelonggaran secara bertahap tetapi kita memilih jenis pekerjaan yang mulai dilonggarkan seperti apa dan nanti kita langsung evaluasi lagi selama dua minggu atau bahkan sebulan apakah konsisten tadi enggak baru kita bisa move ke berikutnya untuk melakukan pelonggaran," pungkasnya.

Simak videonya menit ke 5.35:

(TribunWow.com/ Via/ Elfan)