Tanggapi Pelonggaran Transportasi dan Kasus Surat Bebas Corona, Epidemiolog Minta ada Koneksivitas

TRIBUNWOW.COM - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menanggapi kebijakan pelonggaran bepergian yang diberikan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat.

Menurutnya, perlu adanya kontrol yang ketat dan konektivitas antar lembaga kesehatan dan pos-pos yang menjadi pintu keluar masuk moda transportasi.

Hal tersebut ternyata menjadi ajang munculnya pratik jual beli surat bebas Corona yang tengah ramai terjadi.

• Hotman Paris Soroti Kabar Surat Palsu Bebas Corona: Tidak Mungkin Manajemennya Bertindak seperti Itu

Sebagai seorang ahli, Pandu Riono khawatir pelonggaran moda transportasi akan membuat peninkatan kasus positif Covid-19 semakin meningkat meskipun dilakukan dengan regulasi yang ketat.

Hal tersebut Pandu Riono sampaikan dalam tayangan Youtube Official iNews, Jumat (15/5/2020).

Ia mengaku pihaknya sejak awal telah mengingatkan bahwa implementasi kebijakan pelonggaran tarnsportasi tidak begitu saja mudah dikontrol.

Sebab, ia menilai pemerintah memutusakan hal tersebut tanpa persiapan.

"Saya sejak awal mengingatkan, biasanya implementasi di lapangan sulit di kontrol karena kita tidak mempersiapkan," ujar Pandu.

• Pasien Positif Corona Ngamuk saat Dijemput, Kejar dan Peluk Orang Terdekat agar Tertular: ODP Kamu

Maraknya penyalahgunaan dan lemahnya pelaksanan regulasi di lapangan akan memubuat peningkatan kasus pada tempat-tempat yang menjadi destinasi atau tujuan orang yang bepergian.

Karenanya, untuk mengatasi kasus penyalah gunaan surat sehat, ia menawarkan solusi agar adanya konektivitas baik rumah sakit maupun klinik dengan terminal, pelabuhan adan bandara.

Hal itu ditujukan untuk mempersempit celah masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk tetap bepergian, dalam hal ini adalah kasus surat sehat palsu.

"Saya melihat bahwa kalau ini banyak penyalahgunaan atau bekerja tidak sesuai regulasi akan terjadi peningkatan kasus pada tujuan-tujuan bepergian tadi," ujar pandu.

"Sebenarnya kita bisa cegah, misalnya kalau klinik atau rumah sakit mengeluarkan pernyataan bebas Covid-19 atau sebakainya itu bisa dikirim ke kantor pelabuhan yang menjadi tempat berangkat."

"Sehingga bisa dicek lagi, tapi ini tidak dilakukan," imbuhnya.

Pandu tampaknya sangat meyanyangkan dengan adanya kebijakan pelonggaran dan lemahnya implementasi di lapangan.