Siap Relaksasi PSBB di Jabar, Ridwan Kamil Tunggu 'Rapor' Covid-19 tiap Wilayah: Ibaratnya Ujian

TRIBUNWOW.COM - Melihat perkembangan kasus yang membaik di Jawa Barat, Gubenur Jabar Ridwan Kamil telah berencana melakukan pelonggaran PSBB.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan relaksasi PSBB sudah diperhitungkan oleh para ahli.

Nantinya relaksasi PSBB di tiap wilayah akan mengacu pada hasil evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di daerah yang bersangkutan.

• Hanya Yogyakarta, Satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang Kawasannya Belum Menerapkan PSBB Covid-19

Dikutip dari YouTube metrotvnews, Kamis (14/5/2020), awalnya Ridwan Kamil menjelaskan bahwa keputusan Pemerintah Provinsi Jabar sudah diperhitungkan dengan data ilmiah.

"Setiap keputusan di jabar didasar landasan ilmiah," ujarnya.

Pertama Ridwan Kamil menyinggung soal perhitungan para ahli tentang penerapan PSBB di Jabar.

Ia mengatakan Jabar telah mengambil langkah optimal dengan menerapkan PSBB dalam skala provinsi yang mencakup 27 daerah.

"Skenario terbaik adalah dari hasil kajian ilmiah kalau PSBBnya dilakukan skala provinsi dan itu sudah kami lakukan dengan total 27 daerah," ujar dia.

Tren Penurunan Kasus

Selanjutnya Ridwan Kamil menyinggung soal tren penurunan kasus Covid-19 di Jabar.

Ia mengatakan dari akhir April lalu jumlah pasien di rumah sakit telah turun dari 430 kasus menjadi 350 hingga 340 kasus.

"Ini mengindikasikan pasien Covid positif yang harus dirawat di rumah sakit hanya 30 persen," kata Ridwan Kamil.

"Yang meninggal juga turun dari tujuh orang per hari menjadi empat orang per hari, tingkat kesembuhan naik dua kali lipat," lanjutnya.

• Usulkan PSBB Pulau Jawa, Pakar Epidemiologi Sebut Lebih Mudah: Bukan Meninggalkan Pulau Lain

Evaluasi Tiap Wilayah

Ridwan Kamil mengatakan nantinya relaksasi PSBB akan didasari dari hasil evaluasi tiap wilayah.

"Minggu depan akan dilakukan evaluasi, dalam evaluasi itu nanti akan didapati daerah-daerah yang melanjutkan PSBB kalau masih dianggap darurat dan mana yang bisa dilonggarkan," ujarnya.

Ia membagi tiap wilayah menjadi lima level, apabila wilayah yang bersangkutan masih berada di level 4 maka mereka wajib melanjutkan PSBB.

Namun ketika dievaluasi berhasil menunjukkan level 3,2, dan 1 maka akan dilakukan relaksasi PSBB.

• Level 1 - Hidup normal tanpa jaga jarak
• Level 2 - Aktivitas normal dengan protokol kesehatan (pengunaan masker dan jaga jarak)
• Level 3 - Pembatasan yang tidak berisfat PSBB (hanya sekolah yang berhenti)
• Level 4 - Wajib PSBB
• Level 5 - Penanganan tidak terkendali (skenario terburuk)

Kendati demikian Ridwan Kamil mengatakan saat ini level terbaik adalah level 2 karena level 1 adalah kondisi saat vaksin atau obat Covid-19 sudah ditemukan.

Pria kelahiran Bandung itu menekankan PSBB masih akan dilakukan hanya saja dalam skala yang lebih kecil seperti di desa maupun kelurahan.

"Saya tidak bilang bahwa PSBB provinsi tidak akan dilanjutkan, tapi nanti akan dilanjutkan di level skala-skala kecil," tegasnya.

"Kami tidak mau lengah dengan perkembangan yang menggembirakan ini."

Ridwan Kamil mengatakan ancaman yang saat ini diwaspadai Jabar adalah para pemudik.

Ia mengatakan 1-3 persen pemudik positif terpapar Covid-19.

"Maka kami dengan tegas melarang mudik selama Ramadan dan lebaran ini karena pemudik ini punaya potensi OTG," kata Ridwan Kamil.

• Di Mata Najwa, Anji Ngaku Senang tapi Waswas soal Wacana Pelonggaran PSBB: Benar Sudah Saatnya?

Ibaratnya Ujian

Ridwan Kamil mengatakan evaluasi akan segera dilakukan pada minggu depan.

Nantinya semua wilayah akan disamaratakan pada level 4 yakni wajib PSBB.

Perubahan level baru ditentukan setelah hasil evaluasi keluar.

"Jadi sekarang semua Jawa Barat disamakan dulu di level empat, ibaratnya semua ikut ujian dulu, nama ujiannya adalah PSBB," kata Ridwan Kamil.

"Nanti setelah PSBB beres keluar rapor, kira-kira begitu," tandasnya.

Lihat videonya mulai menit awal:

Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Gegabah

Di sisi lain, Pakar Epidemiologi, Pandu Riono berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020), Pandu Riono meminta pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek atau indikator.

Menurut Pandu Riono ada 3 indikator yang harus dipenuhi jika ingin adanya kelonggaran PSBB.

Indikator pertama adalah epidemiologi.

Pandu Riono menjelaskan indikator epidemiologi yaitu berhubungan dengan data penyebaran Virus Corona.

Mulai dari data konfirmasi positif, angka kematian dan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP).

Tiga hal itu tentunya harus mengalami penurunan dalam rentang waktu kurang lebih dua minggu.

"Kita sudah mengusulkan ada indikator kesehatan, satu adalah indikator epidemiologi," ujar Pandu Riono.

"Indikator epidemiologiitu, satu penurunan kasus yang terkonfirmasi konsisten menurun selama dua minggu, penurunan kematian karena Covid selama dua minggu, penurunan PDD selama dua minggu terus menurun," jelasnya.

Selain indikator epidemiologi, pemerintah juga wajib memperhatikan indikator kesehatan masyarakat atau public health.

Indikator public health yakni meliputi peningkatan pengetesan.

Kemudian juga dibarengi dengan peningkatan kontak tracing.

Menurut Pandu Riono, jika pemerintah masih kesulitan untuk melakukan testing ataupun kontak tracing maka belum saatnya untuk melonggarkan PSBB.

• Presiden Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona

"Kemudian indikator publihealthnya adalah testing meningkat tidak boleh menurun," kata Pandu Riono.

"Kontak tracing meningkat, tidak boleh katena tracing menurun kasus menurun."

"Selama testing tidak bisa diatasi jangan mimpi untuk kelonggaran," tegasnya.

Selain itu, ditambah lagi dengan tingkat kesadaran dari masyarakat.

Masyarakat harus lebih sadar untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti menggunakan masker dan rajin cuci tangan.

Dengan begitu risiko penularan tetap terkontrol.

"Kemudian tadi betul perilaku penduduk untuk menggunakan masker meningkat perilaku cuci tangan meningkat," terangnya.

Kemudian untuk indikator ketiga menurut Pandu Riono adalah layanan kesehatan.

Layanan kesehatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan pengendalian Virus Corona.

Ketika layanan kesehatannya baik, maka secara otomatis tingkat kesembuhannya akan meningkat.

Dan sebaliknya angka kematian bisa ditekan.

Maka dari itu, Pandu Riono meminta layanan kesehatan untuk lebih ditingkatkan lagi sebelum dilakukannya pelonggaran PSBB.

Mulai dari penyediaan alat pelindung diri (APD) yang lengkap, peralatan medis yang memadai dan juga tenaga kesehatan yang handal.

"Indikator ketiga yang perlu diperhatikan adalah layanan kesehatan kita kuat enggak," ungkap Pandu Riono.

"Artinya semua puskesmas, semua rumah sakit itu APDnya lengkap, ICU-nya berfungsi, nakesnya siap," imbuhnya.

 Ketika pemerintah sudah bisa memenuhi tiga indikator tersebut maka masyarakat tidak akan merasa khawatir karena memang persiapannya sudah matang.

Dan tentunya tetap harus dilakukan evaluasi selama dua minggu atau sebulan sekali.

"Dengan demikian kita mempersiapkan pelonggaran secara bertahap tetapi kita memilih jenis pekerjaan yang mulai dilonggarkan seperti apa dan nanti kita langsung evaluasi lagi selama dua minggu atau bahkan sebulan apakah konsisten tadi enggak baru kita bisa move ke berikutnya untuk melakukan pelonggaran," pungkasnya.

• Apakah Tidak Bisa Mencium Bau Jadi Gejala Baru Virus Corona? Begini Penjelasan Dokter

Simak videonya menit ke 5.35:

(TribunWow/Anung/Elfan Fajar Nugroho)