Komentar Ekonom soal Wacana Pelonggaran PSBB: Kelanjutan Kelakuan Pemerintah Mengentengkan

TRIBUNWOW.COM - Ekonom, Didik J Rachbini menganggap wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah bentuk kelanjutan menyepelekan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Didik menganggap sejak awal pemerintah memang sudah mengentengkan kehadiran Virus Corona di Indonesia.

Tak hanya itu, ia pun membeberkan sejumlah hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menunjang perekonomian ditengah wabah.

"Kreatifitas itu adalah infrastruktur yang tidak jalan diganti ke wifi," ucap Didik dikutip dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Rabu (13/5/2020).

• Kronologi Pasien Corona Pulang dari RS dan Hilang 3 Hari, Ternyata Berobat ke Dukun

• Fahri Hamzah Desak WHO Transparan soal Corona: Karena yang Bisa Bikin Vaksin Bukan Cuma AS dan China

Didik mengatakan, ada sejumlah sektor yang perlu mengalami perbaikan.

Beberapa di antaranya yakni pendidikan dan iuran listrik.

Untuk menunjang jalannya perusahaan swasta, pemerintah disebutnya perlu menggratiskan listrik sementara.

"Pendidikan juga hanya 20 persen, saya minta sebagai contoh adalah listrik itu silakan swasta gratis," kata Didik.

"Nanti dibayar setelah berikutnya, listrik kan sudah ada di seluruh Indonesia."

Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah bisa menggratiskan biaya kereta api.

• Angka Kriminalitas Cianjur Turun Drastis saat PSBB, Hanya Tercatat 2 Kasus, Curanmor dan Pencabulan

"Itu buka, yang Telkom maupun perusahaan swasta silakan pakai," kata dia.

"Juga jalur kereta apai seluruh Jawa silakan pakai, gratis dulu, pemerintah kasih dulu nanti sebagai utang dia bayar."

Melanjutkan penjelasannya, Didik pun menganggap tranformasi yang disebutkannya itu lebih layak dilakukan ketimbang hanya melonggarkan PSBB.

Ia menilai, pelonggaran PSBB menunjukkan pemerintah begitu mengentengkan Virus Corona.

"Transformasi inilah yang harus dilakukan, jangan mengentengkan masalah," terang Didik.

"Jadi pelonggaran ini adalah kelanjutan dari mengentengkan masalah, kelakuan pemerintah, kelakuan negara mengentengkan masalah."

Lantas, Didik kembali menyinggung pernyataan sejumlah pejabat saat awal masuk Virus Corona.

Didik menyebut, banyak kebijakan yang justru berbahaya dan menimbulkan masalah baru.

"'Oh Covid tidak ada, oh kita makan susu kuda liar saja, oh pakai sinar matahari'."

"Itu mengentengkan masalah dan menurut saya itu berbahaya," tandasnya.

• Langgar PSBB di Bogor, Depok, Bekasi? Siap-siap Bayar Denda hingga Kendaraan Diderek

Simak video berikut ini menit ke-4.05:

Imbau Menteri Tak Bicara Ngawur

Di sisi lain, sebelumnya Ekonom senior, Faisal Basri secara terang-terangan menyampaikan imbauan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Faisal Basri menilai Jokowi harus mendisiplinkan para menteri agar tak banyak bicara jika tak paham betul penanganan virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Menurut dia, banyaknya menteri yang bicara ke hadapan publik justru akan semakin memperburuk keadaan.

Hal itu disampaikan Faisal Basri dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020).

• Bupati Boltim Kritik Pedas Menteri Jokowi soal Bansos, Karni Ilyas: Sampai Ngamuk Segala Macam?

Mulanya, Faisal Basri menyinggung pemenuhan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih belum dijalankan.

Ia menilai, jumlah tes Virus Corona di Indonesia masih sangat kurang.

"Mobilisasikanlah secara nasional, seluruh kedutaan kita di dunia cari itu yang namanya alat tes itu," terang Faisal.

Tak hanya itu, Faisal pun turut menyinggung banyaknya calo yang mencari keuntungan di tengah wabah Virus Corona.

Ia mengatakan, pemerintah pusat tak seharusnya menghabiskan uang dengan membeli alat tes Virus Corona dari para calo.

"Dan yang reliable, jangan dikasih ke calo-calo yang mencari keuntungan besar-besaran di tengah pandemi," ucap Faisal.

"Di sinilah letak pentingnya pemerintah pusat."

• Iuran BPJS Kesehatan Naik saat Pandemi Virus Corona, Berikut Beberapa Hal yang Perlu Anda Ketahui

Lebih lanjut, Faisal meminta pemerintah mempercayai daerah untuk turut melakukan penanganan Virus Corona,

Saat ini, menurutnya pemerintah pusat belum percaya penuh pada pemerintah daerah.

Hal itu terbukti dengan permintaan izin daerah kepada pusat jika ingin menangani Virus Corona.

"Nah kalau daerah, serahkanlah daerah itu paling tahu kondisi daerah," kata dia.

"Kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu, jadi pusat jangan terlalu sepeeri sekarang gitu ya, izinkan tidak izinkan."

"Sudah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya, bikin guideline saja," sambungnya.

Menurut Faisal, yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk daerah yakni menyiapkan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih kurang.

"Yang tidak bisa dilakukan misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar, jadi daerah tidak melakukan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujarnya.

"Itu tugas pusat menjadi penting."

Di ujung penjelasannya, Faisal lantas menyampaikan imbauannya pada Jokowi.

Ia menyebut, orang nomor satu di Indonesia itu harus mendisiplinkan para menteri agar tak asal bicara soal Virus Corona.

"Satu lagi yang penting adalah Pak Jokowi diminta mendisiplinkan menterinya."

"Enggak usah ngomong Covid deh kalau bukan bidangnya, ngaco, hampir pasti ngaco," tandasnya. (TribunWow.com)