Geisz Chalifah Sebut Pemerintah Terus Sudutkan Anies dan Jadi Oposisi Pemprov DKI: Dari Awal Corona

TRIBUNWOW.COM - Aktivis sosial Geisz Chalifah secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini seperti menjadi oposisi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, Geisz Chalifah menilai pemerintah pusat justru mencari kesalahan dari Pemprov DKI, khususnya Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Geisz Chalifah, dalam kondisi pandemi Virus Corona ini sepantasnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun daerah saling bersinergi.

• Di ILC, Ali Ngabalin Minta Pendukung Anies Baswedan Move On: Jangan Jadikan Corona sebagai Panggung

Selain itu pemerintah pusat juga harus mendukung pemerintah daerah, bukan malah terus menyudutkan para kepala daerah, terutama Anies Baswedan.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/5/2020), Geisz Chalifah bahkan bertanya-tanya, masalah yang dihadapi sebenarnya adalah wabah Virus Corona atau justru menghadapi pemilihan presiden (pilpres).

Karena menurutnya, situasi justru tidak kondusif, seperti ada persaingan layaknya perebutan kekuasaan.

"Kita ini sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya. Kita ini menghadapi Covid-19 sebagai wabah atau menghadapi Pilpres?," ujar Geisz.

"Karena saya membaca dari awal Covid-19 ini, bahkan dari sebelum Covid-19, yang terjadi adalah pemerintah pusat dan baru pertama kali selama saya lahir, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI," jelasnya.

"Itu yang saya rasakan selama ini," kata Geisz.

Geisz Chalifah membaca situasinya adalah ketika pemerintah pusat mendapatkan sorotan, kemudian untuk menjadi pengalihan yaitu dengan mencari-cari kesalahan Pemprov DKI.

Kondisi tersebut dirasa tidak wajar dan bisa dikatakan negara tidak sehat.

• Bahas Bansos di ILC, Ngabalin Blak-blakan Tegur Pendukung Anies Baswedan: Berbusa-busa Orang Bicara

"Jadi apapun masalah di pemerintah pusat maka pengalihannya kepada Pemprov DKI," ungkap Geisz.

"Ini enggak sehat bernegara, yang kita hadapi wabah, yang kita perlukan sinergi bersama," sebutnya.

"Bukan mencari panggung lalu menyalahkan seorang gubernur terus menerus."

Menurutnya hal tersebut tidak terjadi sekali, namun sudah sejak awal penyebaran Virus Corona.

Geisz menyebut, apapun kebijakan yang dibuat oleh Anies selalu mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah pusat juga dinilainya sedang berlindung di balik Pemprov DKI Jakarta.

"Dan sering kali setelah disalahkan, diberikan jawaban dan jawabannya itu membuat blunder yang menyalahkan pertama, kan gitu mulu," terangnya.

"Lihat aja dari mulai Covid terjadi, dari pertama Pak Anies umumkan sampai kemarin," pungkasnya.

• Menangis di ILC, Warga DKI Jakarta Ngaku Tak Dapat Bansos Corona karena KTP: Gadaikan BPKB Dulu

Simak videonya mulai menit awal:

Anies: Kenapa Mesti Jadi Drama

Sebelumnya, dalam acara ILC, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.

Kini, Anies Baswedan tengah menjadi bahan pembicaraan karena disentil oleh tiga menteri soal bansos yang disebut tidak tepat sasaran.

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

• Disentil 3 Menteri Jokowi soal Bansos, Anies Baswedan di ILC: Kita yang Ada di Lapangan Tahu Persis

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas menyayangkan hal tersebut.

Mulanya, Anies menjelaskan bahwa pihaknya memberikan bansos menurut data orang miskin sebelum Virus Corona terjadi.

"Nah data yang kita miliki kemarin adalah data awal jadi pendekatan yang saya putuskan kemarin."

"Kita kerjakan dulu sekarang dengan catatan kita ada 1,94 juta keluarga ini itu dibagikan," ujar Anies.

Sedangkan untuk memperbarui data orang tidak mampu yang baru akibat Virus Corona, ia meminta tolong para Ketua RW di Jakarta.

"Kemudian setiap RW diberikan form untuk mereka menambahkan orang-orang yang semula belum masuk kategori miskin dan membutuhkan karena kondisi perekonomian, mereka jadi membutuhkan, ditambahkan."

"Jadi dengan cara seperti itu maka kita akan memperkaya data kebutuhan atas pangan bagi keluarga-keluarga di Jakarta," jelasnya.

• Soroti PSBB di DKI Jakarta, Ahli Epidemiologi Singgung Anies Baswedan: Gubernurnya juga Euforia

Anies terpaksa menggunakan data lama terlebih dahuku lantaran keadaan mendesak agar menghindari terjadinya kelaparan di Jakarta.

"Jadi kita lakukan itu, jadi dengan 1,94 (juta) itu jalan dulu, kalau itu kita tidak lakukan, kita sempurnakan data dulu, proses penyempurnaan data itu tidak mungkin bisa seiring warga yang lapar."

"Kalau warga ada yang lapar sementara kita menyempurnakan data dulu enggak nyambung, prioritas utamanya adalah warga kita enggak ada yang kekurangan pangan," jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, hanya 1,6 persen bansos tidak tepat sasaran.

"Kirim dulu sekarang, pastikan itu dapat, ada 1,6 persen yang meleset, 98,4 itu tepat."

"Kalau ini boleh menyampaikan 1,6 persen dari 1,2 juta disusun dalam waktu cepat, angka 1,6 itu angka yang prosentase yang cukup kecil sesungguhnya," katanya.

• Meski Dikritik Menteri, Penanganan Corona Anies Baswedan Disebut Ajaib oleh Rocky Gerung karena Ini

Sehingga ia menyanyangkan soal mengapa hanya sebagian kecil yang disorot.

Sedangkan, 98,4 persen bansos tepat sasaran tidak disorot.

"Tetapi memang kenapa mesti jadi drama, 2-3 orang diwawancara, 2-3 orang bercerita seakan-akan semua."

"98,4 persen yang menerima dengan tepat tidak diwawancara dan tidak menjadi berita," ucapnya.

Meski demikian, Anies mengakui bahwa 1,6 persen tidak tepat sasaran itu harus tetap diakui.

"Tetapi harus diakui itu harus disempurnakan dan kami sejak awal mengakui 1,6 itu tidak tepat dan itu kami koreksi, kami koreksi dengan cara ketua RW-RW menyampaikan," lanjutnya. (TribunWOw/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)