Din Syamsuddin Koreksi Refly Harun yang Sebut Muhammadiyah Condong ke Prabowo saat Pilpres 2019

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengoreksi ucapan dari pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Dilansir TribunWow.com, dari tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (12/5/2020), Refly menyebu ada anggapan bahwa Muhammadiyah lebih condong pada pasangan calon Prabowo Subianto dibandingkan dengan pasangan terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 lalu.

Menurut Refly Harun keadaan tersebut masih terlihat juga sampai sekarang.

• Kurang Setuju Anggapan Refly Pemerintah Konspirasi, Din Syamsuddin: Gejala dan Gelagat Bisa Dibaca

Untuk memastikan kebenarannya, Refly Harun lalu menanyakan langsung kepada Din Syamsuddin.

Meskipun sudah tidak menjabat lagi di Muhammadiyah, namun Refly Harun menilai sosok Din Syamsuddin sangat melekat dengan organisasi berlambang matahari tersebut.

"Prof ada kecenderungan, mudah-mudahan saya tidak keliru, bahwa dalam kontestasi Pilpres 2019, bahkan 2014 juga, Muhammadiyah sepertinya condong pada pasangan Prabowo Subianto."

"Dan posisi itu agak terlihat sampai sekarang, apa pernyataan itu bisa dibenarkan, atau Prof mau sanggah?" tanya Refly Harun memastikan.

Menanggapi pernyataan sekaligus pertanyaan dari Refly Harun, Din Syamsuddin mengaku tidak membenarkan.

Din Syamsuddin menegaskan bahwa khittah dari Muhammadiyah yakni tidak terlibat dalam politik kekuasaan.

Itu artinya, Muhammadiyah tidak berpihak dalam pemilu, termasuk juga tidak memaksa wargannya untuk mendukung satu kubu.

Namun keterlibatan Muhammadiyah dalam politik adalah sebatas politik moral, yakni memberikan kritik kepada pemerintah ataupun produk dari pemerintah.

Dirinya menegaskan, hal itulah yang menjadi dasar semua warga Muhammadiyah ketika berpolitik.

• Refly Harun Ungkap Sosok Pemimpin yang Dibutuhkan Masa Sekarang, Kharismatis atau Administratif?

"Ya tidak, khittah Muhammadiyah yang diyakini oleh seluruh warga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasan, seperti mendukung atau tidak mendukung seorang calon presiden atau wakil presiden," ujar Din Syamsuddin.

"Tetapi Muhammadiyah dengan amar makruf nahi mungkar terlibat dan aktif dalam politik moral, high politik, maka kalau mengkritik pemerintah menggungat undang-undang itu bagian dari politik moral," jelasnya.

Sementara itu ketika dalam pemilihan umum, Muhammadiyah membebaskan warganya untuk menentukan pilihan terbaiknya.