Virus Corona

Bahas Perppu Corona, Yasonna Laoly: Tak Ada Istilah Kebal Hukum bagi Pihak Pelaksana

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Perppu Corona ini tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pelaksana.

Tribunnews.com/Taufik Ismail
Menkumham Yasonna Laoly. 

TRIBUNWOW.COM - Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 kini menjadi sorotan.

Sejumlah pihak ada yang khawatir dengan Perppu tersebut, termasuk tentang penindakan korupsi.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Perppu Corona ini tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pelaksana.

Musim Panas Disebut Dapat Beri Pengaruh pada Penyebaran Pandemi Corona, Benarkah Demikian?

Apabila ada pejabat yang korupsi, maka akan tetap ditindak.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi," kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (12/5/2020).

"Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat."

"Jangan lupa bahwa Presiden telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional."

"Karena itu, korupsi terhadap dana anggaran Covid-19 dapat ditindak sesuai Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati," imbuhnya.

Sebelumnya, Pasal 27 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara perppu.

Pasal itu menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan negara terkait Covid-19 tidak termasuk kerugian negara.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved