Kadishub Pastikan Hanya Terminal Pulo Gebang yang Layani AKAP dan Bus Berstiker yang Boleh Jalan

TRIBUNWOW.COM - Terminal Bus Pulo Gebang dipastikan akan menjadi satu-satunya terminal yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi untuk keberangkatan Jakarta.

Sedangkan untuk terminal lainnya hanya melayani tujuan dalam kota Jakarta saja.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, seperti yang dikutip TribunWow.com dari KompasTV, Minggu (10/4/2020).

• Bukan untuk Mudik, Achmad Yurianto Ungkap Alasan Transportasi Umum Jalan Lagi, Termasuk Angkut Nakes

Meski begitu, Syafrin Liputo tetap memastikan tidak semua penumpang bisa dilayani di Terminal Pulo Gebang.

"Dan untuk Jakarta yang dibuka itu hanya terminal Pulo Gebang untuk terminal lainnya tidak dilakukan antar kota antar provinsi," kata Syafrin Liputo.

"Oleh sebab itu masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar sesuai dengan kebutuhan pengecualian PSBB ini harus berangkat dari terminal Pulo Gebang," jelasnya.

Dirinya menegaskan untuk pelayanan bus antar kota dan antar provinsi (AKAP) tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Penumpang yang akan berangkat harus memastikan kelengkapan dokumen, seperti surat tugas dari institusi dan surat hasil negatif dari tes Covid-19.

Tidak hanya penumpang, tetapi juga termasuk juga supir bus.

"Pengamananya untuk masyarakat yang akan masuk itu melalui seleksi dan saringan yang ketat sampai dengan area terminal," tegasnya.

• Beda Pandangan Istana dan Pakar soal Celah Mudik di Tengah Pandemi Covid-19, Niat hingga Sanksi

Selain itu, Syafrin Liputo mengungkapkan tidak semua bus bisa beroperasi di tengah pandemi Virus Corona ini.

Menurutnya, hanya bus yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah yang berhak melakukan perjalanan.

Bus yang mendapatkan izin akan diberikan stiker khusus.

Kemudian untuk bus yang jalan tetap memperhatikan physical distancing yaitu dengan cara pembatasan jumlah penumpang. 

"Jadi bus yang jalan ini adalah bus yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, ada stikernya jelas," ungkap Syafrin Liputo.

"Untuk pengawasannya jadi kita mudah di lapangan, kalau bus sudah ada stikernya boleh jalan, biarpun berapa penumpangnya itu tetap harus jalan," sambungnya.

"Dan nanti di dalamnya tentunya kita cek sama sopirnya isinya berapa dan manifest-nya sudah ada di sana," pungkasnya.

• Aturan yang Wajib Anda Ikuti jika Mau Mudik Lokal di Kawasan Jabodetabek saat Lebaran 2020

Simak videonya:

Alasan Transportasi Umum Jalan Lagi

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menjelaskan alasan transportasi publik kembali beroperasi.

Sebelumnya diketahui, alat transportasi dilarang beroperasi menyusul larangan mudik untuk mencegah penyebaran Virus Corona antar daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengumumkan transportasi publik dapat beroperasi kembali mulai 7 Mei 2020.

• Presiden Joko Widodo: Tidak Mudik adalah Cara Paling Bijaksana untuk Lindungi Keluarga di Kampung

Kebijakan tersebut menuai sorotan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan imbauan sebelumnya.

Dikutip TribunWow.com, Achmad Yurianto meluruskan alasan moda transportasi kembali diizinkan beroperasi.

"Dengan adanya izin dari pemerintah untuk pelaku perjalanan yang tujuannya mengendalikan percepatan Covid," jelas Achmad Yurianto, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (9/5/2020).

Achmad Yurianto menegaskan pengadaan penerbangan bukan untuk mendukung masyarakat mudik.

"Kita tidak berbicara mudik, tetapi berbicara kecepatan pengendalian Covid-19," tegas Yurianto.

Ia kemudian menjelaskan alasan penerbangan kembali diadakan.

"Kenapa itu perlu dilakukan? Yang pertama kita harus mengirimkan beberapa tenaga ahli ke daerah," papar Yurianto.

"Sebagai contoh ada tenaga-tenaga dokter spesialis dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, yang harus kita kirim ke luar Jawa," lanjut dia.

"Selama ini terkendala karena tidak ada penerbangan," tambah Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan tersebut.

• Seluruh Moda Transportasi Dapat Beroperasi Mulai 7 Mei, Menhub Budi Karya: Tapi Enggak Boleh Mudik

Yurianto menyebutkan transportasi massal memang diperlukan untuk membantu penanganan pandemi di luar Jawa.

"Akibatnya penanganan yang di luar Jawa itu yang tidak ada spesialisnya menjadi terhambat," papar Yurianto.

Selain itu, penerbangan diperlukan untuk mengirimkan teknisi untuk menggunakan alat kesehatan.

"Kedua, penambahan alat yang berada di rumah-rumah sakit di luar Jawa," jelas Yurianto.

"Alat tidak mungkin dikirim hanya alat, harus ada teknisi yang melakukan setting, harus ada teknisi yang melakukan kalibrasi," lanjut dia.

"Keberangkatan alat tidak masalah, tetapi SDM untuk melakukan setting kalau enggak diberangkatkan, alat itu tidak bisa dipasang," kata Yurianto.

Alat kesehatan lainnya seperti obat-obatan dan alat pelindung diri (APD) juga perlu dikirim dengan penerbangan.

"Kemudian yang berikutnya adalah transportasi pengiriman logistik kesehatan," ungkap Achmad Yurianto.

"Di antaranya kalau dari pusat ke daerah adalah reagen untuk pemeriksaan PCR, obat, APD, atau yang lainnya," lanjut dia.

• Warga yang Nekat Mudik di Tengah Pandemi, dr Erlina Burhan Singgung Kedisiplinan: Akan Jadi Prahara

Penelitian sampel dari pasien dalam pengawasan (PDP) juga diperlukan, terutama di banyak daerah yang belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai.

"Kemudian dari daerah ke pusat, spesimen sampel dari PDP yang kita duga Covid," kata Yurianto.

"Atau pasien Covid yang sudah dirawat, diperlukan follow up untuk mengetahui tindak lanjut perawatan pelayanannya. Apakah sudah negatif bisa pulang atau enggak," paparnya.

"Kalau tidak ada penerbangan, ini tidak bisa jalan," tambah Yurianto.

Tidak hanya itu, Bandara Soekarno-Hatta disebut sebagai tempat transit bagai pekerja Indonesia di luar negeri yang hendak kembali ke daerahnya masing-masing.

Lihat videonya mulai menit 1:00

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigita)