Minta Prakerja Dialihkan Bansos, Saleh Daulay: Saya Yakin Mereka akan Berterima Kasih ke Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN, Saleh Daulay, mengkritisi program Kartu Prakerja yang baru saja diluncurkan.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Saleh Daulay menilai seharusnya pemerintah lebih memerhatikan masyarakat yang secara ekonomi terdampak pandemi Virus Corona.

• Gamblang Ungkap Kejanggalan Kartu Prakerja, Faisal Basri Soroti Dominasi Luhut: Kemenko Kurang Kerja

Seperti diketahui, akibat pandemi tersebut banyak masyarakat yang aktivitas ekonominya terhambat.

Selain itu, tidak sedikit yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi.

Awalnya, ia menyinggung kehadiran Donny Gahral Adian selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

"Mas Donny ini 'kan kerjanya di KSP, kenapa ikut mengomentari apa yang dikerjakan Menko Perekonomian?" tanya Saleh Daulay.

Ia langsung curiga akan ada bagian proyek yang nantinya diurus KSP.

"Nanti ada lagi, nih, diberikan ke KSP," ungkit Saleh Daulay.

Saleh menyebutkan Donny Garhal tidak menjawab permasalahan yang tengah dibahas.

"Saya tidak yakin Mas Donny ngerti secara keseluruhan, yang dijawab 'kan tidak fundamental," komentar Saleh.

Saat ini program Kartu Prakerja diurus oleh Kementerian Perekonomian.

Saleh menilai seharusnya program tersebut berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih terkait.

• Bahas PHK saat Corona, Konfederasi KASBI Soroti Kartu Prakerja Tak Sesuai: Sangat Tidak Nyambung

"Tadi tanya, kenapa tidak dikerjakan di Kementerian Ketenagakerjaan? Katanya koordinasi," sindir Saleh.

"Saya pastikan, koordinasinya bisa jalan, kok. Saya tahu karena malam ini sedang rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan," tegasnya.

"Yang kita bahas salah satunya tentang Kartu Prakerja, tapi menterinya belum tentu bisa jawab," tambah Saleh Daulay.

Ia menilai perencanaan koordinasi dalam program tersebut masih kurang sesuai.

"Ini contoh di mana yang saya katakan masih semrawut soal koordinasi ini," ungkap Saleh.

"Karena ini 'kan sudah dua angkatan. Jangan teruskan angkatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya," paparnya.

Saleh Daulay menyebutkan program tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi.

Sementara itu anggaran Rp 5,6 triliun yang digelontorkan pemerintah dapat dialihkan menjadi bantuan sosial (bansos).

"Sudah cukupkan di sini. Uang yang masih tersisa kita alokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan," tegas Saleh.

"Selama ini mereka yang terdampak Covid-19, mereka yang menengah ke bawah, yang ekonominya susah, saya kira perlu sentuhan manis dari pemerintah," lanjutnya.

Ia menilai masyarakat akan menyambut baik inisiatif tersebut.

"Saya yakin mereka akan berterima kasih dengan Presiden Jokowi jika program itu bisa dialihkan menjadi bantuan sosial," tutup Saleh.

• Banyak PHK akibat Corona, Faisal Basri Sindir Kartu Prakerja: Kursus Online Gak buat Mereka Kenyang

Lihat videonya mulai menit 4:00

Kesaksian Pemegang Saham Lolos Program Kartu Prakerja

Seorang peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik program yang tengah ia jalani.

Edy merasa banyak hal yang tidak sesuai dalam program pengentasan pengangguran tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Singgung Perppu Corona, Refly Harun Pertanyakan Apakah Dana Kartu Prakerja Ikut Pengeluaran Covid

Edy Kristianto mengaku adalah seorang pemegang saham perusahaan.

Status tersebut membuatnya bertanya-tanya saat dinyatakan diterima dan dapat mengikuti kursus yang disediakan program Kartu Prakerja.

Pasalnya program tersebut disebut akan lebih memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama dalam pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam wawancara, Edy mengungkapkan bagaimana proses pendaftaran yang mudah.

Ia kemudian mendapat saldo Rp 1 juta untuk mengikuti video pelatihan yang disediakan Skill Academy oleh Ruang Guru.

Edy lalu mencoba video pelatihan jurnalistik.

"Rp 1 juta itu saldo non-tunai. Syarat untuk mendapat Rp 600 ribu intensif beli 1 video," papar Agustinus Edy Kristianto.

"Kalau 30 hari tidak dibelanjakan hangus. Kembali ke rekening prakerja, lalu kita dicoret sebagai peserta," lanjutnya.

Saldo tersebut harus segera dibelanjakan oleh peserta pada program yang dilangsungkan selama empat bulan.

"Harus minimal 1 video, harganya berapapun. Nanti dipakai lagi bulan depan," ungkap Edy.

"Tapi harus beli pertama, kalau sudah beli pertama nanti dikirim email notifikasi 'Ayo gunakan lagi saldomu untuk membeli video di akademi'," kata dia.

• NasDem Desak Jokowi Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja: Lebih Baik Diubah Bantuan Langsung

Menurut Edy, program tersebut lebih merupakan jual-beli video pelatihan.

Sebagai peserta ia, merasa program tersebut tidak jelas.

Tidak hanya itu, akan ada intensif untuk setiap tindakan peserta.

"Jadi bisa disambungkan ke OVO, Gopay, Click Aja, sama BNI. Sama ada survei, kita disuruh isi, nanti ada intensif Rp 150 ribu," papar Edy.

Ketika ditanya tentang hal yang ganjil dalam program tersebut, Edy blak-blakan menyebut Presiden Joko Widodo.

"Presidennya," tegas Edy.

Menurut dia, program tersebut tidak dipersiapkan terlebih dulu.

"Dia menandatangani Peraturan Presiden terus dia tidak cek kok programnya kayak apa jenisnya, sertifikatnya kayak apa, dan sampai hari ini dia tidak ngomong akan ada evaluasi," jelas dia.

Edy juga merasa perlu ada evaluasi terhadap program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun ini.

"Ada kekuatan apa yang melindungi bisnis proyek Rp 5,6 triliun ini," tutur Edy.

"Sampai hari ini Presiden Jokowi tidak bicara stop dulu program ini untuk dievaluasi," lanjutnya.

Edy merasa program tersebut menyia-nyiakan anggaran belanja negara.

"Sampai hari kita masih jual-beli video. Misal saya ada saldo Rp 780 ribu, saya beli 'kan lagi bisa," paparnya.

"Jadi uang negara dipakai untuk sesuatu hal yang tidak tepat sasaran karena dipakai saya," tegas Edy Kristianto. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)