Tanggapi Sri Mulyani, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani: Kami Harap Ada Saran Konstruktif dari Bu SMI

TRIBUNWOW.COM - Pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemberian bansos oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai polemik.

Seperti diketahui, Sri Mulyani sempat melontarkan pernyataan bahwa Pemprov DKI tak mampu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani ikut menanggapi.

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

• Tenaga Kesehatan Gugur, Pemprov DKI Jakarta Jamin Biaya Pendidikan Anak, Anies: Sampai Lulus Kuliah

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/5/2020), Zita mengatakan semua daerah di Indonesia selama pandemi ini pasti kekurangan dana dan berusaha untuk menutupinya.

Ia pun mempertanyakan maksud Sri Mulyani menyinggung DKI Jakarta.

Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

• Berikan Dukungannya untuk Pelatihan Kartu Prakerja, Sri Mulyani: Ini Program Bagus, Program Baru

• Sri Mulyani Ungkap Anies Baswedan Tak Punya Anggaran untuk Salurkan Bansos bagi 1,1 Juta Warga DKI

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi."

"Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.

“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” tutur dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

• Tanggapi soal Bansos yang Salah Sasaran, Anggota DPRD DKI Jakarta: Pak Anies Terlalu Simplisit

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, tetapi tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?