Kebijakan Mudik Simpang Siur, Refly Harun Sebut Koordinasi Kacau: Begitu Budi Karya Bersinggasana

TRIBUNWOW.COM - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti banyaknya versi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Kamis (7/5/2020).

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan anjuran masyarakat tidak perlu mudik pada Idul Fitri kali ini.

• Mudik Dilarang, Refly Harun Ungkap Dilema Warga jika Tetap Bertahan di DKI: Maju Kena Mundur Kena

Imbauan itu disampaikan demi menghambat laju penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Meskipun begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan moda transportasi lintas daerah akan diizinkan kembali beroperasi.

Refly Harun menilai kebijakan tersebut bertentangan.

Ia menyebutkan baru mendengar kabar rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang larangan transportasi.

"Jadi ada perkembangan terbaru. Saya ditelepon wartawan yang mengatakan rencana Kementerian Perhubungan untuk melonggarkan moda transportasi," ungkap Refly.

"Termasuk juga pengecualian terhadap orang-orang tertentu yang diperbolehkan mudik," lanjut dia.

Ia menilai kebijakan tersebut selalu berubah-ubah.

"Wah, kalau begitu tidak konsisten aturannya. Kemarin bilang boleh mudik," komentar Refly Harun.

Tidak hanya itu, ia menilai ada perbedaan kebijakan di antara sejumlah tokoh dan instansi negara.

"Masih ingat 'kan, perbedaan statement antara Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, dibantah oleh Pratikno," ungkap Refly.

"Kemudian timbul larangan mudik oleh Permenhub Nomor 25 tahun 2020," lanjut dia.

• Refly Harun dan Fadli Zon Bahas Kritikan Najwa Shihab pada DPR: Tidak Harus Kita Kebakaran Jenggot

Ia menyinggung Menhub Budi Karya Sumadi yang kini kembali mengemban tugasnya.

Sebelumnya Budi Karya Sumadi sempat menjalani perawatan akibat dinyatakan positif mengidap Virus Corona.

"Begitu Pak Budi Karya Sumadi bersinggasana di tempatnya lagi tiba-tiba, ada wacana untuk melonggarkan larangan mudik," kata Refly Harun.

"Tapi di sisi lain Kepala BNPB mengatakan mudik tetap dilarang," tambahnya.

Menurut dia, pemerintah kurang berkoordinasi tentang hal tersebut.

"Jadi kesannya ada kekacauan koordinasi dalam penanganan Covid ini," kata ahli hukum sekaligus pengamat politik ini.

"Sekali lagi, itu yang bisa kita lihat sebagai pihak dari luar," tambah dia.

Seperti diketahui, kebijakan larangan mudik itu sempat mendapat banyak protes meskipun dinilai perlu untuk menurunkan angka kasus positif di Indonesia.

"Saya memang pernah mengatakan kebijakan pemerintah soal mudik atau pulang kampung ini maju kena mundur kena," jelas Refly Harun.

"Itu bahasa resminya. Bahasa yang saya pakai, maju kena mundur kejedot," tambahnya sambil terkekeh.

• Ulas Perppu Covid-19, Fadli Zon Minta Rakyat Tak Berharap ke Parpol, Refly Harun: Termasuk Gerindra?

Lihat videonya mulai menit 1:00

Bahas Perppu Corona

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung adanya 'penumpang gelap' dalam Perppu penanganan Virus Corona, Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut adanya 'penumpang gelap' itu menyebabkan penanganan Virus Corona menjadi lambat.

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Jumat (8/5/2020).

Pada kesempatan itu, mulanya Refly Harun menyebut pemerintah tak secara fokus melakukan penanganan Virus Corona.

• Doakan MK Punya Hati Nurani Wujudkan Gugatan Perppu Corona, Rizal Ramli: Buat Rakyat Makin Miskin

Bahkan, ia menduga adanya kepentingan ekonomi hingga politik dalam penanganan Virus Corona itu.

"Sekali lagi saya katakan, penanganan Virus Covid-19 ini menurut saya memang tidak fokus, tidak 100 persen, tidak total bagaimana membasmi Covid-19," jelas Refly.

"Masih terlalu banyak muatan-muatan yang lain, mungkin muatan ekonomi, muatan politik dan lain sebagainya."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal Perppu penanganan Virus Corona.

Menurut Refly, ada tujuan keuangan yang terdapat dalam Perppu tersebut.

"Keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 misalnya, itu sendiri mengindikasikan bahwa yang di-address bukan hanya soal Coronavirus-nya," ucap Refly.

"Tapi bagaimana stabilisasi keuangan, bahkan ketika virus itu sudah tidak ada tetap bisa digunakan Perppu tersebut."

Lebih lanjut, Refly pun menduga adanya 'penumpang gelap' dalam Perppu penanganan Virus Corona.

Lantas, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan orang penting di negeri ini soal kejanggalan Perppu itu.

"Orang mengatakan, Perppu ini berbahaya, bisa ada penumpang gelap, bisa ada free rider," ujar Refly.

"Saya baru saja ngobrol sama orang penting di republik ini, dia mengkhawatirkan ada soal-soal yang berkenaan dengan perbankan."

• Kisah Dokter Luna Pakai APD Berlapis dan Tetap Tangani Pasien Corona meski Sedang Hamil 8 Bulan

Menurut Refly, Perppu tersebut bahkan menyebut Virus Corona dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi perbankan yang sudah memburuk sebelum pendemi melanda.

"Perbankan mengalami masalah sebelum Coronavirus, tapi bisa jadi dengan adanya Perppu ditunggangi," kata dia.

"Maka yang terjadi adalah mereka ingin mendapatkan sebuah paket atau program pemulihan yang didasarkan fenomena Coronavirus."

"Padahal, mereka sudah bermasalah sebelum Coronavirus ada," imbuhnya.

Hal itulah yang dinilainya menjadi penumpang gelap Perppu penanganan Virus Corona.

Dan menurutnya, hal itu pula yang menyebabkan penanganan Virus Corona di Indonesia sangat lambat.

"Inilah yang disebut dengan free rider, penumpang gelap itu," ungkap Refly.

"Jadi tidak heran penanganan Covid-19 agak lambat karena konsentrasi kita tidak sepenuhnya pada masalah pembasmian atau bagaimana mengatasi Covid-19."

"Masih banyak yang berpikir yang lain," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Jayanti Tri Utami)