Singgung Jokowi dan Mahfud MD, Mardani Ali Kritik Penanganan Corona: Nyuwun Sewu, Merusak Ekonomi

TRIBUNWOW.COM - Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik penanganan wabah Virus Corona oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com,, Mardani Ali Sera menganggap kebijakan penanganan Virus Corona justru merusak perekonomian.

Tak hanya itu, ia pun kembali mengungkit soal lambatnya tindakan yang diambil pemerintah di saat awal Virus Corona terdeteksi di Indonesia.

Padahal, menurut dia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru sudah berusaha gerak cepat untuk menangani penyebaran Virus Corona.

• Tolak Wacana PSBB Dilonggarkan, Sujiwo Tejo Beri Peringatan: Banyak Bangsa Besar Punah karena Virus

• Pemkab Lombok Barat Ngaku Tak Sanggup Terapkan PSBB karena Anggaran Terbatas: Hanya Mampu untuk JPS

Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (5/5/2020).

"Yang berikutnya masuk ke apa alasan relaksasi? Kalau tadi disampaikan pertimbangannya ekonomi, ekonomi, ekonomi," ucap Mardani.

Menurut Mardani, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani Virus Corona justru semakin merusak kondisi perekonomian.

Ia menilai, pemerintah terlalu lama dalam mengambil keputusan penanganan Virus Corona.

"Justru Bang Karni, nyuwun sewu sekali kepada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan teman-temannya di kabinet, langkah-langkah pemerintah pusat selama ini merusak ekonomi," kata Mardani.

"Karena tidak segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan."

• PSBB Jawa Barat: Ini Aturan Boncengan dengan Motor, soal Ojol, hingga Jam Operasional Kendaraan Umum

Lebih lanjut, Mardani kembali mengungkit keinginan Anies Baswedan mengurus sendiri penanganan Virus Corona di wilayah Ibu Kota.

Mardani menyatakan, hal itu diusulkan Anies Baswedan karena pemerintah terlalu lama dalam mengambil kebijakan.

"Bang Karni, kita itu tanggal 2 Maret Pak Jokowi sendiri yang umumkan suspect positif, 31 Maret baru keluar PSBB," jelas Mardani.

"Betapa lama, padahal nyuwun sewu Bang Karni, Gubernur DKI Mas Anies Baswedan dari awal lockdown, karantina wilayah, kalau perlu biar DKI yang urus."

Lantas, Mardani menyebut dari awal penjagaan di kota-kota perlu dilakukan untuk menangkal masuknya Virus Corona.

Namun, hal itu tak dilakukan hingga Virus Corona menelan banyak korban.

"Karena memang virus ini pandemi bukan epidemi, jadi dia memang global dan bukan dari dalam," jelasnya.

"Sehingga kalau Jakarta dan kota-kota besar dijagain dari awal pintu masuk kita, maka kita bisa terjaga."

Melanjutkan penjelasannya, ia lantas menyoroti wacana relaksasi PSBB yang disampaikan langsung oleh pemerintah pusat.

Mardani menilai, wacana itu akan kembali menimbulkan masalah baru.

"Sekarang ada ide lagi Bang Karni terkait relaksasi, ini buat saya blunder berikutnya."

"Ketika mudik, kalau Bang Karni ingat maju mundur maju mundur," tukasnya.

• Jokowi Beri 5 Arahan Baru Hadapi Pandemi Corona, Evaluasi dan Target PSBB hingga Distribusi Bansos

Simak video berikut ini dari menit awal:

Komentar Karni Ilyas 

Di sisi lain, sebelumnya Pimpinan redaksi tvOne, Karni Ilyas angkat bicara soal wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Dilansir TribunWow.com, Karni Ilyas menyatakan wacana itu tak selayaknya dilakukan untuk menangani penyebaran Virus Corona.

Apalagi, menurut dia masyarakat kini sudah begitu siap menghadapi perpanjangan PSBB.

Hal itu disampaikan Karni Ilyas melalui tayangan YouTube tvOneNews, Senin (4/5/2020).

• Viral Pria di Bogor Ngamuk Gara-gara Tak Terima Ditegur soal Aturan PSBB, Dedie: Tak Usah Ngotot

Pada kesempatan itu, mulanya Karni Ilyas menyinggung soal kisruh data penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga tewrdampak Virus Corona.

Ia pun menyoroti aksi pemotongan bansos yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Jadi data ini yang kita lemah selama ini dan itu juga ditambah lagi saya dengar ada pemotongan di wilayah Tangerang oleh RT," kata Karni Ilyas.

"Ini yang jadi ramai lagi, di Depok juga ada. Kalau di Depok katanya dipotong karena banyak warganya yang tidak kebagian."

"Jadi yang kebagian dipotong lagi agar bisa diratakan," sambungnya.

Karni Ilyas mengatakan, setiap kepala daerah berkewajiban menjaga bansos agar benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.

"Dan tentu saja di daerah lain banyak kejadian ini, tapi yang penting sekali itu bagaimana setiap kepala daerah menjaga bantuan sosial itu bisa lancar," kata dia.

• Kata PLN soal Keluhan Tagihan Listrik Lebih Tinggi selama PSBB: Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik

Melanjutkan penjelasannya, Karni Ilyas lantas menyinggung soal wacana relaksasi PSBB yang dicanangkan pemerintah.

Ia menilai, wacana tersebut merupakan hal yang lucu karena masyarakat kini justru mulai serius menaati aturan PSBB.

"Tapi yang saya dengar ada lagi wacana bahwa PSBB udah enggak diutuhkan, mau relaksasi dari pemerintah pusat," terang Karni Ilyas.

"Bagi saya agak lucu kalau ini terjadi sementara kita selama ini udah serius sekali mau PSBB."

Lebih lanjut, Karni Ilyas pun menyoroti perpanjangan PSBB di wilayah DKI Jakarta.

Karni Ilyas mengatakan, wacana relaksasi itu bertentangan dengan langkah PSBB yang ditempuh sejumlah daerah.

"Bahkan diperpanjang di DKI 2 minggu lagi setelah 2 minggu pertama," ucap Karni Ilyas.

"Dan daerah juga baru akan mulai, lah kok ada wacana di pusat katanya relaksasi."

"Artinya dikurangi keketatan PSBB," tandasnya. (TribunWow.com)