Sebut Konyol Ide Relaksasi PSBB, Mardani Ali Sera Tunjukkan Data Grafik Kasus Corona di Indonesia

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti wacana pemerintah untuk memberikan relaksasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com, Mardani Ali Sera menyebut ide relaksasi atau kelonggaran PSBB sebagai hal yang konyol.

Menurut Mardani Ali Sera, tidak ada alasan untuk memberikan kelonggaran atau apapun bentuknya di tengah penyebaran Virus Corona yang masih berlangsung.

• Sebut Krisis Pandemi Corona Terberat sejak Indonesia Merdeka, Sandiaga Uno Ingatkan Peran Besar UMKM

Dirinya mengatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus Covid-19.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya justru semakin memperketat aturan dari PSBB.

Hal ini disampaikan Mardani dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (5/5/2020).

"Ide relaksasi PSBB konyol Bang Karni, karena itu harus dilawan, nyuwun sewu bahasanya kasar," ujar Mardani.

"Karena kalau itu berlaku berapa banyak kasus," sambungnya.

Menurut Mardani, apa yang dikatakannya tersebut bukan sekadar omongan, melainkan sebuah fakta dan ada datanya.

Dirinya kemudian menunjukkan data berupa grafik tentang gambaran penyebaran Virus Corona di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Beberapa negara di luar Indonesia sudah banyak yang mengalami penurunan grafiknya.

Sedangkan Indonesia, grafik perkembangan Covid-19 masih terus meningkat.

• Pertanyakan Alasan Relaksasi PSBB, Mardani Ali Sera: Langkah Pemerintah Selama Ini Merusak Ekonomi

Kondisi seperti itu, menurut Mardani karena langkah awal dari pemerintah yang sangat lambat dan seperti menyepelekan.

Maka dari itu, belum waktunya bagi pemerintan untuk memberikan relaksasi terhadap PSBB.

Berbeda halnya dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura ataupun Vietnam yang berani mengambil keputusan tegas berupa lockdown.

Lockdown di awal dinilai menjadi kebijakan yang tepat untuk memutus penyebaran Virus Corona.

Mardani menjelaskan, status lockdown hanya perlu diberlakukan untuk kota-kota besar yang memiliki risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Dengan adanya penutupan tersebut, maka penyebaran ke daerah-daerah lain tentunya menjadi terkontrol.

"Ini bukti grafik, Australia, Malaysia, Singapura, Vietnam, lihat Indonesia kita naik terus karena kalau dari awal pemerintah betul-betul mau mendengar para pakar, lockdown," kata Mardani.

"Dan lockdown itu Bung Karni sederhana, karena kota-kota besar, karena memang sumbernya hampir semuanya sepakat ini imported cases dasarnya, tetapi sekarang karena tidak jelas sikap pemerintah, lokal transfernya sudah luar biasa," jelasnya.

• Semua Moda Transportasi Diizinkan Kembali Beroperasi Mulai Besok 7 Mei meski Corona Belum Berakhir

Simak videonya mulai menit ke- 5.18

Pertanyakan Alasan Relaksasi PSBB

Anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengaku tidak setuju dengan wacana akan adanya relaksasi atau kelonggaran dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mardani Ali Sera lalu menanyakan apa alasan dari pemerintah akan melakukan relaksasi PSBB.

Padahal seperti yang diketahui, penyebaran Virus Corona di Indonesia masih terus berlangsung dan setiap harinya selalu bertambah.

• Di ILC, Sudjiwo Tedjo Salahkan WHO soal Corona hingga Karni Ilyas Tertawa: Aku Awam tapi Agak Pinter

Dilansir TribunWow.com, Mardani akhirnya menilai bahwa alasan munculnya ide relaksasi PSBB tidak terlepas dengan faktor ekonomi.

"Yang berikutnya masuk ke apa alasan relaksasi? Kalau tadi disampaikan pertimbangannya ekonomi, ekonomi, ekonomi," ujar Mardani.

Andai benar bahwa faktor ekonomi menjadi alasan akan adanya relaksasi PSBB, Mardani justru menyingung langkah pemerintah sebelumnya.

Karena menurut Mardani, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah justru sudah merusak ekonomi.

Langkah dari pemerintah yang lambat membuat penyebaran Virus Corona menjadi meluas ke seluruh Indonesia.

Akibatnya banyak pihak, termasuk sektor ekonomi yang menjadi terdampak.

Dirinya mengungkit soal tindakan dari pemerintah pasca mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia yaitu pada 2 Maret 2020.

• Soal PSBB, Hendrawan Supratikno: Jika Perekonomian Hancur, Pembenahannya Butuh Waktu yang Panjang

Dikatakannya tidak ada kebijakan yang diambil dalam rentang kurang lebih 29 hari, terhitung sampai 31 Maret 2020 yang akhirnya keluar keputusan PSBB.

Meskipun begitu, untuk penerapannya baru diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 9 April 2020.

"Justru Bang Karni, nyuwun sewu (minta maaf, -red) sekali kepada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan teman-temannya di kabinet, langkah-langkah pemerintah pusat selama ini merusak ekonomi," kata Mardani.

"Karena tidak segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan," sambungnya.

"Bang Karni, kita itu tanggal 2 Maret Pak Jokowi sendiri yang umumkan suspect positif, 31 Maret baru keluar PSBB," jelasnya.

Tidak ada langkah tegas setelah pengumuman kasus pertama membuat penyebaran Virus Corona menjadi lebih mudah.

Dirinya juga menyinggung permintaan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang sudah menginginkan adanya pembatasan lebih awal.

Anies Baswedan dinilai paham dengan kondisi Jakarta yang merupakan kota besar dan menjadi pusat episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun hal itu justru ditolak oleh pemerintah pusat.

• Nadiem Makarim Bahas Teori Konspirasi Virus Corona: Ini Sudah Diprediksi Bertahun-tahun Sebelumnya

Menurut Mardani, keputusan yang dilakukan oleh Anies Baswedan sudah sangat tepat, karena Jakarta juga merupakan pintu dari penyebaran Virus Corona.

"Betapa lama, padahal nyuwun sewu Bang Karni, Gubernur DKI Mas Anies Baswedan dari awal lockdown, karantina wilayah, kalau perlu biar DKI yang urus," kata Mardani.

"Karena memang virus ini pandemi bukan epidemi, jadi dia memang global dan bukan dari dalam," sambungnya.

"Sehingga kalau Jakarta dan kota-kota besar itu dijagain dari awal pintu masuk kita, maka kita bisa terjaga."

Lebih lanjut, mengenai wacana relaksasi PSBB, Mardani menilai sebagai langkah mundur.

Bahkan ia menyebut sebagai blunder berikutnya dari pemerintah.

"Sekarang ada ide lagi Bang Karni terkait dengan relaksasi, ini buat saya blunder berikutnya."

"Ketika mudik, kalau Bang Karni ingat maju mundur maju mundur," tukasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)